Warga Kota Malang Kembalikan Uang “Money Politics” ke Bawaslu

Warga datangi kantor Bawaslu Kota Malang (Istimewa)

MALANGVOICE – Beberapa warga Kota Malang mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (6/5). Mereka datang untuk mengembalikan uang dari “money politic” yang diterima jelang Pemilu 17 April 2019 lalu.

Salah satu warga yang mengembalikan uang tersebut adalah, Agus Mulyono. Ia menegaskan jika beberapa warga yang datang ke Bawaslu itu, takut akan isu yang beredar jika lembaga anti rasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang turun untuk menindak praktik money politics.

“Ada beberapa orang mengembalikan uang money politik, saya tidak kenal, pas waktu saya berangkat ke Bawaslu, ternyata juga ada yang mengembalikan uang tersebut,” kata Agus

Ia menegaskan, jika pihaknya tidak melakukan laporan. Hanya secara moral mengembalikan uang yang tidak pantas diterima dalam kontestasi Pemilu 2019. “Saya tidak laporan tidak menyebut nama caleg tertentu. Saya hanya mengembalikan uang yang tidak seharusnya diterima,” tukasnya

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara mengatakan memang ada beberapa warga yang mendatangi kantornya untuk mengembalikan diklaim uang namun masih dalam amplop tersegel. Pihaknya pun menolak menerima karena tidak disertai bukti-bukti lain yang kuat.

“Akadnya cuma ingin mengembalikan uang. Kami menyarankan ada laporan silahkan asal ada bukti formil yang kuat, misal video atau minimal bukti rekaman percakapan,”

Ia menduga warga ketakutan dan khawatir menerima sanksi juga akibat money politics. Padahal dalam undang undang, penerima tidak terkena sanksi.

“Masalah, mereka datang ke Bawaslu cuma ngasihkan uang tersebut, tidak memberikan info kapan pemberiannya dan pemberinya siapa,” tutupnya.(Hmz/Aka)

Foto Diduga dari Dalam Lapas Kota Malang Beredar di Medsos

Ilustrasi Lapas Kelas 1 Lowokwaru Kota Malang.(deny rahmawan)

MALANGVOICE – Media sosial dihebohkan dengan postingan salah satu pengguna Facebook di grup. Foto itu kemudian viral dan menjadi perbincangan.

Betapa tidak, akun atas nama Indra Kusuma ini mengunggah foto aktivitas di dalam penjara beserta caption. Foto itu diduga diambil di dalam Lapas Kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang.

Pihak Lapas Kelas 1 Malang melalui Kepala Keamanan, Giyono, mengaku sudah mendapat informasi itu. Petugas lapas pun segera melakukan interogasi internal. Hasilnya diketahui akun tersebut menggunakan foto narapidana narkoba, Indra Sugianto.

“Setelah ketemu orangnya kami interogasi. Yang bersangkutan menyangkal bahwa itu di FB tulisannya,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/6).

Meski mengelak, pihak lapas tetap menganggap Indra sudah melanggar. Hal itu berdasar dari bukti yang ada di foto-foto akun Facebook tersebut. “Karena kami dasarnya dari bukti di akun itu, maka tetap dianggap pelanggaran. Yang bersangkutan kami proses sampai tahap berikutnya,” ujarnya lagi.

Proses penyelidikan pihak Lapas Kelas 1 Kota Malang ini juga melibatkan pihak Polres Malang Kota. Tim dari polisi diminta melacak jejak akun atau nomor yang dicurigai sebagai pengunggah konten di Facebook.

“Kami jelas koordinasi dengan Polres Malang Kota untuk ungkap ini. Sudah diketahui posisinya,” lanjutnya Giyono.

Meski begitu, Giyono mengakui sulitnya melacak penyelundupan HP dari luar lapas. Dikatakannya ada 3.122 warga binaan di Lapas Kelas 1 Kota Malang saat ini sehingga tidak bisa mengawasi satu persatu warga binaan lapas.

