MALANGVOICE- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memulai Workshop Berdaya Global di Malang Raya tepatnya di Harris Hotel, Kamis (8/8).
Acara ini sebagai bagian dari rangkaian Global Talent Day yang digelar dua hari dan menjadi langkah nyata pemerintah menyiapkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) agar siap bersaing, terlindungi, dan berdaya di pasar kerja internasional.
Workshop ini masuk dalam program Perintis Berdaya, tepatnya pilar Berdaya Global, yang memfokuskan pada pelatihan keterampilan kerja, literasi keuangan, pemahaman budaya kerja luar negeri, hingga strategi menghindari risiko eksploitasi.
Manfaatkan Dana Cukai, Disnaker PMPTSP Bekali Pencari Kerja Keahlian Desain Multimedia
Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya menegaskan pemberdayaan dan perlindungan talenta global harus menjadi prioritas pembangunan SDM nasional. Menindaklanjuti arahan itu, Kemenko PM menggandeng mitra lintas sektor — mulai dari industri, lembaga pelatihan kerja, hingga organisasi masyarakat sipil — untuk memastikan CPMI memiliki kesiapan menyeluruh sebelum berangkat ke luar negeri.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengingatkan, pengembangan SDM migran tidak bisa setengah-setengah.
“Pelatihan teknis, informasi yang jelas, dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja global harus berjalan bersamaan,” tegasnya.
Workshop ini mempertemukan CPMI, BLK/LPK, sekolah vokasi, pelaku industri, sektor keuangan, dan LSM. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menekankan, yang disiapkan bukan sekadar tenaga kerja biasa.
“Kita sedang membentuk talenta global adaptif, kritis, dan bermental kuat,” katanya.
Ia menjelaskan Malang dipilih menjadi yang pertama terselenggaranya Global Talent Day. Hal itu tak lepas dari banyaknya SDM di area Jatim khususnya Malang dan sekitarnya yang memilih meneruskan hidup menjadi pekerja migran.
“kita dapat info dari BP2MI mulai Malang sekitarnya seperti Blitar jadi kantong PMI, kita sekarang pasti targetnya khusus buat PMI jadi pilih kantong PMI yang banyak,” jelasnya.
Leontinus mengatakan, dari data yang ada kantor pelayaan CPMI yang banyak melakukan canvasing atau promosi justru dari yang ilegal. Karena itu, dari ratusan peserta yang hadir di kegiatan ini diharapkan bisa memilih dan mengetahui bagaimana penyedia layanan yang baik atau justru malah ilegal.
Banyaknya masyarakat yang tertipu dengan promosi ilegal itu bisa sangat merugikan. Seperti banyaknya human trafficking atau kekerasan pekerja di luar negeri.
“Ini baru pertama, kayak percontohan. Kami mau lebih banyak lagi. Tak hanya pemeritah pusat, tapi Pemda bisa bikin seperti ini. Harapannya lebih rajin datengin masyarakat CPMI, melayani, supaya temen CPMI terlindungi,” tegasnya.
Sementara itu Bagian Politik, Kedutaan Besar Jepang, Kakeru Fujiyama, menjadi narasumber menjelaskan bagaimana teknis yang betul saat memilih bekerja di Jepang.
Dikatakannya, Pemerintah Jepang saat ini menerapkan program Specified Skilled Worker (SSW) atau Tokutei Ginou yang merupakan pelatihan dasar sebelum pekerja itu menjalani kehidupan di Jepang.
Melalui program SSW itu, calon pekerja akan mendapat perlindungan maksimal, mempelajari budaya, bagaimana beradaptasi dengan masyarakat, hingga akhirnya bisa merasa nyaman saat bekerja.
“Jadi ada regulasi di Jepang dengan perusahaan TSK yang berperan bantu tenaga kerja baru untuk membaur dengan masyarakat lokal. Itu benefit tenaga kerja pakai SSW, orang Indonesia dengan cepat bisa segera adaptasi,” jelasnya.
Menurut Fujiyama, di Jepang saat ini membutuhkan 820 tenaga kerja baru untuk 5 tahun mendatang.
Hal itu dikenakan Jepang mengalami krisis tenaga kerja sejak 2019 dan kebutuhan itu mencakup sekitar 16 sektor.
“Misalnya sektor perawatan lansia, perhotelan, perikanan, sampai industri manufaktur. Karena itu kami senang dengan pekerja Indonesia karena mempunyai image positif dan sangat kerja keras. Mereka sangat dihargai dengan tinggi,” tandasnya.(der)