New Normal Malang Raya Bisa Batal, Ini Alasannya

Wali Kota Malang Sutiaji. (Humas Pemkot Malang)
Wali Kota Malang Sutiaji. (Humas Pemkot Malang)

MALANGVOICE – Skema transisi new normal bisa saja batal diterapkan Pemda Malang Raya, khususnya Kota Malang. Hal itu terjadi apabila masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mematok masa adaptasi atau transisi new normal selama 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan penilaian atau evaluasi. Namun, menurutnya, apabila tetap saja banyak yang acuh, bersikap mengabaikan dan tidak mau tahu, yang sederhana seperti tidak menggunakan masker. Maka bisa saja semua itu (new normal) dibatalkan.

“Jadi, saya tegaskan ini bukan melonggarkan. Ini justru makin diperketat berkaitan dengan protokol COVID-19. Yang jadi “hope”, harapan kita bersama adalah kita mulai berproses untuk kembali memutar roda ekonomi dan aktivitas sehari – hari secara normal,” jelasnya, Kamis (28/5).

Ia melanjutkan, agar harapan new normal menjadi kenyataan yang baik dan produktif, bergantung pada kedisiplinan masyarakat. Dicontohkannya, disiplin menggunakan masker, disiplin untuk mengambil jarak (physical distancing) dalam beraktivitas, disiplin mencuci tangan dengan sabun, disiplin beraktivitas olahraga dan berjemur dan setiap tempat usaha, tempat kerja, bisnis dan perdagangan melengkapi dengan standar protokol COVID-19.

“Ini lah saatnya menunjukkan antara keinginan dengan komitmen kedisiplinan dapat bergerak seiringan. Karena selama ini kami terus mendengarkan keluh kesah warga karena tidak dapat berusaha, pendapatan yang terus menurun serta yang lainnya karena tidak dapat beraktivitas,” sambung politisi Demokrat ini.

Wali Kota Sutiaji menegaskan kembali, jika masyarakat menginginkan kembali beraktivitas normal, maka penting harus diimbangi dengan kepatuhan dan kedisiplinan tentang protokol kesehatan tersebut.

“Aspek monitoring dan operasi penindakan di lapangan juga akan tetap dilakukan. Karena itu juga akan jadi tolok ukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat telah terbangun dan jadi habbit (kebiasaan),” pungkasnya.

Sekadar informasi, Menteri Kesehatan (Menkes) telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Memberikan panduan saat kembali bekerja pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), antara lain :
1. Bagi Tempat Kerja
a. Pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan.
b. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
d. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
e. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
f. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.

Menkes juga mengeluarkan SE Nomor : HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid 19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, dengan poin antara lain :
Bagi Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) untuk :
a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha,pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer dan menggunakan masker
g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:

1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.

h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain).
2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk kesarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan customer service.
4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (delivery services) atau dibawa pulang secara langsung (take away).
5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(der)

Dinkes Sarankan Masyarakat Kurangi Konsumsi Nasi

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Asih Tri Rachmi Nuswantari. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Berdasarkan hasil konsultasi dan cek kesehatan gratis yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang beberapa waktu lalu, ternyata kadar gula dan tekanan darah masyarakat Kota Malang cenderung tinggi. Hal itu dikarenakan pola makan tidak sehat dan tidak seimbang.

Menurut Kepala Dinkes Kota Malang, Dr dr Asih Tri Rachmi Nuswantari MM, selama ini nasi selalu jadi dominasi dalam asupan makanan sehari-hari. Pagi nasi, siang nasi, malam pun masih nasi. Padahal, Rachmi menyebut kandungan karbohidrat nasi sangatlah tinggi. Makan banyak nasi tidak dibenarkan.

“Makan nasi terlalu banyak itu tidak baik, karena malah merugikan tubuh. Karbohidrat itu diubah menjadi trigliserida, lemak jahat,” paparnya saat dihubungi awak media.

