Lawatan Plt Bupati Malang ke Cina

LiRa Soroti Lawatan Plt Bupati Malang ke Cina

Bupati LiRa Malang, M.Zuhdy Achmadi.(Istimewa)

MALANGVOICE – Kunjungan kerja (Kunker) ke Cina yang dilakukan Plt Bupati Malang HM Sanusi bersama beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuai kritik dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang.

Bupati LiRa Malang, M Zuhdy Achmadi mengatakan, kunjungan Plt Bupati Malang HM Sanusi bersama rombongan ke Shandong, Tiongkok tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena masih banyak yang lebih penting untuk dikerjakan.

“Seharusnya Plt Bupati Malang tidak melakukan kunjungan kerja tersebut, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kok malah pelesir ke Cina? Yang lebih penting dan diprioritaskan pelantikan bupati, urusan ke Cina bisa ditunda dulu,” ungkap pria yang akrab disapa Didik.

BNN Kota Malang

Menurut Didik, seharusnya dia (Sanusi, red), lebih memprioritaskan tentang pelantikan Bupati, supaya roda pemerintahan dapat berjalan optimal.

“Bupati Malang non aktif Rendra Kresna kan sudah inkracht dua bulan lalu, mestinya Plt sudah harus dilantik sebagai bupati definitif. Ini jelas menghambat roda pemerintahan di Kabupaten Malang,” jelasnya.

Kunjungan ke Shandong, Tiongkok yang dilakukan mulai 22 sampai 28 Juli 2019 itu terkait tentang pertanian.

“Apalagi kunjungan lapangan tentang pertanian cerdas tersebut menggunakan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MVoice, Plt Bupati Malang HM Sanusi menghadiri dan melakukan kunjungan ke Shandong, Tiongkok guna menghadiri pertemuan dan kunjungan lapangan tentang pertanian cerdas, sudah mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) yang tertuang dalam Surat Gubemur Jawa Timur Nomor 090/12952/033.4/2019 tanggal 28 Juni 2019 hal Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

Surat rekomendasi ke luar negeri tersebut juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Gubemur Jawa Timur, Pimpinan DPRD Kabupaten Malang, dan Kepala Biro KTLN Kemensetneg, di Jakarta.

Namun, dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko merasa tidak mendapatkan surat tembusan tersebut. (Der/Ulm)