MALANGVOICE- Para kader DPD Golkar Kota Malang kembali menyegel kantor DPD di Jalan Panglima Sudirman, Klojen, Kota Malang, Sabtu (3/1). Penyegelan ini sebagai buntut aksi pembukaan paksa dan protes atas hasil Musda beberapa waktu lalu.
Dalam Musda yang digelar di Surabaya, Djoko Prihatin dipilih sebagai Ketua DPD Golkar yang baru pada Musda XI 2025, Minggu 14 Desember 2025. Para kader Golkar menilai penunjukan Djoko tidak sesuai aturan.
Golkar Kota Malang Libatkan 40 Persen Perempuan dan Anak Muda di Pileg 2024
Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, mengatakan banyak kejanggalan yang terjadi selama musda dilakukan. Hal itu dikatakan usai melakukan pendalaman menyeluruh, mulai dari tahapan pra-Musda, pelaksanaan Musda, hingga pasca-Musda. Pendalaman dilakukan melalui komunikasi internal, penelusuran dokumen, serta mendengarkan keterangan dari berbagai unsur kader.
Menurut Agus, hal yang paling memalukan dan mencoreng citra Golkar adalah tidak terpenuhinya syarat kualifikasi pendidikan oleh Ketua DPD Golkar Kota Malang terpilih, Djoko Prihatin.
“Berdasarkan pendalaman awal, terdapat indikasi kuat Saudara Djoko tidak memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1),” kata Agus.
Terkait langkah hukum, Agus menyebut aspirasi kader dinilai rasional dan berdasar. Saat ini, sengketa Musda tersebut sudah masuk ke Mahkamah Partai Golkar.
“Teman-teman sudah melangkah ke Mahkamah Partai, dan dinyatakan memenuhi syarat. Dalam waktu dekat akan disidangkan,” jelasnya.
Atas dasar temuan tersebut, dewan pertimbangan secara terbuka meminta Joko Prihatin untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus mengambil langkah etis dengan mengundurkan diri.
“Dengan kesadaran penuh akan etika, moral, dan tanggung jawab politik, demi menjaga kehormatan pribadi dan marwah Partai Golkar, sebaiknya Saudara Joko Prihatin secara sukarela mengundurkan diri sesegera mungkin,” jelas Agus.
Agus menekankan, sikap ini bukan bertujuan menjatuhkan individu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Partai Golkar Kota Malang dari konflik berkepanjangan.
“Ini demi menjaga kehormatan, kredibilitas, dan masa depan Partai Golkar Kota Malang agar tidak terus berada dalam pusaran konflik dan kegaduhan internal,” tandasnya.(der)