Asih menyarankan masyarakat mulai rajin makan sayur lebih banyak. Bukan hanya orang dewasa saja, bayi dan anak-anak juga harus terbiasa makan sayur. Selain sayur ada beberapa pilihan makanan yang bisa menggantikan nasi.

Oetmal misalnya, adalah salah satu jenis gandum yang dapat membantu mengurangi lemak dan kolesterol. Oatmeal bisa dikobinasikan dengan berbagai macam makanan dan buah seperti pisang atau susu. Oatmeal juga bisa membuat kenyang lebih lama.

Selain itu bisa dicoba kentang, yang tidak mengandung banyak karbohidrat. Di dalamnya terdapat pati, vitamin E, vitamin K, vitamin B, vitamin C, zat besi, magnesium dan seng. Rutin mengonsumsi kentang bisa meningkatkan fungsi otak, menutrisi kulit, dan menurunkan tekanan darah. Pengganti lainnya adalah ubi jalar. Ubi jalar memiliki rendah lemak dan kalori. Mengonsumsi ubi jalar dapat melancarkan pencernan dan meningkatkan stamina. (Der/Ulm)

Transaksi “Hantu”, Rekening Nasabah BCA Dibobol Sampai Rp10 Juta

Korban pembobolan rekening melapor ke Polresta Malang Kota. (deny rahmawan)

MALANGVOICE – Warga Perumahan Pondok BIimbing Indah, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Ahyani Musaidah menjadi korban pembobolan rekening. Total uang Rp10 juta lebih amblas dari rekening tabungan BCA.

Ahyani Musaidah melaporkan kejadian itu ke Polresta Malang Kota. Ia datang dengan membawa bukti tangkapan layar transaksi ke rekening tidak dikenal, Senin (21/12).

Kepada media, Ahyani menjelaskan pembobolan itu terjadi pada 4-18 Desember sebanyak 26 kali transaksi. Transaksi itu menuju ke pembayaran toko online itemku.com.

“Waktu saya cek ke ATM kok saldo saya berkurang banyak. Kemudian saya cek lewat M-Banking ternyata ada 26 transaksi yang tidak saya ketahui berjumlah Rp10 juta lebih,” ujarnya.

Atas hal itu, Ahyani terlebih dulu melaporkan kejadian tersebut ke BCA Malang. Namun, di sana ia tidak mendapatkan jawaban memuaskan. Akhirnya, Ahyani hanya meminta rekening diblokir sementara.

Ahyani merasa ada keganjilan dalam kasus yang dialaminya ini. Meski ia mengakui pernah bertransaksi di itemku.com karena membelikan anaknya voucher game Mobile Legends.

“Dulu pernah transaksi Rp300 ribu untuk belikan anak saya. Tapi hanya sekali saja. Terus akun anak saya dihack dan terjadilah pembobolan ini. Akhirnya saya putuskan kemarin blokir saja rekening BCA,” jelasnya.

Ia memastikan anaknya tidak pernah transaksi di luar sepengetahuannya. Karena itu, is berharap polisi bisa mencari siapa pelaku pembobol rekeningnya itu agar tidak ada korban lagi.

“Saya berharap bisa ketahuan siapa pelakunya,” harapnya.(der)

Owner Geprek Bensu di Malang Digugat Rp1,9 Miliar

Sumardhan SH
Sumardhan SH mendampingi kliennya menggugat Septian Taufan. (deny)

MALANGVOICE – Pengusaha franchise Geprek Bensu di Malang digugat rekan kerjanya ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang.

Tergugat, Septian Taufan Widayanto (32) digugat Denny Eko Putra karena perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, Selasa (2/6).

Melalui kuasa hukum dari Edan Law, Sumardhan SH, kliennya ini menggugat Denny karena haknya tidak terbayarkan sejak Mei 2019 hingga Mei 2020.

