Carut Marut Tata Kelola Toko Modern Menghilangkan Potensi PAD Pemkot Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Pembiaran Operasioanl Toko Modern di Kota Malang yang Ilegal berpotensi pada hilangya Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) yang cukup besar, meliputi restribusi, pengelolaan parkir dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Selanjutnya pribadi atau badan berkewajiban menyerahkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang disebut SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Struktur dan besarnya tarif restribusi berdasar pasal 18 Perda No 11 Tahun 2011 untuk kategori toko modern, sebagai contoh Golongan III dengan NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar sebesar RP 75.000 setiap bulan. Dengan jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, kalau diambil rata–rata Golongan III, maka pemasukan tiap bulan dari Restribusi Toko Modern sebesar Rp 16.725.000, dan dalam satu tahun sebesar Rp 200.700.000.
Ketika Operasional Toko Modern tidak berdasarkan pada alas hak yang jelas, bahkan ada indikasi melanggar aturan ketentuan yang ada, maka pertanyaanya adalah, bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat memungut restribusi Toko Modern secara transparan dan terukur?
Potensi kehilangan PAD yang ke dua adalah pemasukan dari sarana parkir yang gratis di toko modern. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); bahwa, Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

Jenis–jenis tempat parkir sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 8 Perda No 4 tahun 2009 terdiri dari; a. Tempat parkir umum; b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau Pemerintah,Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah; c. Tempat parkir kegiatan insidental; d. Tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.

Ketentuan pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Perda No 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir secara nyata tidak ada tempat parkir gratis atau tidak dipungut biaya parkir. Namun dalam praktek hampir semua toko modern di kota malang parkirnya gratis. Jikalau dalam satu hari di toko modern ada terparkir 20 (dua puluh) sepeda motor dan 5 (lima) mobil, maka dalam satu hari potensi kehilangan pemasukan uang parkir sebesar Rp 30.000 dengan asumsi tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1000 dan tarif parkir mobil sebesar Rp 2000.
Dalam satu bulan ( 30 hari kerja ) satu unit toko modern seharusnya ada pemasukan parkir sebesar Rp 900.000, dalam satu tahun Rp 10.800.000. Ketika jumlah toko modern Kota Malang sebanyak 223 unit, jikalau separoh dari jumlah toko modern menyediakan parkir gratis maka total potensi kehilangan pemasukan parkir dengan contoh di atas mencapai sebesar Rp 1.204.320.000.
Tempat Parkir gratis di toko modern dengan tulisan Kendaraan hilang bukan tanggungjawab pengelola juga merugikan bagi konsumen, karena seolah kendaraan yang hilang adalah kelalaian konsumen. Hal ini bertentangan dengan pasal 19 ayat 2, Perda No 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa; Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan, dengan tegas dalam BAB XI Perda No 8 tahun 2009 tentang ketentuan pidana pasal 20, ayat 1 menyatakan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); maka potensi kehilangan PAD yang ketiga adalah dari Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan wali kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah, pasal (47) ayat (5) menyatakan bahwa, Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame.

Dalam lampiran Perwali tersebut tertera tentang tarif reklame untuk jenis neon box dengan tarif pajak reklame tetap dengan masa pajk 1 (satu) tahun, jenis klasifikasi jalan A sebesar Rp 750.000, klasifikasi jalan B sebesar Rp 705.000, klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000 dan klasifikasi jalan C sebesar Rp 615.000. Jika kita ambil contoh titik tengah dengan klasifikasi jalan C sebesar Rp 660.000, maka potensi pemasukan reklame neon box dari toko modern sebesar Rp 147.180.000.
Toko Modern di Kota Malang juga sering memproduksi selebaran, leaflet/brosur berwarna yang dalam lampiran Perwali No 32 tahun 2013, untuk satu kali penyelanggaraan dengan jumlah 12.000 lembar, tarif pajak reklame sebesar Rp 2.400.

Dari uraian di atas dan terkait dengan tulisan sebelumnya tentang carut marutnya tata kelola toko modern di kota malang, maka seharusnya Pemerintah Kota Malang segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Kelola Toko modern dan perlindungan terhadap toko tradisional/ pasar tradisional sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif yang berkeadilan. (Bersambung)

*Soetopo Dewangga, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Pembiaran Operasional Toko Modern Ilegal di Kota Malang

Oleh: Soetopo Dewangga *

Menjamurnya Toko Modern di Kota Malang yang menurut Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BP2T ) berjumlah 223, patut dipertanyakan Izin operasionalnya.

Berdasar Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diselenggarahkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ( BP2T), tidak mengatur secara khusus bagaimana Mekanisme dan persyaratan mendirikan toko Modern sebagaimana diamanatkan Perda No 8 Tahun 2010.

Sementara BP2T, sebagaimana dapat diakses melalui Website perijinan Kota Malang, ada tiga Kelompok perijinan yaitu, Usaha Pariwisata dan Sosial budaya, Pekerjaan Umum dan yang ketiga Perekonomian.

