MALANGVOICE – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang terancam tidak bisa ngirimkan kontingen dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur (Jatim) VII tahun 2022.
Pasalnya, dalam pelaksanaan Porprov VII yang akan digelar di empat daerah, yakni Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo tersebut karena kepastian perolehan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Malang.
“Kami berharap di tahun 2022 mendatang anggaran untuk KONI bisa menjadi hibah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang melekat di Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kabupaten Malang,” ucap Ketua KONI Kabupaten Malang, Rosydin, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Satu Tersangka Penganiayaan Siswi SD di Blimbing Tidak Ditahan, Ini Penjelasan Polisi
Rosydin menegaskan, jika tidak ada dukungan finansial untuk melengkapi perjuangan dari para atlet dan pelatih, maka KONI Kabupaten Malang bakal tidak mengirimkan kontingen dalam ajang Porprov VII tahun 2022 mendatang.
“Jika KONI diberi anggaran kurang Rp10 miliar, saya tidak menjamin bisa memenuhi target tiga besar di Porprov VII tahun 2022 mendatang,” jelasnya.
Sebab, lanjut Rosydin, di tahun 2021 ini, KONI Kabupaten Malang hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, dan ditambah sebesar Rp300 Juta dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021.
Apalagi pada 2024 mendatang, Kabupaten Malang akan ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov VIII tahun 2024.
“Kami sudah memohon kepada Anggota DPRD, Bupati Malang dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang untuk menambah anggaran KONI Kabupaten Malang. Semoga diperhatikan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Kabupaten Malang, Hartono mengatakan, untuk memenuhi target perolehan medali, antara lain 50 medali emas, 50 perak, maupun 50 perunggu, jelas membutuhkan anggaran yang besar. Mengingat di KONI Kabupaten Malang ada sebanyak 54 cabang olahraga (Cabor).
“Untuk bisa memenuhi target itu, kita (KONI Kabupaten Malang) membutuhkan anggaran sebesar Rp13,8 miliar, tapi jika memang diberi hanya Rp10 miliar, jelas akan ada pengetatan penggunaan anggaran untuk pelatihan,” katanya.(der)