“Kami berusaha zero HP di lapas. Tapi dengan hunian 3.122 per hari ini kami tidak bisa menjamin 100 persen. Yang jelas petugas di lapas juga sudah disumpah agar tidak memasukkan HP dan narkoba,” tandasnya. (Der/Ulm)

Akademisi UB: Pasca Pilpres 2019, Pancasila ‘Mati’, Berubah jadi Pancatuna

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Prof Dr Unti Ludigdo dalam agenda diskusi bertajuk Harmoni Pasca Pilpres di Hotel Savana, Sabtu (29/6). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Akademisi serius menyoroti dampak di masyarakat, pasca pemilu presiden (pilpres) 2019. Sebab, yang terjadi akibat pesta demokrasi itu justru adanya perubahan dari ideologi Pancasila menjadi Pancatuna.

Hal ini diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Prof Dr Unti Ludigdo dalam agenda diskusi bertajuk Harmoni Pasca Pilpres di Hotel Savana, Sabtu (29/6). Dalam paparannya berjudul Disharmoni dalam Pluralitas dan Kematian Pancasila, Unti menyatakan bahwa ironi yang terjadi kekinian adalah prinsip Ketuhanan telah terkalahkan dengan nilai keuangan, prinsip kemanusiaan telah tergadaikan dengan spirit kekuasaan, prinsip persatuan telah tergerus dengan ego lokalitas berbasis SARA, prinsip kepemimpinan dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan tergantikan dengan kepemimpinan berdasarkan kontestasi suara individual, dan prinsip keadilan sosial telah bertransformasi menjadi keadilan oligopolis (keadaan pasar).

“Realitas dalam Pancatuna, Tuhan diyakini ada namun ditiadakan dalam sikap dan perilaku serta agama hanya sekedar sebagai aksesoris gaya hidup. Lokalisme baru berbasis SARA cenderung menjadi arus untuk melemahkan persatuan dan juga kegotongroyongan Indonesia. Kepemimpinan dibangun dalam suasana yang lebih kompetitif daripada sinergi. Keadilan sosial tereduksi oleh keserakahan beberapa pihak yang memiliki akses pada kekuasaan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, disharmoni (ketidakselarasan) akibat Pancatuna diantaranya, kelaziman saling fitnah terjadi, kebohongan sebagai hal lumrah, kesantunan Indonesia telah tereduksi, take for all sebagai hasil kontestasi.

“Ketidakpedulian atas suatu peristiwa yang menimpa pihak lain karena menganggap bukan bagian dari kami kebebasan menjadi segalanya dalam tata kehidupan sehingga siapapun bisa berbicara, bersikap dan bertindak apa saja,” ujarnya.

Fenomena tersebut seharusnya dapat segera ditangani. Agar terjadi atau tercipta kembali suasana bermasyarakat yang harmonis. Mengembalikan marwah ideologi Pancasila. Solusinya, adalah menjadikan Pancasila sebagai referensi nyata dalam berbangsa Indonesia namun tidak dijadikan alat politik untuk menegasikan pihak lain yang tidak dalam barisan penguasa pemerintahan. Berbagai perumusan regulasi kebijakan harus dipastikan tidak bertentangan dengan substansi nilai-nilai Pancasila.

“khususnya dalam bidang politik, instrumen demokrasi dan tata politik Indonesia perlu dievaluasi kembali kesesuaiannya dengan Pancasila. Kemudian revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam narasi kekinian di Indonesia,” pungkasnya.(Hmz/Ulm)

Satu-persatu Tirai Misteri Kematian Agus Samad Terungkap

lokasi rumah Agus Samad. (deny rahmawan)
lokasi rumah Agus Samad. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Satu-persatu tirai misteri kematian Kombes Pol (purn) Agus Samad mulai terkuak. Terakhir, polisi yang terus mendalami kasus ini menemukan fakta baru.

Kematian mantan Wakapolda Sumut itu memang menjadi perhatian. Pria 71 tahun ditemuka tergeletak tak bernyawa di taman belakang rumahnya sendiri, Perum Bukit Dieng Permai blok MB-9, Sabtu (24/2). Kakinya terikat tali rafia hitam yang dikaitkan ke balkon lantai tiga.

Tak jauh dari lokasi tersebut, sekitar 10 meter ada bercak darah diduga juga milik Agus Samad. Darah itu diduga keluar dari tangan korban yang penuh luka sayat serta muntahan.