Sumardhan menjelaskan kasunya ini berawal ketika Denny, dan Septian Taufan serta satu rekan lagi, Totok Muhajirin membuka usaha franchise Geprek Bensu di Jalan Soekarno-Hatta pada 2017. Ketiganya masing-masing mengeluarkan modal Rp100 juta.

Kemudian di pertengahan jalan, Totok Muhajirin, tiba-tiba diberhentikan dan dikembalikan modal awal Rp100 juta ditambah kompensasi Rp200 juta.

Selanjutnya pada Februari 2019, Denny dan Septian Taufan membuat CV HEHEHE Corp. Denny dipercaya menjadi Persero Komanditer dengan kepemilikan saham 40 persen. Sedangkan Septian Taufan menjadi Persero Pengurus atau Direktur dengan kepemilikan saham 60 persen.

“Sejak Februari sampai April, klien saya menerima pembagian keuntungan Rp120 setiap bulan. Namun, mulai Mei klien saya tidak mendapat haknya hingga 2020,” kata Sumardhan didampingi Denny Eko.

Tak hanya itu, keterlibatan Denny dalam CV itu pun akhirnya ikut disudahi tanpa sebab. Padahal, CV HEHEHE Corp masih belum dibubarkan, sehingga Denny masih berhak mendapat profit sesuai perjanjian awal.

“Hasil keuntungan sesuai presentase 40 persen tidak dibagikan. Total profit yang seharusnya didapat sejak Mei 2019 hingga Mei 2020 sebesar Rp1,9 miliar,” jelasnya.

Sumardhan sebenarnya sudah melayangkan somasi kepada Septian Taufan, namun tidak ada jawaban. Karena itu, gugatan ini langsung diserahkan ke PN Malang.

“Karena tidak ada itikad baik, kami Layangkan gugatan ke PN negeri. Klien saya juga meminta aset dari tergugat yang ada di Jalan Soekarno-Hatta,” ujarnya.

Sementara itu, Denny mengaku sudah habis kesabaran menunggu itikad baik dari Septian Taufan. Apalagi banyak masalah lain yang muncul setelah ia diberhentikan secara lisan pada April 2019.

“Banyak sekali masalah yang saya tahu, bisa juga masuk pidana. Tapi nanti akan kami urai di pengadilan,” tegasnya.(der)

Anggota Lantas Tewas Kecelakaan di Jalan Kolonel Sugiono

Briptu Dodik Restu Purnomo semasa hidup. (istimewa)

MALANGVOICE – Seorang anggota polisi dari satuan Lantas Polres Mojokerto, Briptu Dodik Restu Purnomo, tewas kecelakaan di Jalan Kolonel Sugiono, Mergosono, Kota Malang, Minggu (16/12).

Korban yang mengendarai kendaraan patwal 1225197-X diduga berserempetan dengan sepeda motor Supra X nopol N 5273 DE sebelum jatuh.

Dijelaskan Kasat Lantas Polres Malang Kota, AKP Ari Galang Saputro, korban sedang perjalanan dinas dari Kabupaten Mojokerto ke Malang.

Sesampainya di lokasi, korban diduga hendak menyalip kendaraan di depannya karena kondisi lalu lintas padat merayap.

“Dodik mau menyalip ke kanan, kemudian ada kendaraan dari arah berlawanan. Dodik mengerem mendadak,” katanya.

Saat mengerem mendadak, motor korban jatuh dan Dodik terpelanting ke aspal. “Kepalanya membentur aspal,” lanjutnya.

Korban saat itu langsung dievakuasi ke RS Panti Nirmala. Namun, di sana dinyatakan meninggal dunia. “Jenazah kemudian divisum dan dibawa ke rumah duka di Mojokerto. Anggota Polres Mojokerto sudah ke sini,” tandasnya.

