Lutung Jawa Dibunuh dan Dikuliti, Polres Malang Bergerak Cari Pelaku

Postingan ProFauna terkait Lutung Jawa. (istimewa)

MALANGVOICE – Kasus kematian Lutung Jawa yang menyisahkan kulit dan kepala tergantung di pohon di kawasan hutan lindung Dau, langsung mendapat perhatian semua pihak.

Pasalnya, hewan mamalia yang ditemukan dalam kondisi tragis dan tergantung di pohon tersebut, diduga dibunuh dan dikuliti. Sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya dan juga motif pelaku itu.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar langsung bergerak cepat. Ia memerintahkan anggota menyelidiki perburuan Lutung Jawa atau Trachypithecus auratus di hutan lindung Dau tersebut karena hewan itu dilindungi keberadaannya.

“Siap mas, saya akan terjunkan anggota lapangan untuk melakukan upaya penyelidikan dan mengamankan pelaku,” tegas Hendri, saat dihubungi awak media melalui WhatsApp, Selasa (11/8).

Sementara itu, Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan, lutung jawa tersebut ditemukan oleh relawan ProFauna pada tiga hari lalu dalam kondisi kepalanya tertancap dan hanya menyisahkan kulit monyet berbulu bewarna hitam itu.

“Awalnya relawan ProFauna menemukan jebakan berupa jerat dari seling. Melihat jebakan itu, kami pun langsung melakukan pengecekan dan menyisuri hutan lindung di sekitar Dau selama tiga hari untuk menemukan apakah ada hewan langka yang terjebak,” katanya.

Namun, lanjut Rosek, relawan ProFauna marah besar, karena menemukan Lutung Jawa mati mengenaskan. Monyet itu, diduga dibunuh dengan cara dikuliti.

“Jika dilihat kondisinya, kami duga ini dibunuh. Di kuliti tidak ada dagingnya sama sekali, jeroan semua hilang cuma menyisahkan kepala saja. Kami anggap ini sebagai perbuatan biadab,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Rosek, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU Konservasi Hayati), pelaku pembunuh lutung Jawa tersebut dapat diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

“Kami telah meminta bantuan ke Polsek Dau, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, serta Perhutani untuk segera menangkap pelakunya. Kami ingin memberikan efek jerah ke pelaku biadab itu. Kami sudah minta bantuan ke penegak hukum dan semoga segera tertangkap,” tukasnya.(der)

Khofifah Sebut Malang Berpeluang Masuk Masa Transisi New Normal Life

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (berjilbab putih) saat berada di Balai Desa Sitirejo, Wagir (Toski D)

MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, usai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya, berpeluang masuk masa transisi new normal life.

“Saya akan membuka peluang masa transisi new normal life, usai menyelenggarakan PSBB dengan baik,” ungkap Khofifah, saat meninjau Kampung Tangguh di Desa Sitirejo, Wagir, Rabu (27/5).

Menurut Khofifah, pelaksanaan PSBB Malang Raya akan berakhir pada tanggal 30 Mei mendatang, dan nantinya akan dilakukan rapat untuk membahas evaluasi pelaksanaannya.

“Setelah ini kami baru akan rapat optimasi dari pelaksanaan PSBB Malang Raya, dan kemungkinan menuju transisi new Normal Life,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Khofifah, kepastian ditentukan masa transisi new normal life tersebut akan ditentukan dalam rapat tersebut, dasarnya dari hasil PSBB Malang Raya.

“Kepastiannya nunggu hasil rapat tersebut, Malang Raya ini berpeluang masa transisi tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan saat ini Kabupaten Malang sudah siap menjalani masa transisi dari PSBB ke new normal life.

“Kami siap menjalani transisi new normal life. Sedangkan implementasinya ya seperti pada penerapan PSBB dan physical Distancing,” ulasannya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, dirinya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk tetap mengimplementasikan dengan menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjalankan pola hidup bersih serta sehat.