Sedangkan rumah Agus dalam kondisi terkunci rapat dan tidak ada barang berharga dilaporkan hilang serta rumah tidak dalam kondisi teracak-acak.

Selama tujuh hari melakukan penyelidikan, polisi masih ragu menyebut ia murni bunuh diri atau dibunuh.

Terakhir, penyebab kematian Agus sudah diketahui, yakni patahnya tulang rusuk kiri hingga menembus jantung. Hal itu juga jadi pertanyaan, bagaimana tulang rusuknya bisa patah? Polisi masih merahasiakannya.

Baru-baru ini sampel darah dan cairan muntahan korban diperiksa di labfor dan dikirim ke Mabes Polri. Hasil sementara terkuak apa yang ada di dalam lambung korban.

Dijelaskan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, hasil autopsi sementara di dalam lambung korban tidak ditemukan adanya racun serangga.

“Bukan racun serangga yang mematikan korban. Tidak ada itu sampel di lambungnya,” kata Frans kepada awak media.

Tentu hasil itu semakin membuat kasus ini mulai jelas. Polisi tak henti-hentinya melakukan olah TKP kembali di rumah korban dan memeriksa saksi.

Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri, berharap dalam waktu dekat kasus ini bisa segera terungkap. “Semoga bisa cepat terungkap, ya,” singkatnya.
(Der/Ery)

Dikira Bangkai Hewan, Pedagang Pasar Besar Matahari Malah Temukan Potongan Tubuh Manusia

Proses evakuasi korban mutilasi. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Tempat parkir lantai 2 Pasar Besar Matahari digegerkan dengan temuan potongan tubuh manusia, Selasa (14/5).

Potongan tubuh itu tercecer di bawah tangga paling pojok tempat parkir. Penemuan potongan tubuh itu pertama kali oleh pedagang pasar sekitar pukul 13.30 WIB.

“Dikira bangkai tikus atau kucing, karena baunya sampai lantai bawah,” kata salah satu pedagang, Krisno Harianto di lokasi.

Setelah dicek ternyata pedagang itu melihat potongan kaki. “Ada darah tercecer juga,” lanjutnya.

Atas temuan itu pedagang kemudian menghubungi polisi. Tak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WIB anggota Polsek Klojen dan Inafis Polres Malang Kota beserta ambulans PMI datang ke lokasi.

Kapolsek Klojen, Kompol Budi Harianto, mengatakan, saat ini anggota masih menyelidiki temuan itu. Termasuk mencari identitas korban mutilasi itu.

“Masih diselidiki,” singkatnya. (Der/Ulm)

UY Hamil karena Korban Pemerkosaan?

Pendamping UY, Maryam Jameela. (deny rahmawan)
Pendamping UY, Maryam Jameela. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Aktivis Women’s Crisis Center (WCC) Dian Mutiara bergerak cepat merespon dugaan ditemukan pelaku pembuangan bayi di Lowokwaru pagi tadi. Beberapa perwakilan WCC mendampingi terduga pelaku, UY (23) di Polsek Lowokwaru.

Pendamping psikologis WCC, Maryam Jameela, mengatakan bahwa UY adalah korban. Hal itu disampaikan setelah mendengar cerita dari mahasiswi sebuah PTN di Kota Malang tersebut sesaat setelah diamankan warga di Polsek Lowokwaru.

“Dia cerita 9 bulan lalu adalah korban pemerkosaan. Dia diperkosa teman dari temannya, jadi gak kenal,” kata Meela, Kamis (11/1).

Setelah diperkosa, UY mengaku siklus menstruasinya tidak teratur. Setelah sadar ia hamil, kemudian berupaya mencari pria yang ia kenal namun upayanya gagal karena dikabarkan sang pria yang memperkosa UY melarikan diri ke Kalimantan.

“Dia akhirnya memutuskan untuk merawat bayi itu. Tapi pagi hari waktu di kampus sudah kontraksi. Dini hari kemarin saat melahirkan ternyata bayinya sudah meninggal. Dia bingung dan akhirnya dibuang. Dia sangat menyesal sekali,” ceritanya.