Sementara pengemudi Supra, Ridho juga dirawat di rumah sakit.(Der/Aka)

Polisi Temukan Bukti Baru Misteri Kematian Mantan Wakapolda Sumut

Kasubbag Humas Polres Malang Kota, Ipda Made Marhaeni. (Muhammad Choirul)
Kasubbag Humas Polres Malang Kota, Ipda Made Marhaeni. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Polisi masih berupaya mengungkap misteri kematian mantan Wakapolda Sumatera Utara (Sumut), Kombes Pol (purn) Agus Samad. Kassubag Humas Polres Malang Kota, Ipda Made Marhaeni, mengatakan, pihaknya baru saja menemukan bukti baru.

“Hasil olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) belum bisa disimpulkan secara utuh, namun ada satu lagi bukti baru,” ungkapnya, Minggu (25/2) siang.

Bukti yang dimaksud ialah adanya tetesan darah pada tembok pagar di lantai 2, menuju arah lantai 3 rumah yang ditempati korban. Selain itu, tetesan darah juga ditemukan pada daun pisang dan kulit jeruk di TKP.

“Ini akan kami dalami lebih lanjut. Bukti baru ini menunjukkan bahwa ada orang yang sempat naik ke atas, kami belum tahu ini bunuh diri atau apa, namun bisa juga itu jejak pelaku,” tandasnya.

Sebelumnya, polisi juga menemukan cairan yang diduga muntahan makanan. Marhaeni menyebut bahwa cairan tersebut bercampur dengan darah yang tercecer di sekitar tubuh korban ketika ditemukan tewas.

“Saat ini masih dilakukan uji laboratorium, sepertinya (muntahan) itu bukan makanan baru, mungkin sekitar satu atau dua hari,” tandasnya.

Sejalan dengan itu, polisi juga masih menunggu hasil autopsi jasad korban. Dia menyebut, kemungkinan hasil autopsi baru bisa didapat pada Senin (26/2) besok.

Sementara itu, polisi juga masih akan memintai keterangan para saksi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Agus Samad ditemukan tewas Sabtu (24/2) pagi di dalam rumahnya Perum Bukit Dieng Permai.

“Istrinya semalam belum datang, dia tengah berlibur ke Bali, kami belum tahu hari ini sudah bisa dimintai keterangan atau belum. Motif belum ditemukan, belum bisa mengambil kesimpulan, ada permasalahan keluarga atau gimana belum tahu,” pungkasnya.(Coi/Aka)

Biaya Periksa Corona di RS Saiful Anwar Malang Ditanggung Pemerintah, Ini Syaratnya

(Humas RSUD Saiful Anwar Malang)
(Humas RSUD Saiful Anwar Malang)

MALANGVOICE – RSUD Saiful Anwar Malang membuka klinik khusus Covid-19. Klinik diberi nama Klinik Matahari ini biaya periksa ditanggung pemerintah, namun ada syaratnya.

Kasubbag Humas RSUD Saiful Anwar Malang, Doni mengatakan, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/238/2020 tahun 2020 tentang petunjuk teknis klaim pembiayaan pasien PIE bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19, dijelaskan bahwa pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Kriteria pasien yang biaya perawatannya diklaim oleh pemerintah, yakni ODP usia> 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta (komorbid). ODP usia< 60 tahun dengan penyakit penyerta. Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Pasien konfirmasi Covid-19. Hal itu semua berlaku baik bagi WNI maupun WNA yang dirawat di rumah sakit di seluruh wilayah NKRI.

“Apabila masyarakat yang memeriksakan diri berada di luar kriteria di atas, maka tetap dikenakan
biaya pelayanan sesuai aturan pembiayaan yang ditetapkan oleh RSUD Saiful Anwar Malang,” jelasnya, Selasa (21/4).

Ia melanjutkan, skema klaim pembiayaan itu penting dilaksanakan demi menjaga mutu pelayanan dan efisiensi biaya pelayanan. Sehingga menciptakan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19.

