MALANGVOICE– Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel menjadi prioritas Pemkot Batu untuk mencegah tindak pidana korupsi. Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Batu, Nurochman saat rakor bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK.
Rakor tersebut disambut baik sebagai langkah penguatan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Nurochman menekankan kolaborasi bersama antara pemda dan KPK guna membangun integritas dan pelayanan publik yang berkualitas serta pemerintahan yang bersih.
Berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Realisasikan Program 1.000 Sarjana
“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,” tegas Cak Nur.
Sejumlah hal strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD dan program prioritas daerah, hingga penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis agar berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Pemkot Batu juga menyampaikan kesiapan dalam mengakselerasi integrasi data hibah ke dalam satu sistem terpadu, guna mencegah duplikasi penerima serta meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, tidak akan mentoleransi intervensi dari pihak manapun. Langkah konkret juga dilakukan dengan membangun database penyedia lokal, mendorong masuknya UMKM Kota Batu ke dalam etalase e-katalog, serta mengevaluasi metode pengadaan langsung dan e-purchasing secara berkala.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi standar satuan harga (SSH), peningkatan Indeks SPI dan MCP, serta penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan proyek strategis. Seluruh perangkat daerah diminta menindaklanjuti hasil audit dan reviu sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh kepala daerah.
Pemkot Batu turut menyampaikan progres rencana aksi penyelesaian aset eks Kabupaten Malang, termasuk kawasan Songgoriti, serta strategi pemetaan potensi pendapatan daerah sebagai dasar penyusunan proyeksi APBD ke depan.
“Pemkot Batu menunjukkan komitmen nyata untuk menjadikan penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi sebagai pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang melayani dan dipercaya oleh masyarakat,” imbuh dia.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan pondasi utama membangun Kota Batu adalah meneguhkan nilai integritas dan kedisiplinan ASN. Nilai-nilai itu harus ditanamkan sebagai mentalitas dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan pengabdian kepada masyarakat.
“Disiplin sangat dominan dalam mempengaruhi kinerja kita, begitu pula dengan konflik kepentingan yang harus dihindari. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang ASN menyalahgunakan kewenangannya, sehingga pemerintah harus menjalankan kinerja berdasarkan visi-misi dan peraturan perundang-undangan,” tegas Wali Kota.
Selain itu, dia menegaskan pentingnya profesionalisme yang tercermin dalam nilai-nilai berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagaimana digaungkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Disiplin dimulai dari diri masing-masing. Saya ingin merangkul orang-orang yang benar-benar berintegritas dan profesional untuk bersama membangun Kota Batu,” pungkas Cak Nur.(der)