UY kata Meela, sengaja tidak menceritakan masalahnya ini ke siapapun. Pasalnya, UY adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai dua adik di Sidoarjo. Ibunya juga sedang mengalami sakit parah sehingga tak ingin membebani keluarga.

UY juga menceritakan bahwa ia tak mempunyai uang sepeserpun untuk pergi ke rumah sakit. “Dia takut ketahuan dan nanti jadi beban. Padahal dia mau rawat anak itu. UY juga gak kabur dari kos, dia diusir karena menunggak bayar kos. Dia mau pindah ke tempat lain yang lebih murah,” tegasnya.

Sementara itu Panit Reskrim Polsek Lowokwaru, Iptu Didik Arifianto, menyatakan sudah memeriksa UY dan mengambil keterangan. “Dari interogasi sementara dia mengakui membuang bayi,” singkatnya.

Kasusnya kini diserahkan ke Unit PPA Polres Malang Kota.(Der/Aka)

Dianggap Pemicu Kerusuhan di Papua, Wali Kota Malang Bakal Klarifikasi ke Mendagri

Wali Kota Malang Sutiaji. (Aziz Ramadani/ MVoice)

MALANGVOICE – Kabar akan dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo direspon Wali Kota Malang Sutiaji. Pihaknya akan membeberkan duduk perkara dugaan pemicu kerusuhan di Papua.

Sutiaji mengatakan, pihaknya akan segera menghadap Tjahjo Kumolo begitu mendapat perintah atau undangan. Ia bakal menjelaskan detail akar permasalahan hingga terjadi insiden bentrokan antara mahasiswa asal Papua mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan warga, 15 Agustus lalu.

Baca Juga:Bung Edi Yakinkan Mahasiswa Papua di Kota Malang Aman

“Semua kronologis akan kami sampaikan ke Mendagri, karena ada informasi yang sepotong – sepotong,” kata Sutiaji, Selasa (20/8).

Klarifikasi, lanjut dia, juga perihal dugaan statement Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, yang dikabarkan bakal memulangkan mahasiswa asal Papua.

“Padahal konteks (statement Sofyan Edi) sesungguhnya tidak demikian,” sambung Pria juga Politisi Demokrat ini. (Hmz/Ulm)

Seluruh Komponen Masyarakat di Kota Malang Sepakat Deklarasi Damai Pasca Pemilu 2019

Deklarasi Damai Pasca Pemilu 2019 di Porles Malang Kota. (Deny Rahmawan)

MALANGVOICE – Meredakan ketagangan pasca Pemllu 2019, Polres Malang Kota menggelar silaturahmi dengan jajaran Forpimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Aula Satyanika Satyawada Mapolres Malang Kota, Kamis (2/5).

Acara tersebut juga diselingi dengan deklarasi damai pasca Pemilu 2019. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, menyatakan, tujuan silaturahmi ini agar situasi kondusif Kota Malang terus terjaga. Karena itu butuh komitmen dari banyak pihak.

“Perbedaan itu pasti ada, sekarang Pemilu sudah selesai dan harus kembali tetap damai,” ujar Asfuri.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku banyak terima kasih kepada seluruh komponen yang sudah bekerja keras agar Pemilu 2019 berjalan lancar di Kota Malang. Mulai KPU, Bawaslu, peserta Pemilu dan petugas keamanan.

“Semua bahu membahu antara pelaksana, kontestan, dan pengamanan yang menyadari dengan baik sehingga tidak ada insiden mengarah kepada suasana yang tidak diinginkan,” kata Sutiaji.

“Terima kasih kepada KPU khususnya karena stimulannya sukses meningkatkan kepesertaan masyarakat datang ke bilik TPS tinggi. Petugas keamanan TNI-Polri, Kejaksaan semua juga selalu koordinasi untuk tercapainya suasana aman,” tandasnya.

Diketahui dalam deklarasi tersebut ada tiga poin yang disampaikan, salah satunya adalah menolak cara inkonstitusional, kekerasan, anarkis serta politisasi agama dalam penetapan Pemilu 2019. (Der/Ulm)

Non Muslim Diimbau Tidak Demonstratif saat Makan Maupun Merokok Dapat Kritikan

Wali Kota Malang Sutiaji. (Aziz Ramadani/MVoice)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang Sutiaji kembali menuai kritik pedas akibat surat edarannya tentang rambu-rambu selama Ramadan 1440 hijriah.