“Dengan demikian harapannya mempermudah akses masyarakat untuk memeriksakan diri,” sambung Doni.

Berdasarkan data yang dihimpun RSUD Saiful Anwar Malang, sampai 20 April 2020, jumlah masyarakat yang berkunjung untuk memeriksakan diri terkait COVID-19 sebanyak 906 orang yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur baik sebagai masyarakat umum dan rujukan ataupun tenaga medis internal RSUD Saiful Anwar Malang.

Sedangkan yang sudah dan dalam perawatan di RSSA secara kumulatif sebanyak 43 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 7 orang pasien
terkonfirmasi positif COVID-19.
Dari sekian banyak pasien terkait COVID-19. Tidak semua pasien harus dirawat inap di ruang isolasi rumah sakit, bagi mereka yang tidak memerlukan perawatan klinis disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

“Pada akhirnya, kami berpesan untuk seluruh masyarakat, khususnya warga Malang Raya, ‘perang’ ini harus dilakukan dengan gotong-royong, semua harus ikut andil. Patuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, physical distancing dan memakai masker kain jika memang harus keluar rumah, lakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diri sendiri, keluarga dan lingkungan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, salah satu upaya dalam lingkup preventif demi mencegah perkembangan Covid-19 yang makin cepat adalah melalui deteksi dini indikasi infeksi sehingga tidak perlu menunggu pasien dengan gejala komplit untuk mendapatkan perawatan. Guna memenuhi kebutuhan langkah deteksi dini ini, RSUD Saiful Anwar Malang membuka fasilitas klinik khusus Covid-19 yang diberi nama Klinik Matahari, terpisah dengan poliklinik lantai 2 dan berlokasi di depan Instalasi Rehabilitasi Medik serta depan Instalasi Gawat Darurat.

Klinik Matahari ini beroperasi setiap hari, serta dilayani oleh tenaga kesehatan dengan APD sesuai protokol penanganan CoViD-19. Rangkaian pemeriksaan di klinik ini meliputi screening awal wawancara hingga rapid test untuk mengukur antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh sebagai reaksi adanya invasi patogen tertentu kedalam tubuh.

Apabila pada screening awal diindikasikan pasien memerlukan tindak lanjut, maka akan langsung diarahkan untuk mengikuti rapid test sesuai indikasi medis.(Hmz/Aka)

Perumahan Subsidi Maupun Tidak, Pengembang Harus Penuhi Fasum- Fasos

Diah Ayu Kusumadewi.

MALANGVOICE – Pemenuhan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) jadi tanggung jawab developer alias pengembangan. Baik itu perumahan kategori bersubsidi maupun tidak.

Hal tersebut dikatakan Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi.

“Dalam aturannya, fasum dan fasos wajib disediakan pengembang. Tidak pandang bulu meskipun itu perumahan bersubsidi,” katanya, Rabu (23/1).

Peraturan yang dimaksud, yakni sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Termasuk bagi perumahan bersubsidi yang sebagian anggarannya didapat dari bantuan pemerintah pusat.
Fasiltas yang dimaksud itu antara lain seperti jalan penghubung, drainase, taman bermain, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau. Pengembang wajib menyediakan tanah seluas 30 persen dari total keseluruhan pembangunan dalam site plan sebagai fasum dan fasos. Berkaitan dengan mobilitas warga.

Diah melanjutkan, Pemerintah Kota Malang memiliki produk hukum yang berkaitan dengan pembangunan perumahan, baik subsidi maupun non-subsidi. Salah satunya berkaitan dengan luasan lahan pemakaman yang wajib difasilitasi dan disiapkan pengembang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Dijelaskan bahwa kewajiban pengembangan menyediakan lahan pemakaman seluas dua persen dari total lahan dalam site plan.

“Jadi setiap perumahan wajib memenuhi ketentuan itu. Jika tidak, izin akan tidak dikeluarkan,” sambung dia.