Dari ketiga kelompok perijinan maka yang mendekati Ijin Usahat Toko Modern adalah kelompok perekonomian di mana seharusnya Toko Modern diatur. Akan tetapi layanan perekonomian itu hanya terdiri dari :

a. Izin Usaha Percetakan

b. Izin Perluasan Industri

c. Izin Usaha Industri ( IUI )

d. Tanda Daftar Industri ( TDI )

e. Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )

f. Izin Usaha Angkutan

g. Izin Trayek

h. Izin Pemasangan Media Reklame Insidentil

i. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap

Dari kelompok perijinan dan kategori perijinan di atas, maka Pemerintah Kota Malang ada kemungkinan menggunakan SIUP sebagai prasyarat pendirian Toko Modern.

Ketika asumsi itu benar, maka izin operasional toko modern di Kota Malang merupakan penyimpangan dari Perda No 8 Tahun 2010 pasal 25 ayat 1 yang secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki Ijin Usaha Toko Modern ( IUTM ), bahkan persyaratan pendirian Toko Modern di Kota Malang dengan SIUP bertentangan dengan persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/207, Jo Pasal 12 Permendag 53/2011, Jo Pasal 7 Perda Jatim No 3 Tahun 2008, Jo Pasal 25 Perda Kota Malang No 8 Tahun 2008.

Dan sebaliknya ketika Izin Usaha Toko Modern tidak berdasarkan SIUP maka sesungguhnya ijin apa yang dimiliki oleh toko modern sebagai alas hak untuk operasional.

Perda No 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan sesungguhnya terlalu bersifat umum bahkan hanya ada 3 ( tiga ) pasal yaitu pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan ini merupakan diskresi terhadap ;

a. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

b. Perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat pembelanjaan dan toko modern

c. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern

d. Pergub. Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur,

Yang seharusnya Pemerintah Kota Malang membuat Perturan Daerah ( Perda ) secara khusus mengatur tentang tata kelola toko modern yang menjamin akan keberlangsungan Toko Tradisional maupun pasar Tradisional.

Ruang gelap Izin Operasional toko modern dibuktikan pula dengan tidak satupun toko modern di Kota Malang memasang coppy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) yang dapat diketahui oleh umum, padahal berdasarkan UU NO.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan pemilik TDP memasang copy TDP di tempat yang mudah dilihat oleh Umum.

TDP ini melekat di dalamnya ada izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO), sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa Toko Modern tersebut, resmi mengantongi izin, surat izinnya sudah daluarsa dan atau justru tidak memiliki Izin.

Jarak Tempat Usaha Toko Modern yang relatif berhimpitan di Kota Malang juga merupakan pelanggaran secara massif, karena Pendirian Toko Modern yang berhimpitan melanggar terhadap aturan zonasi terhadap perda No 8 Tahun 2010 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa ….Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Sejauh ini Pemerintah Kota Malang belum memliki kemauan politik ( polical will ) yang kuat, untuk menggunakan Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini sebagai mekanisme tata kelola toko modern dan perlindungan toko tradisional dalam menegakkan sekaligus menggunakan kewenangan-kewenangan diskresinya.(Bersambung)

 

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Malang.

Carut Marut Tata Kelola Toko Modern dan Ancaman Kematian UMKM Perdagangan Tradisional

Oleh: Soetopo Dewangga *

Kekuatan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia terletak pada sektor UMKM/ perdagangan tradisional yang secara nyata menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi saat krisis ekonomi 1998 dan 2008.

Namun perkembangan jaringan toko modern di Kota Malang semakin tidak terkendali, dengan dampak negatif berupa pelemahan kapasitas dan akses hak-hak ekonomi toko tradisional yang merupakan bagian dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM toko tradisional).

Berdasar informasi yang disampaikan Indri Ardoyo, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada sejumlah media, jumlah minimarket (Alfamart dan Indomart) saat ini ada 223 unit.

Dengan luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 dan jumlah toko modern sebanyak 223 unit, maka rata–rata dalam radius 493,54 meter ada toko modern yang lain. Tata kelola toko modern seperti ini menunjukkan tidak adanya perlindungan terhadap toko tradisional, di era liberalisasi dan masifnya ekspansi jaringan toko modern hingga ke tingkat daerah, hingga mempengaruhi preferensi konsumen untuk beralih dari kebiasaan berbelanja di toko tradisional yang bersifat usaha perseorangan dan rumah tangga ke gerai-gerai toko modern yang dekat, lengkap dan lebih tertata pola pelayanan dengan fasilitas tambahannya seperti parkir gratis dan ruangan berpendingin.

Dalam sejarah perkembangan UMKM, sesungguhnya toko tradisional menempati posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena selain sebagai aset ekonomi negara, juga aset budaya dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Pelemahan UMKM toko tradisional, secara otomatis juga berdampak pada pelemahan ekonomi dan budaya masyarakat. Dari data sepintas di atas pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melindungi secara efektif hak dan kepentingan UMKM toko tradisional ketika harus menghadapi penetrasi bisnis jaringan toko modern baik yang nasional maupun internasional.

Hukum dan kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah Kota Malang belum secara maksimal mendayagunakan kewenangan hukum yang dimilikinya, merevitalisasi kebijakan dan struktur kelembagaannya, serta mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya untuk secara efektif melindungi dan memberdayakan toko tradisional sebagai salah satu bentuk kewajiban kewajiban negara terhadap warganya.