Ya, dalam surat edaran Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Menyambut dan Menghormati Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah itu Sutiaji kembali mengunakan kata ‘demonstratif’. Tepatnya di poin B nomor 2, berbunyi bagi pemeluk agama selain Islam (non Muslim) diharapkan mengusahakan untuk tidak makan, minum serta merokok secara demonstratif baik di warung maupun di tempat lainnya atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu perasaan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa ramadan.

Kritikan itu ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Akun Facebook Aji Prasetyo misalnya. Ia menuding bahwa surat edaran yang diteken Wali Kota Malang Sutiaji 30 April 2019 itu belum bisa belajar dari kecerobohan menjelang Natal dan Pergantian Tahun 2018 silam.

“Wali Kota Malang Sutiaji pernah viral akibat ulahnya sendiri akhir tahun lalu. Saat itu surat edaran yang ditandatanganinya mengandung kalimat yang multitafsir. Yaitu Iarangan merayakan Natal dan tahun baru “secara demonstratif” untuk menjaga perasaan umat Iain. Begitu mendapat hujatan dari netizen se-lndonesia Raya, dia pun sibuk ber-apologi,” tulisannya.

“Kali ini tentang surat edaran Menyambut dan Menghormati Bulan Suci Ramadan. Lagi-Iagi masih ada kalimat “demonstratif” di situ.
Secara pribadi saya menyayangkan aturan selama Bulan Ramadhan yang selama ini beredar di Kota Malang. Isinya banyak mengatur hal yang tidak penting misalnya jadwal bukanya warnet dan rental playstation,” lanjut dia.

Aji pun menyarankan agar Wali Kota Malang lebih fokus pada urusan infrastruktur jalan.

“Pak wali kota yang terhormat, fokuslah pada jalanan kota Malang yang rusak di mana-mana dan mulai menimbulkan korban, karena itu tugas walikota. Jangan sibuk mengurusi anak-anak ngegame. Yang itu bahkan bukan tugasnya Pak RT,” tutupnya.

Hal senada juga diungkapkan musisi Iksan Skuter. Dalam akun Instagram pribadinya @iksanskuterofficial, diunggahnya foto meme.

“Muslim Arema mengucapkan selamat beraktivitas seperti biasa dengan bebas pada dulur agama lain. Monggo makan minum tanpa pakewuh. Kami yang sejak jaman kolobendu sudah puasa, baik-baik saja. Gak usah direken surat gombal dari Pemda Kota jeglongan sewu,” tulisnya seperti dikutip MVoice.

Usai Diperiksa KPK, Fadli: Saya Tak Punya Peran Apa-apa

anggota DPRD Kota Malang, Moch Fadli usai diperiksa KPK. (Lisdya)

MALANGVOICE – Salah satu anggota DPRD Kota Malang yang diperiksa KPK hari ini, Sabtu (1/9) adalah Moch Fadli dari fraksi PPP – Nasdem.

Ditanya perihal pemeriksaan, Fadli mengaku dirinya dihadirkan sebagai saksi atas 22 anggota dewan yang tertera dalam 4 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan KPK.

“Saya jadi saksi untuk 4 Sprindik, ya untuk 22 dewan itu,” kata Fadli usai diperiksa KPK di gedung Bayangkari Polres Kota Malang.

Dalam pemeriksaan, Fadli mengaku dirinya tidak mengetahui adanya bagi-bagi dana suap APBD Perubahan Tahun 2015 kepada anggota DPRD Kota Malang.

Ditambah lagi, jumlah kursi partai Nasdem di dewan hanya 1 kursi yang membatasi ruang geraknya dalam bertindak.

“Saya kasih tahu, saya tidak punya peran apa-apa, saya jelaskan saya seorang diri, satu kursi di DPRD, mana tahu urusan beginian (bagi-bagi hasil),” tegasnya.

Namun, Fadli mengaku untuk pemeriksaan di Jakarta pada Senin (3/9) dirinya tidak menerima undangan. “Saya pasti kesana. Tapi saya belum menerima undangan,” tukasnya. (Hmz/Ulm)

Komunitas