Bahkan dalam pasal 20 ayat 1, dijelaskan setiap pengembang perumahan/pengusaha real estate dan sejenisnya berkewajiban menyediakan lahan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk yang tertuang dalam rencana tapak (site plan) atau Advice Planning (AP) seluas minimal dua persen (dua persen) dari luas tanah yang akan dibangun oleh pengembang atau sejenisnya pada lokasi tersebut.

Apabila tidak memungkinkan untuk mengembangkan pemakaman di kawasan tersebut, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti di tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau memberikan dana pengganti sebelum ditetapkan rencana tapak (site plan) atau Advice Planning (AP) sebagaimana dalam pasal 20 ayat 2.

“Pengembang wajib memberikan dana pengganti penyiapan lahan atau tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah sebanding dengan harga tanah yang seharusnya disediakan. Lalu pemerintah daerah wajib mencarikan (pengganti) tempatnya,” urainya.(Der/Aka)

BREAKING NEWS: Balai Kota Malang Digeledah KPK

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pemeriksaan di Balai Kota Malang. (Muhammad Choirul)

MALANGVOICE – Kabar mengejutkan muncul dari Balai Kota Malang. Bangunan milik Pemkot Malang itu digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/8).

Pantauan MVoice di lokasi, sekitar lima penyidik KPK memeriksa beberapa ruangan. Penggeledahan berlangsung sejak sekitar pukul 12.00 WIB.

Pemeriksaan berlangsung tertutup. Awak media hanya diperkenankan mengambil gambar dari depan Ruang Sidang Balai Kota. Sementara, petugas melakukan penggeledahan di Ruang Wali Kota dan  Ruang Sekretaris Daerah (Sekda). 

Wali Kota Malang, HM Anton, tampak tidak sedang di lokasi. Beberapa pejabat Pemkot yang berada di lokasi antara lain Sekda, Wasto, dan Kepala Bagian Humas Pemkot, Nur Widianto.

Belum ada pihak yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan ini. Hingga berita ini ditulis pukul 12.43, penggeledahan masih berlangsung. 


Reporter: Muhammad Choirul Anwar
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti

Universitas Negeri Malang Benarkan Mahasiswanya Ditangkap Polisi, Begini Responnya

Ilustrasi mahasiswa Anarko
Ilustrasi (Istimewa)

MALANGVOICE – Universitas Negeri Malang membenarkan satu dari tiga aktivis Kamisan Malang yang ditangkap polisi, berinisial AFF (22), merupakan mahasiswanya. Pihak kampus berencana memberikan pendampingan hukum ( advokasi ) kepada AFF yang diketahui juga merupakan aktivis pers mahasiswa tersebut.

Hal itu dibenarkan Kasubag Humas Universitas Negeri Malang, Ifa Nursanti, Kamis (23/4). Ia mengatakan, pihak kampus melalui bidang kemahasiswaan sedang berkoordinasi, pasca bertemu dengan Polresta Malang Kota. Pada koordinasi tersebut, salahsatunya merencanakan untuk memberikan pendampingan hukum.

“Rencana seperti itu (advokasi) ada. Masih dikoordinasikan,” kata Ifa kepada MVoice, beberapa saat lalu.

Teknisnya seperti apa, Ifa belum bisa menjelaskan detail. Sebab pihaknya belum mendapat laporan hasil koordinasi.

“Dan hasilnya belum tersampaikan ke kami,” tutupnya.

Seperti diberitakan, sejumlah tiga mahasiswa aktivis Kamisan Malang ditangkap polisi dengan dugaan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Minggu (19/4). Modusnya dengan mencoret properti bertuliskan tulisan ‘Tegalrejo Melawan’ dengan pilok atau cat semprot. Polisi melalui konferensi persnya mengatakan, motif ketiga aktivis tersebut karena tidak terima dan mengajak masyarakat melawan kapitalisme yang merugikan.(Der/Aka)