Toko tradisional merupakan industri perdagangan tingkat mikro yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

2. Perpres no.5 th. 1999 tetang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha,

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

4. Peraturan Mentri Perdagangan RI no 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern,

5. Perda Propinsi Jawa Timur No.3 tahun 2008 ttg perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di prop. Jawa timur, dan,

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasar ketentuan di atas maka Pemberdayaan dan perlindungan UMKM toko tradisional secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemeirntah daerah mencakup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Tetapi implementasi dari berbagai peraturan di atas ternyata sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang belum teroptimalisasi untuk mengelola perlindungan toko tradisional dengan indikasi berupa pembiaran praktek ekspansi toko moderen yang melanggar norma hukum dan telah menggerus potensi pasar yang dimiliki oleh toko tradisional.

Struktur hukum, kebijakan maupun kelembagaan di tingkat lokal Kota Malang juga belum menjadi cerminan dari tata kelola perlindungan toko tradisional karena masih bersifat umum, bias, dan secara penegakan hukum juga tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat berfungsi secara efektif dan proaktif.

Memang tidak ada larangan atas kehadiran toko modern termasuk ritel modern (minimarket berjaringan) tetapi Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut (minimarket berjaringan) agar tidak mematikan toko tradisional / toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional serta menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah Kota Malang seharusnya mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat langsung dalam sektor ritel modern dengan melibatkan pihak perbankan dalam memberikan pinjaman KUR kepada toko-toko tradisional agar dapat dikembangkan menjadi toko modern lokal.

Dengan keterlibatan masyarakat maka sektor ritel modern bukan hanya didominasi oleh perusahaan dengan modal besar tetapi menyebar dengan keterlibatan pelaku usaha lokal berskala kecil. Dengan demikian jikalaupun masyarakat beralih ke toko modern (minimarket berjaringan) tidak akan membawa pengaruh yang besar karena industri-industri kecil pun jalan. ( bersambung )

*Soetopo Dewangga, Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia Kota Malang.

Undangan Nentam…

ikon paitun gundul

Srengenge pas endas, warunge Mak Ti wis emar. Paitun ndik pojokan, ngenem ae ambek ndekep opo iku, ketoke koyok undangan, ngrungokno clometane bekakas-bekakas iku. Bendhot cik bantere lambene.
“Paitun ae oleh undangan. Lha ente kok kadit Nang?”

“Paling kliru ngetik iku,” onok sing nyaut. Mak Ti ketoke mbelani Paitun.

“Ojok ngremehno wong remeh koen rek. Masiyo ngono Paitun lak ngetop tah timbang awakmu?”

“Terus ngado opo Paitun? Iki sing duwe gawe yo wong top lho Mak Ti,” Bendhot ngetet ae. Mak Ti male pidato.

“Wong ngundang Paitun iku wis ero le. Paitun iku lho gak tau teko. Paitun yo tau diri. Paling engkuk lek wis tamu sepi, ate buyar, lha biasane Paitun kaet moro. Iku kebiasaane Paitun. Lek Paitun gak moro, wong-wong sing bingung, mesti ngongkon uwong, iki berkate Paitun terno, golekono sampek ketemu. Lho temenan iki!”

Paitun kroso ndase rodok gedhe. Lapo Mak Ti crito barang, batine Paitun.

Dilluk engkas onok Pandi tuku oker. Wong-wong langsung cep. Lha kok onok sing plaurmen takok.

“Pak Rawi mantu, sampeyan diundang de?” Sakjane Pandi males, tapi yo njawab ae.

“Lek aku yo mesti diundang. Lek ente-ente ngene iki paling yo kadit,” pandi sengak omongane.

“Ngado nopo de?” Sik plaur ae sing takon. Gae Pandi iki kesempatan.

“Ngene yo, sopo jenengmu? Lek diundang ambek wong sing menurut aku terhormat dan punya pengaruh, yo iki itungan bisnis le. Piro nomere sepatumu?” Pandi ngwasno Bendhot, Bendhot iso gak enak. Pandi orasi.

“Lek sing ngundang sogeh, ayak, yo kadone kudu imbang, Mosok aku ngado mek tekes? Iku lak sunatanmu biyen. Iki seje. Aku ngado paling yo… minimal 5 juta lah…” Pandi tambah ndadi. Kabeh mingkem setengah njahe. Dadak Slathem dengan tenangnya berkomentar. Nanang wis kroso.

“Iso gawe ngotrak hamurmu rong tahun, Ndhot.” Jare Slathem.

“Congormu Them!” Bendhot njahe. Ndilalah Paitun ngadeg, negekekno undangan nang Mak Ti, ambek setengah ngode njaluk diwacakno. Makti itreng karepe Paitun.

“Iki undangan tekok Pak Rawi, Tun. Minggu ngarep, Seloso, ndik hotel.” Paitun mesam-mesem, ambik njaluk undangane maneh, terus didekep. Pandi kaget. Paitun atawek ambek nuding-nuding nang Pandi. Batine, prasane koen thok tah sing diundang. Pandi ngaleh ambek mbureng. Kabeh atawek ngakak.

“Wong atase kado ae disiarno. Radio le’e.” Bendhot mbales ambek cekikikan. Nanang kait wani ngablak.

