Kenaikan Status Bandara Abd Saleh, Sutiaji Harapkan Win – Win Solution

Wali Kota Malang Sutiaji. (Aziz Ramadani/MVoice)

MALANGVOICE – Rencana menaikkan status Bandara Abdulrachman Saleh jadi bandara internasional terjadi dualisme kepentingan. Versi militer, dikhawatirkan mengganggu aktivitas latihan. Sedangkan pemerintah daerah optimistis dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan.

Baca juga:Danlanud Abd Saleh: Kaji Ulang Rencana Kenaikan Status Bandara

Wali Kota Malang, Sutiaji misalnya. Dia berharap bandara internasional dapat tetap terealisasi. Selain telah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo, penting agar jumlah wisatawan mancanegara ke wilayah Malang Raya khususnya, meningkat.

Namun, karena status awal bandara merupakan landasan militer, maka dia berharap ada jalan tengah. Dicontohkannya seperti Bandara Halim Perdana Kusuma.

“Sudah ada kajian, kalau memang diminta kembali melakukan kajian ulang, maka kami akan tetap berharap agar Abdulrachman Saleh menjadi bandara internasional,” kata Sutiaji ditemui awak media di Balai Kota Malang, Jumat (28/12).

Sutiaji menambahkan, jumlah kunjungan wisatawan ke Malang Raya terus alami peningkatan. Kota Malang misalnya, tahun ini jumlah wisatawan domestik mencapai hampir 6 juta. Sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai lebih dari 6 ribu orang.

Maka, menurutnya, jika Bandara Abdulrachman Saleh benar naik status bandara internasional, jumlah wisatawan khususnya mancanegara diyakininya bakal bertambah banyak. Apalagi Malang Raya menjadi salah satu ikon wisata di Indonesia.

“Lihat Banyuwangi saja sudah (bandara) internasional. Malang Raya kan potensinya juga gak kalah, maka harus dimanfaatkan,” ujarnya.

“Mungkin nanti penerbangan sipil bisa ditunda saat ada kepentingan militer. Itu tidak apa-apa,” tutup Politisi Demokrat ini.

Seperti diberitakan, Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Abdulrachman Saleh Marsma Pnb Andi Wijaya berharap agar rencana peningkatan status bandara Abdulrachman Saleh sebagai bandara internasional dikaji ulang. Sebab, keamanan dan kelancaran kegiatan militer terancam. Terutama sebagai aktivitas latihan. (Der/Ulm)