“Kami siap mendukung apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jatim termasuk nantinya kemungkinan transisi dari PSBB Malang Raya ke new normal life,” tukasnya.(der)

Partai Demokrat Ambil Keputusan Dukung SanDi

Bapaslon SanDi
Paslon SanDi. (Istimewa)

MALANGVOICE – Partai Demokrat memastikan memberikan dukungannya ke pasangan bakal calon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, calon Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, saat ini dukungan partai politik (Parpol) untuk dirinya yang berpasangan dengan Didik Gatot Subroto sudah ada empat partai yang siap mendukungnya dalam kontestasi Pilkada mendatang, ke-empat parpol tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Demokrat.

“Ya, saat ini partai yang positif mengusung kami yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, dan PPP. Partai Gerindra masih menunggu finalisasi. Kalau komunikasi ke kami (PDI Perjuangan) sudah bagus,” tegasnya, saat ditemui awak media, Selasa (30/6).

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, kemarin sore (Senin 29/6) telah memutuskan untuk mengusung pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati SanDi dalam Pilkada Kabupaten Malang mendatang.

“Kemarin, sore DPP Partai Demokrat memanggil DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya untuk memberikan rekomendasi partai,” ucapnya, saat dihubungi, Selasa (30/6).

Menurut Joshua, partainya mengambil keputusan untuk mendukung Paslon SanDi atas dasar pertimbangan realistis, karena pasangan SanDi dinilai punya visi misi yang kuat untuk Kabupaten Malang.

“Dari zaman Pak Rendra (Mantan Bupati Malang, Rendra Kresna) kan Pak Sanusi sudah jelas visi misinya. Nah, kami menilai saat ini Pak Sanusi berpasangan dengan Pak Didik tentu mempunyai visi misi yang hampir sama. Kan tidak munkin bertentangan dengan visi misi yang dulu,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Joshua, atas pertimbangan survey, dimana di berbagai hasil survey Sanusi-Didik cukup kuat dibanding dengan bakal calon yang lain.

“Hasil Survey SanDi selama ini masih kuat dibanding calon lain,” tukasnya.(der)

Positif Covid-19 di Kabupaten Malang Bertambah Lagi

Ilustrasi Positif Corona
Ilustrasi Positif Corona (Ak/RawPx)

MALANGVOICE – Pasien positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Malang kini bertambah menjadi 11 kasus.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang juga sebagai Juru bicara Satgas Gugus Covid-19 Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz membenarkan bila ada tambahan satu orang yang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penambahan jumlah itu dari hasil swab di laboratorium Jakarta.

“Berarti hasil laboratorium dari Jakarta sudah turun. Berarti saat ini, dari sepuluh kasus, sekarang menjadi sebelas kasus. Hasil laboratorium itu turunnya dari pusat, provinsi, baru ke Kabupaten Malang. Prosedurnya begitu,” ucapnya.

Selain ada tambahan jumlah pasien positif terpapar Covid-19, lanjut Anis, juga ada penambahan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Untuk ODP bertambah 10 orang, dan PDP bertambah 8 orang,” Jelasnya.

Untuk hari ini (Jumat 10/4), tambah Anis, jumlah ODP di Kabupaten Malang menjadi 201 orang yang sebelumnya ada 191 orang, sedangkan untuk PDP bertambah menjadi 79 orang dari 71 orang.

“Untuk ODP, sebelumnya tidak ada yang meninggal dunia, sekarang ada 1 orang,” tukasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang total kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 11, dengan rinciannya, 4 orang dinyatakan sembuh, 1 orang telah meninggal dunia, dan sisanya (6) saat ini masih dalam perawatan

Kemudian, warga yang berstatus ODP dari 191 kini menjadi 201 orang, dengan rincian 140 orang dalam pantauan, 12 orang dalam perawatan, dan 48 orang dinyatakan sembuh, serta 1 orang meninggal dunia.

Sedangkan, untuk warga yang berstatus PDP juga bertambah, dari 71 orang, kini menjadi 79 orang, rinciannya, 34 orang dalam perawatan di Rumah Sakit (RS), 8 orang dirawat di rumah, 36 orang sembuh, dan 1 orang meninggal dunia.(Der/Aka)

Anggota DPRD Kabupaten Malang Tewas Kecelakaan di Sragen

Ilustrasi Lakalantas
Ilustrasi Kecelakaan

MALANGVOICE – Kabar duka menyelimuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Jumat (13/11).