“Sakjane lho, lek sing duwe gawe wis ayak, yo ojok buwuh akeh-akeh, lak podho karo nguyai segoro ta. Lek iso, justru lek sing duwe gawe iku pas-pasan, talarem, kadit raijo, lha iku buwuhono sing akeh,” jare Nanang. Paitun rikim, tibae bekenyek ini onok pintere, dungaren.
“Jaman saiki le, seje. Sembarang maleh onok motipe. Opo maneh lek petinggi duwe gawe, kabeh geden-gedenan buwuh. Wedi lek engkuk marine gak direken.” jare Mak Ti ambek ngudhek ipok. Slathem nggarai maneh.

“Opo maneh lek petinggine petinggi yo Mak? Slathem mlethes.

“Maksude ente opo, Them?! Mbulet ae.” Bendhot gregeten.

“Ente sembarang lambat, Ndhot. Petinggi iku lak onok bose. Lha prasamu Pandi iku dadi koyok ngene pekoro sopo? Sing ngebosi Pandi iku Pak Rawi. Ngono lho thess…ente iki yoopo. Takoo Mak Ti.” Jare Slathem ambek kemlinthi.

Mak Ti mek mesem. Bendhot rodok mbureng. Lek howone wis gak kane, Paitun biasane nyengkre. Ngenem-ngenem eskip liwat pinggir geber warunge Mak Ti.

Paitun ngaso ndik buk alun-alun. Undangane diwasno ae. Male iling jare make biyen. Panganan ndik resepsi duwe gawe iku nduk yo, kurang apik, soale sing diundang iku wong-wong sing sugih, sing malah sering mangan enak. Ora tau ngundang wong mlarat sing keluwen, sing mangan bendino ae angel. Tapi lek diundang yo tekoo nduk.

Pesene make koyok mbengung ndik kuping. Paitun sik ngwasno ae undangan iku. Wernone onok emas-emase, pitae yo werno emas pisan, sinare kelap-kelip mantul, bareng karo kelap-kelipe air mancur Alun-alun.

Nyenyek Tun…

logo paitun gundulRodok iyup, ate sore, kroso ewul. Enake mampir warunge Mak Ti ae, ngono batine Paitun. Tibae Mak Ti tutup. Ate liwat Gang Gawat, Paitun ragu-ragu, mosok bendino kuping dijejeli suarane keblek-keblek iku ae.

Sak klerap Paitun iling. Lak suwe gak rimpam nang hamure Mas Sunari. Ambek ngumbah kuping, ngrungokno sing sula-sula, mesisan ndelok kodew-kodew muda-mudi latihan mbeso, nari.

Paitun ublem gang halabes. Tekan ngarep hamure Mas Sunari tibae ipes, dapako unine gending, manuke Samian ngoceh ae, yo lek enak, menco wis kewut pisan, unine koyok bebek tikas. Tau biyen, Samian idrek tanggapan luar kota seminggu, dadak manuke ambek ojobe dicantholno ndik buri cidek jeding. Helom idrekan, Samian ngamuk, manuke unine dadak mek “ekgh… ekgh” persis unine wong ngeden.

Ojobe diumbah ambik Samian. Samian iku wong seni, duwe sanggar dewe, tapi gelek dijak neam panggung ambek Mas Sunari. Paitun rikim diluk, akhire rimpam nang sanggare Samian. Lhuw, onok Bambing (sakjane jenenge Bambang) mboh ambek wong-wong kono kok diceluk Bambing. Kait amping-amping ndik lawang pagere Samian, Paitun kaget, Bambing pancetae cucuke. Endik tibae yo ndik kene, ketoke uthek mbenakno salon.

“Lhooo Cak Min, kekasih ente datang menghampiri… wkwkwk!” Pancetae cangkeme ludruk iku batine Paitun ambek sik rodok dredeg pekoro kaget. Samian mek mencep. Tibae genaro aud iki maeng sekak ta.

Yahh beginilah Tun. Lha yoopo, idrekan ipes. Aluk sekak timbang nggeblak, ya?
Onok genaro oket, Londo (asline jenenge Jo, tapi celukane Londo, soale lek main drama tujubelasan didadekno londo, ancene praene blasteran, mboh blasteran Jowo ambek gendruwes le’e). Koyoke Londo ate ngabari.

“Cak Mian, sampeyan melok ta nang Atrakad? Jarene kesenian kampunge ewed diundang pentas nang Atrakad.”

“Ayas gak ro i Ndo. Ente jare apais?” Samian ngungib.

“Kanaku dikongkon Bu Ayuk, Seksi Seni Budaya RW, dipilih melok rombongan duta seni jare. Ayas yo yoopo, male kolem tewur hare. Nggolekno sangu, terus perlengkapane, durung lio liane.”

“Ngono iku lho, kok gak kene-kene iki sing dikongkon nangani. Lha terus model pembinaane yoopo.” Samian rodok emosi. Paitun mulai umbam masalah.

Endik sing ket maeng ngenem, salone wis muni dadak melok muni.

“Ayas wingi pas mbenakno son e Jianto, wong-wong pas tepak kumpul ndik sanggare Jianto. Kabeh rame pekoro iku. Krunguku, sanggar-sanggar seni ndik lingkungane dewe saiki wis ate ketam kabeh.”

Bambing dadak koyok tumbu ole tutup.

