MALANGVOICE- Komisi B DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota untuk segera bertindak atas dua masalah besar yang meresahkan para pedagang pasar rakyat, yakni belum diterapkannya sistem e-retribusi dan semakin maraknya pedagang kaki lima (PKL) liar di sekitar area pasar.
Masalah ini mencuat dalam rapat kerja Komisi B bersama Paguyuban Pedagang Pasar Kota Malang (P3KM) dan empat OPD terkait—Diskopindag, Satpol PP, DLH, dan Dishub.
Ketua Komisi B, H Bayu Rekso Aji, menegaskan, para pedagang justru mendukung penerapan e-retribusi. Mereka ingin sistem penarikan retribusi yang lebih transparan dan bebas dari pungli.
“Pedagang ingin sistem yang bersih dan akuntabel,” katanya.
Sayangnya, hingga kini e-retribusi masih sebatas sosialisasi. Bayu mendorong Pemkot untuk segera menjalankan sistem ini secara bertahap, lengkap dengan regulasi dan infrastruktur pendukung. Ia juga menekankan bahwa hasil retribusi harus kembali ke pedagang dalam bentuk fasilitas pasar yang lebih baik dan pembinaan usaha.
Selain itu, Komisi B juga menyoroti ketimpangan yang muncul akibat menjamurnya PKL liar. Kondisi ini membuat pengunjung enggan masuk ke area pasar karena lebih banyak transaksi terjadi di luar. “
“Ini tidak adil untuk pedagang resmi yang patuh aturan dan rutin bayar retribusi,” ujarnya.
Komisi B meminta Wali Kota turun tangan langsung memimpin koordinasi lintas dinas—termasuk Diskopindag, Satpol PP, DLH, Dishub, Dinas Perizinan, camat, dan lurah—untuk menata dan menertibkan PKL liar secara bertahap, terukur, dan manusiawi.
“Penataan PKL bukan berarti penggusuran. Ini soal keadilan ruang kota. Pedagang resmi harus dilindungi, PKL diarahkan. Semua butuh kepastian dan kejelasan,” kata Bayu.
Komisi B menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka siap bersinergi dengan pemerintah agar pasar rakyat Kota Malang bisa menjadi tempat usaha yang tertib, sehat, dan benar-benar berpihak pada rakyat kecil.(der)