Pasalnya, satu anggota dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meninggal dunia saat perjalanan pulang dari kegiatan dinas di Yogyakarta.

“Iya, kejadian itu tadi pagi (Jumat 13/11) mereka kecelakaan. Dalam peristiwa itu satu orang meninggal dunia,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Miskat saat dihubungi, Jumat (13/11).

Politikus dari Partai Golongan Karya ini menyebutkan, korban berangkat ke Yogyakarta secara bersamaan, yakni Haryanto, Amari, dan Hari Sasongko. Dari ketiga kader PDI-Perjuangan dua merupakan anggota DPRD Kabupaten Malang, yakni Haryanto dan Hari Sasongko

“Mereka rombongan satu mobil, saat ini dua anggota dari fraksi PDI-P Kabupaten Malang masih dalam kondisi kritis. Sedangkan Haryanto meninggal dunia,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ke-tiganya berangkat ke Yogyakarta pada malam hari. Rombongan menaiki mobil milik Haryanto.

Mereka, menumpang kendaraan Nissan Grand Livina warna putih milik yang dikemudikan oleh Haryanto. Rombongan mengalami kecelakaan di Sragen, Jawa Tengah, sekitar pukul 03.00 WIB. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, diduga tabrakan terjadi karena sopir mengantuk.

Saat ini jenazah Haryanto dalam persiapan pemulangan ke rumah duka yang berada di Desa Sumberpasir, Pakis.

Hariyanto merupakan anggota Fraksi PDIP daerah pemilihan VI yang meliputi Singosari, Lawang dan Pakis.(der)

Mutasi ‘Ilegal’ Ala Sanusi Berbuntut Panjang

Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH. M.Hum. (Toski D)
Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH. M.Hum. (Toski D)

MALANGVOICE – Buntut dari mutasi, rotasi, dan promosi terhadap terhadap 248 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan Plt Bupati Malang, HM Sanusi pada akhir Mei 2019 lalu kini semakin panjang.

Pasalnya, banyak kalangan yang menolak mutasi tersebut, bahkan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, sempat melakukan penolakan mutasi tersebut dengan melakukan petisi dan menandatangani kain spanduk.

Ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan, Kepanjen tersebut menolak mutasi pejabat ASN yang di dalamnya juga merotasi Direktur RSUD Kanjuruhan dari Mahendrajaya ke Abdulrachman yang diangkat sebagai direktur baru RSUD Kanjuruhan.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdhansyah angkat bicara.

Menurut Nurman, aksi mereka yang meminta Mahendrajaya untuk dipertahankan sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan hingga hingga tahun 2020 boleh-boleh saja, asalkan tidak melanggar peraturan ASN.

“Aksi mereka itu boleh-boleh saja ya (menolak direktur baru), tapi jangan sampai ada yang melanggar ketentuan kepegawaian ya, misalnya sampai demo mogok kerja bahkan sampai merusak. Nanti persoalannya bisa lain itu, bisa membawa mereka terkena sanksi,” ungkapnya.

Namun, lanjut Nurman, keputusan merotasi jabatan ASN yang digelar beberapa waktu lalu, sudah melalui kajian beserta pertimbangan terlebih dahulu. Karena itu, sangat disesalkan bila keputusan yang dikeluarkan justru mendapat penolakan dari pegawai atau karyawan RSUD.

“Munculnya pro dan kontra (mutasi) merupakan hal yang lumrah, kami sebelum melakukannya (mutasi) tentunya sudah melalui banyak pertimbangan ya. Jangan sampai ada yang melakukan tindakan-tindakan yang diluar peraturan kepegawaian. Jadi, saya ingatkan supaya mereka (karyawan RSUD) tetap bertugas, bersikap profesional,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Malang, M Zuhdy Achmadi menyayangkan adanya mutasi tersebut, karena masih belum ada izin tertulis dari Mendagri, sehingga terindikasi melanggar PP nomer 49 tahun 2008 dan PP nomer 11 Tahun 2017.