“Oyi ancene. Ente-ente ini lak wis ero ta. Iki rahasia tapi ente-ente perlu ero. Seksi Seni Budaya RW iku pinter thes. Iku anggarane jelas, bantuane yo hedeg. Tapi… carane yoopo cek ithab, yo golek sing harum, lek perlu sing gak rayab. Lek gak ngono yo diperintahno nang warga opo sekolahan-sekolahan ndik kene, opo liane. Kane thess… Sanggar-sanggar yo ngaplo… nyenyek tun…”

“Ayas sakjane itreng. Cumak lek arek-arek gak kompak yo yoopo. Mestine sanggar kabeh kumpul, genomo sing kane, lek perlu ngadep RW. RW yo cek ero seni dan budaya iku penting. Tau tah wong-wong pengurus RW iku nontok seni sampek kateg? Gak kiro. Paling oket dilut, awu-awu… cek dianggep peduli, maringono eskip,” Samian ngroweng.

Paitun tambah umbam gak kane omongan iki. Karepe ngumbah kuping, lha kok mbleset. Tapi gak popo, batine Paitun, aku tambah ero lek onok kenyataan koyok ngene. Aku biyen paling seneng nontok ludruk, tari-tarian, wayang wong, wayang kulit, seni-seni iku pokoke.

Saiki angel, kok ngono, ulang tahune Malang sing ditanggap gak jelas, wayange sing ditanggap guduk wayange wong Malang, senine wong njobo kabeh. Padahal ndik Malang gak kurang dalang. Tukang mbeso yo akeh. Seni asli liane yo akeh, apik-apik. Iyo yo, kok iso yo. Paitun nggleleng priatin. Londo katut kolem ngroweng.

“Aradusku onok sing ndik Atrakad, idrek ndik iku lho nggene tampil seni-seni sak Indonesia. Iku yo tau crito. Rombongan lek tekok Malang jare mbanyol. Arek-arek seni sing ate tampil iku bingung nyiapno pentas, bingung iku iku, jendral petisi, dadak wong-wong pengurus sing ngetutno, sing kudune ngewangi, nyupot, dadak tambah keplas, ngungib nglencere, blonjo.”

“Lha lapo kolem ae wong-wong iku. Entek-enteki transpot ae. Biyen jare Seksi Seni Budaya RW ate diganti wong sing genah, itreng Tibae pancet, kadit nes. Wayahe lak golek genaro sing peduli, iso ngrumat seni budaya. Gak rikim ithab thok ae. Gak socing blas.” Bambing nyantap.
“Yoopo lek ate ngganti. Pak RW ae ngelu, soale Bu Ayuk iku lak plek ambik Pandi. Podo sanjipake. Lek jare Bendhot, pren… pren… wkwkwk.” Londo noyug. Paitun rikim, heng koena mbulet ae.

“Skak…!” Bambing bengok. Samian gak trimo.

“Ente nganem lek pas slimpene nawak ae, wisss… nyenyek tun!”

Langit semburat werno maghrib. Paitun ngaleh tekok sanggare Samian. Nggremet henam turut embong ambik ngwasno ayang-ayange dewe ambik ayang-ayange wit-witan sing mbeso, menari-nari ndik aspalan dalan.

Politik Pencitraan adalah Politik Kepalsuan

Oleh: Caping Maskarah Safril *

KONSEP politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.

Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.

Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Hampir setiap permasalahan yang timbul selalu mendapat respon dari pemerinta dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ada satupun masalah yang menyita perhatian banyak orang yang berhasil lewat dari jangkaun perhatian kepala negara.

Semua persoalan itu kemudian dibungkus rapi dengan berbagai pandangan dan argumen yang tidak jarang membuat masyarakat terlena akan sikap responsive kepala negara.

Hanya sayangnya, sikap responsive itu nampaknya hanya sekadar lips service belaka. Presiden seolah begitu respect dengan beban dan penderitaan banyak pihak. Namun realita yang ada justru tidak menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Justru yang muncul kemudian adalah sikap pembiaran dan terkesan lepas tangan. Seolah fungsi kepala negara hanya sekadar memberi komentar tanpa diikuti dengan tindakan dan langkah konkrit dalam mengurai berbagai persoalan yang ada.

Terlalu banyak contoh kasus yang dapat dimunculkan ke permukaan untuk membenarkan sikap pemerintahan saat ini yang penuh dengan tipu daya.

Lihat saja misalnya upaya pemberantasan korupsi yang hampir dalam setiap momen selalu didengung-dengungkan pemerintah. Kita memang mengapreasiasi langkah aparat penegak hukum dalam membuka tabir kejahatan, khususnya masalah korupsi yang sudah banyak diangkat ke permukaan.

Mafia peradilan, mafia pajak, mafia migas, mafia kepolisian, mafia-mafia lainnya adalah beberapa kasus yang mendapat sorotan tajam saat ini. Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang demikian sudah lumayan marak yang dimejahijaukan. Namun sayangnya, dalam proses penuntasannya justru digantung ditengah jalan. Hampir belum ditemukan kasus-kasus yang sudah mendapat penuntasan secara riil.

Mencermati perkembangan politik yang diusung pemerintah saat ini, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan. Pemerintah hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.-

*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.

Barongan

ikon paitun gundulPaitun uklam santai pas wayahe helom. Ngrasakno howone Malang, lek jam setengah wolu isuk ngene pancen mulai kane, seger. Koyoke kudu nrabas Gang Gawat iki, lek gak, iso ingeb tekan hamur, batine. Cidek pos, Paitun karepe ngaso ndik buk, tapi kok akeh genaro jagongan.

Bah wis, sikil wis lesek, aco ae. Temenan, kaet nendes, gak lidok, suarane wong-wong iso koyok tawon astep. Bendot ketoke sangar tibake yo criwis. Slathem njeplak nyaingi combene genaro lawetan jamu ambek sulap.

“Oyi tooo, barongane gak odis dibabat karo Pandi. Gusti Allah gak sare…” Bendhot los mlethos.

“Slamet Ndot, jathuko yoopo kampung iki. Lha iku barongan karek utas, cobako dibabat wahhh … kampung lak osi koyok open tah! Rong ulan osi-osi ente dadi rengginang, Them. Lha lak bendino sumuk tah.” Slathem digarap mek atawek.

“Sembarang lek diperjuangno iku mbois pren. Opo maneh lek gawe kepentingane kampung. Barongan iku masio mek ngono, iku mbesuk penting. Kadit ewag awake dewe thok, iku masa depan. Lak ngonoa pren?

Paitun ngempet ngguyu, Mangkane wong-wong lek ngarani Bendhot ‘mas pren”, soale lek gnomo mesti pran-pren ae. Seje ambek Bianto (nawak-nawake lek nyeluk ‘Bionta’) soale senengane nggawe bahasa, gayae kementing. Lho ya. iku mesti Bionta sing pidato.

“Sebenarnya semua itu kan ada aturanya.” Bianto mulai, dehem dhisik mesti.

“Wis, resmi iki,” Nanang nggudo.

“Sik tah, sebentar, rungokno sik ta,” Bianto mendelik nang Nanang.

“Yang sudah kita lakukan, betul! Ndak pa-pa. Justru Pandi yang harus belajar nang awake dewe-dewe iki. Musawaroh iku penting. Dialog itu penting. Umpamanya waktu itu Pandi cerdas, masalah ini ndak akan terjadi. Oyi?” Nanang ngempet ngguyu. Liane macak serius cek Bianto kadit tersinggung.

“Soal ada yang setuju, onok sing kadit, gak popo. Mosok wong podho kabeh? Ombol ae gak podho yo gak
regeg. Apalagi soal lingkungan kita, alam iki nawak ewed. Barongan iku onok termasuk gawe njogo arsine kampung iki.”

“Nggeh pakde…” Slathem kober ae sukur mlethes.

“Pancet ae koen Met. Ente ta lak sing nggarakno rapat RW kesruh. Warga maleh pecah gara-gara ente.
Koen sliyat-sliyut omonganmu.” Bianto atame mulai harem.

“Untung onok muda-mudi melok rapat. Pandi rodok grogi lek rapat onok muda-mudi. Arek-arek saiki cerdas-cerdas, mereka tahu betul yang diperjuangkan buat kampungnya.” Slathem jegidheg kluthek. Bianto mendeliki Slathem ae.

“Jangan lupa, muda-mudi, arek nom-nom iku mbesuk sing njogo kampung iki. Mosok kita yang tua, kewut-kewut ngene, memberi conto yang nggak bener? Yoopo?” Bainto berapi-api koyok kampanye. Dadak tekan kadoan ojobe Bianto metu ambek mbengok.

“Wisa, bengi-bengi ngablak ae, kalah bandar bingo. Jarno tak kancingi lawang sampeyan!” Bianto mencolot helom, kabeh atawek ngakak. Paitun kekel, kapokmu kapan koen. Malem-malem pakek bahasa.

Paitun ngadeg, ngaleh ambek mesam-mesem. Sing jagongan ketoke yo mulai rayub. Paitun krungu remeng-remeng.

“ Ndhot, liwat endi ente? Lapo mubeng”

“Kadit. Liwat kene ae Nang, bareng aku ae. Aku gak wani liwat hamure Pandi.”

“Lho opoo? Gak popo.”

“Liwat kene ae, ayas wingi papakan gak disopo hare. Takoko Slathem, ente yo dirowengi yo Them?

“Oyi, wis awak kenek. Wionge mbureng ae saiki.”

Ingeb tambah peteng, tapi howone kampung sejuk, adem. Ayang-ayange godhong barongan koyok dada nang Paitun sing gak tau kesel uklam kolem uripe dipadangi sinare bulan tekan langit.

Prasane Tamane Ham e Tah?

ikon paitun gundul
Isuk-isuk Paitun wis ndik Gang Gawat, ndik warunge Mak Ti, nakam lecep ambek krupuk puli senengane, soale emoh peyek, iso kesereten. Wis ngono, dihambat ngrungokno rasan-rasane wong-wong sing grumbul marung, tambah iso kloloten peyek. Iki koyoke Pandi sing dirasani. Slathem ketoke sing ngetet ae.