“Sebenarnya permasalahan ini (mutasi) tidak perlu terjadi dan harus dibatalkan. Karena, berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 18 April 2019 dan surat dari gubernur Jatim tertanggal 13 Mei 2019, sudah jelas bahwa permohonan pelantikan belum bisa disetujui oleh menteri dalam negeri, artinya Plt Bupati Malang tidak boleh melakukan mutasi,” ungkap pria yang akrab disapa Didik.

Akan tetapi, lanjut Didik, jika pihak Pemkab Malang masih bersikukuh untuk tetap mengesahkan mutasi tersebut, maka pihaknya akan menempuh jalan lain untuk membatalkannya.

“Jika berdasarkan aturan yang ada (PP 49 tahun 2008) seorang Plt Bupati tidak diperbolehkan melakukan mutasi jabatan. Tapi, jika masih ngotot, saya akan melanjutkan ke ranah selanjutnya. Karena, jika dibiarkan dapat menjadi preseden buruk di Pemkab Malang,” tegasnya.(Der/Aka)

Pimpinan Sat-Reskrim Polres Malang Diganti Lulusan Akpol Terbaik 2009

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, saat memimpin Sertijab Kasat Reskrim. (Istimewa/Humas).
Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, saat memimpin Sertijab Kasat Reskrim. (Istimewa/Humas).

MALANGVOICE – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Malang menggelar serah terima jabatan. AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Malang, menggantikan AKP Adrian Wimbarda, yang menduduki jabatan Kasat Reskrim Polres Pasuruan.

Acara serah terima jabatan ini digelar di gedung Sanika Satyawada Polres Malang, yang dipimpin langsung Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, Senin (28/10).

Mutasi ini sendiri berdasarkan berdasarkan surat telegram Kapolda Jatim Nomor : ST/2167/X/KEP./2019, tanggal 9-10-2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan atau mutasi pada jajaran Polda Jatim.

“Pengganti AKP Adrian Wimbarda, yaitu AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo. Beliau sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Gresik,” ungkap Kasubbag Humas Polres Malang, AKP Ainun Djariyah.

Adrian sendiri telah menjabat Kasat Reskrim Polres Malang sejak Januari 2018. Saat itu, Adrian menggantikan AKP Azi Pratas Guspitu.

Selama menjabat Kasat Reskrim Polres Malang, lanjut Ainun, AKP Adrian Wimbarda, berhasil memecahkan berbagai kasus. Perkara terakhir yang ditangani Adrian dan cukup menyita perhatian masyarakat adalah pembunuhan begal oleh seorang remaja di Kecamatan Gondanglegi.

“Seelain itu, perkara pencurian kendaraan bermotor yang selama ini menjadi perhatian Kapolres Malang juga lumayan berhasil ditekan oleh Adrian serta jajarannya,” jelasnya.

Sementara itu, tambah Ainun, pengganti Adrian, yaitu Tiksnarto juga memiliki karir yang terbilang cukup moncer. Tiksnarto merupakan taruna terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2009.

“Sebelum menjabat Kasat Reskrim Polres Gresik, beliau terlebih dahulu menempati posisi Kaurpamwal Spripim Polda Jatim,” pungkasnya.(Hmz/Aka)

Pemkab Malang Minta Pemprov Istirahatkan RS Prima Husada

Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).
Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meminta ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk mengistirahatkan Rumah Sakit (RS) Prima Husada Singosari.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan, dirinya akan mengirimkan surat ke Pemprov Jatim untuk mengistirahatkan RS Prima Husada.

“Saat ini surat masih saya koreksi keredaksionalnya, insyaallah nanti sore sudah saya kirim,” ucapnya, saat di temui di area Pasar Lawang, Kamis (11/6).

Menurut Arbani, pembuatan surat tersebut berdasarkan intruksi Bupati Malang HM Sanusi, agar dapat meminimalisir penyeberan Covid-19 di wilayah Malang utara.