“Ente wis tail ta, onok genakut-genakut ndik tamane kampung ngarepe hamure Pandi?”
“Iku ate diaapakno se, Them?” Nanang nyaut.
“Lha yo iku, iku lak tamane kampung, jare Pandi pagere ate diganti. Lha lapo? Prasane iku tamane hame ta. Wayahe lak rundingan sek ambek warga, yo ambek sesepuh. Kadit hare. Moro diputusi ewed ae.” Slathem tambah mangap. Liane mulai koyok radio.

“Onok ngawute wanyok iku. Taman iku onok sejarahe. Pagere sing lawas lak yo nggawe ojire warga. Yo onok sejarahe. Ente lak elenga, Ndot?”. Bendot mek mrenges.
“Takoko Mak Ti. Asline sampeyan sing eruh mak.” Paitun tail Mak Ti, wong loro was-wasan.
“Yo takoko Paitun. Tun critoo Tun.” Mak Ti ngeles, Paitun ngenemae, wong-wong mulai, batine.
Mak Ti yo rikim, iki lek gak ngomong, iso gak ladub-ladub bekenyek-bekenyek iki.

“Yo lek ro ku, iku biyen critane, wong-wong kene lak mari nang alun-alun bunder, ndelok Pak Karno teko ngresmekno tugu iku lho. Lha pas jagongan bengi, onok sing usul, yoopo mumpung bareng ambek gawene tugu iku awake dewe ndik kampung iki yo nggawe tengeran. Yo akhire menene warga langsung kerja bakti, yo dadi tamane kampung iku saiki. Malah akhire wong-wong bingung dijenengno opo terus.
Akhire Lik Paat , mbahe Nanang iki, usul, yoopo lek dijenengno Taman Proklamasi ae, podo ambek jengenge Tugu Proklamasi sing ndik alun-alun bunder iku. Kabeh setuju. Ro ku yo ngono, wong kaet biyen yo aku sing ngurusi konsumsine.” Mak Ti crito dowo. Paitun mbatin, iyo wong aku biyen mbrebes mili pas Pak Karno ngresmekno tugu alun-alun bunder.

“Mangkane sampek saiki sampeyan nyerek terusss warunge.” Kabeh ngakak. Paitun nyokot mendhol.
“Lha terus ganok sing ngilingno ta Pandi iku?” Nanangk dadak mancing omongan. Bendot mlethes.
“Jare wong-wong yo wis. Pak RW kan nokat nang Pandi. Jare Pandi nang pak RW, aku lho ojir nggak jaluk sampeyan. Pak RW yo rodok tersinggung.”.
Slathem nambahi’
“Kathik ente ro, sing nggarap yo iku-iku ae, pancet ae. Biyen mbenakno got yo iku, maving yo iku, nggawe gerbang yo iku. Rapat RW koyok e kadit direwes,” Nanang ngegongi.

“Sakjane lek warga kene kompak, yo sembarang iso dirunding. Lek kabeh ngenemae yo toper. Iso ndadi Pandi. Padahal urusan liane sik kanyab.”
“Oyi, kampung iki sakjane ojok mabangun fisik thok. Mbangun ati, mbangun pikir, cek kadit regegae.” Bendot gnomone pas tepak. Paitun ngempet ngguyu, batine, atase Bendot ae ngomong ati, arek gak jelas, adus ae mbuh-mbuhan.
“Wis…wis, ngomong opo ae, ojok kesusu ngarani ta, be’e Pandi maksude apik. Dijak apik kok rameae.” Mak Ti mulai gregeten.
“Lho masalahe kan sembarang iku sing penting lak carane Mak Ti. Maksude kipa, tapi lek carane halas,terus wong gak itreng, maleh emar. Lak ngonoa thess…” Bendot komen.
Paitun ngenem-ngenem mrepet ngaleh. Wong-wong kaet sadar.
“Lho, ladub-ladub, lak telat ta awak.” Kabeh semburat.

Paitun uklam ngetutno lakon, ambek mbatin turut dalan, wong-wong saiki wis pinter-pinter, tapi yo kok sik salah paham ae.
Sembarang iso dirembug, diomongno sing kipa. Wong jowo iku kudu nguwongno uwong, Paitun iling omongane ebese.
Tail tugu, Paitun rodok mbrebes mili, de’e sik iling crito, Londo lek ate ngalahno arek Malang, kudu ngebom tugu sik, soale tugu iku lambang semangat perjuangane arek Malang. Pas mari dibom, tugu dibangun maneh. Semangate arek Malang bangkit maneh. Londo merat.

Kasus Gama, Cermin Kesenjangan Hubungan Sosial Ortu dan Anak

Oleh: Dra Erlin Iriani MM *

Kasus pembiusan dan kekerasan seksual yang dilakukan pasangan kekasih, Gama dan SAN, merupakan cermin kesenjangan hubungan sosial antara orang tua dan anak. Di era globalisasi, di mana informasi antar negara sudah tidak ada batas lagi (borderless), dengan mudahnya budaya asing masuk melalui jaringan internet.

Hal ini, kalau tidak disikapi dengan bijak dan cerdas, maka serbuan budaya asing akan mengikis moral budaya luhur serta norma yang ada di seluruh hamparan persada Nusantara ini.

‘Penyimpangan’ perilaku seksual pasangan Gama dan SAN adalah pengabaian pada suara hati dan salah penerapan logika bernalar. Dan dampaknya, terjadilah pelanggaran HAM yang dilakukan pada korban terbius, EWW.

‘Penyimpangan’ perilaku itu juga merupakan pelanggaran pada norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, dan merupakan tindak criminal, dalam hal ini pelanggaran hukum pidana.

Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi lajunya perubahan peradaban zaman. Orang tua harus cerdas dan selalu mengikuti perkembangan teknologi, agar dapat mengarahkan anak dan membentenginya dari pengaruh informasi global yang bebas berinteraksi.

Arus informasi yang terbuka luas dan dapat diakses setiap saat, memberikan dampak positif dan negatif pada tumbuh kembang anak. Maka tugas orang tua adalah mendampingi anak agar arus informasi yang diterima bisa dipilah dan dipilih. Pengaruh negatif harus diabaikan dan pengaruh positif bisa diindahkan.

Untuk itu orang tua harus menguasai teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan pengetahuan tehnologi anak. Pada era ini orang tua harus dapat menjalankan multiperan terhadap anak, selain berperan sebagai orang tua dan guru bagi anak , orang tua juga harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi anak-anaknya.

Agar anak bebas bertanya dan curhat pada orang tua tanpa rasa segan, malu atau risih. Bila hubungan sosial orang tua dan anak terjalin akrab dan baik maka kasus seperti pembiusan dan pelecehan seksual oleh pasangan Gama dan SAN tidak akan pernah terjadi.

*Dra Erlin Iriani MM, Wakil Ketua Bidang Sosial KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Malang.

Liwat Gang Gawat…

ikon paitun gundulBiasae lek ate nang Alun-alun, Paitun nunut mikrolet. Tapi saiki kepingin uklam. Nrabas gang-gang, liwat trotoar, terus ngaso diluk nang isor wit. Kolem sak uklame sikil, Paitun ublem Gang Gawat.

“Suwe gak liwat kene, wong-wong tambah sugih ketoke,” batine Paitun. Sak dowone gang ancene akeh sing mbangun omah, onok ae lek agit.
“Lho, Paitun, dungaren liwat kene!” bu Wiwik mbengok, Paitun sampek jumbul. Onggot mulai emar komentar. Paitun meneng ae, ngaso ndik buk’e pos. Dirungokno ae nggedabruse wong-wong nang kono.

“Paling Paitun melok-melok blusukan ya?” onok sing nyaut.
“Yo ket biyen lek Paitun. Durung onok sing blusukan, Paitun wis blusukan,” jare liane. Mbak Tin mecungul kolem pisan, takok nang Mbak Tin.
“Mbak Tin, tukang sampeyan prei ta?
“Duduk tukange sing prei, sidu iki cupet?
“Sopo sidu iku mbak?”
“Si duitt….” Mbak Tin jawab cengengesan. Paitun mbatin, pancet ae Tin iki. Mulai nom sampek rabi sik prengesan ae koyok arek enom.
“Alaa paling yo ojire deleh isor bantal. Ndang marekno omah sampeyan cek ndang apik,” jare Mbak Wiwik, manasi. Paitun mek mesem tail wong-wong iku.

“Kono lho, njaluko walikota, mumpung saiki mbangun kantore. Be’e sampeyan oleh lungsurane kayu reng ta semen,” onok sing mulai ngawur.
“Ngawurae… lek jenenge walikota, yo opo ae yo enak. Kepingin sembarang sak det sak nyet yo dadi. Lha aku, iso ae mbangun omah ndang mari, uuaapik, tapi maringono poso setahun. Isuk bengi teter sego krupuk ambek kecap, lak iso kendho kabeh sak omah.” Wong-wong podho kekel, Paitun mek mesem. Iso koyok aku koen, batine Paitun. Awak bendino kemping hare.
“Takok’o Paitun. Tun, awakmu wis mampir ta nang balaikota. Mampiro Tun.”
“Yo Tun, deloken, jare uaapikk, mewah Tun. Awakmu masio ngono yo kudu ngrasakno. Lungguhane jare empuk Tun,” Bu Wiwik ngurupno spiker aktipe.
Wis iki, batine Paitun, mulai gak enak iki. Omongane Bu Wiwik mulai pengaruh. Mbak Tin tambah banter.
“Lho iyo lho, masio awake dewe yo kudu ngrasakno.”

“Kita kan termasuk ikut urun?” mbak Wiwik mulai gae bahasa.
Paitun kroso mulai gak enak. Ngadek alon-alon ateh ngaleh.
“Ate nang endi Tun. Dijak rundingan dadak ngaleh.”
Paitun acuh ae. Lek gak ngaleh, awak iso kepengaruh.
“Paitun cabut, rek!” jare wong-wong podo atawek.
Paitun nyludurae, sing bengak-bengok jarno batine Paitun. Paitun wis ate utem gang, ngono yo onok ae sing mebngok tekan loteng.

“Tun, lek ketemu walikota sampekno yo, kapan rek slametane. Ojok lali ayas ambek onggot-onggot diundang ya!?! Temenan Tun, sampekno yo…!
Paitun gak ngreken, tapi pas mlaku sobo trotoar nerusno uklame sikil, Paitun mbatin, wong-wong yo onok benere. Cobak se tak mampir, ambek ate ngomong suwun soale alun-alunku male apik.

Komunitas