“Itu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Malang Utara,” tandasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Tim Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, RS Prima Husada ditengarai merupakan salah satu RS rujukan yang menjadi tempat Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang.

Hal itu berdasarkan hasil Tracing yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dan Kabupaten Malang, dimana pada Senin (9/6) kemarin, di Kabupaten Malang mengalami peningkatan sebanyak 10 orang, dari 10 orang tersebut, setelah di lakukan Tracing, 5 orang diketahui pernah mengunjungi RS Prima Husada.(der)

Satu Korban Dugaan Penyekapan Sempat Jadi Primadona Desa

Proses evakuasi para korban penyekapan. (Istimewa).
Proses evakuasi para korban penyekapan. (Istimewa).

MALANGVOICE – Salah satu korban penyekapan yang dilakukan Artimunah (64) warga Dusun Purworejo, Banjarejo, Pakis, yang tak lain ibu kandung korban, sempat menjadi primadona desa.

Berdasarkan informasi beberapa warga, anak pertama dari Artimunah yang bernama Asminiwati (45), dulu semasa masih sekolah di bangku SMA merupakan salah satu primadona desa.

“Anak pertama pelaku yang bernama Asminiwati (45) dulunya merupakan primadona desa,” ucap Camat Pakis, Agus Harianto, saat ditemui, Sabtu (4/1).

Menurut Agus, jika berdasarkan laporan dari beberapa warga sekitar rumah pelaku, dan perangkat desa, para korban tersebut semuanya lulusan SMA.

“Semasa sekolah, para korban tersebut tergolong orang yang pintar,” jelasnya.

Memang, lanjut Agus, anak pertama pelaku ini sempat bekerja di Batam, dan beberapa kota besar lainnya.

“Asminiwati anak pertama ini dulu pernah bekerja di Batam, Malang, dan Surabaya. Dialah yang bisa diajak komunikasi,” ulasnya.

Namun, ketika ditanya soal adanya aliran yang menyimpang, atau adanya seseorang guru spiritual yang menyuruh Artimunah untuk melakukan penyekapan, Agus tidak bisa menjelaskan apa-apa.

“Yang saya tahu, tidak ada guru spiritual atau aliran menyimpang. Kemungkinan saja, Artimunah melakukan penyekapan usai suaminya meninggal, hanya kemungkinan loh,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Pakis, AKP Sutiyo mengatakan, kasus ini saat ini sudah ditangani oleh Polres Malang.

“Untuk berkembang selanjutnya, silakan hubungi Polres Malang. Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Malang,” tukasnya. (Der/ulm)

Penambahan Positif Covid-19 Berasal dari Malang Utara

Komandan Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, Letkol Inf Ferry Muzawwad, bersama PJ Sekda Pemkab Malang, Wahyu Hidayat, dan Wadan satgas New Normal Life saat ditemui usai rapat evaluasi New Normal Life. (Toski D)

MALANGVOICE – Dalam masa transisi new normal life, jumlah pasien terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Malang terus bertambah.

Berdasarkan data dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per tanggal 9 Juni 2020, di Kabupaten Malang jumlah total pasien terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 109 kasus.

Dari jumlah tersebut, mayoritas disumbang dari dua Kecamatan, yakni Singosari dan Lawang. Bahkan, jumlah 109 kasus tersebut meningkat dari sebelumnya.

Sebelumnya, Selasa (9/6) pagi jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Malang ada 103 kasus, dan di malam harinya bertambah 6 orang yang berasal dari kluster Malang Utara.

Komandan Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, Letkol Inf Ferry Muzawwad mengatakan, saat ini dirinya terus berupaya meminimalisir jumlah penyebaran dengan lebih sigap melacak muasal pasien bisa terinfeksi Covid-19.

“Ini perlunya kami tracking. Tracking (pasien positid Covid-19) mengarah kemana, kita kendalikan penyebaran ini supaya tidak semakin masif,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Dandim 0818/Kabupaten Malang-Kota Batu ini, saat ditemui usai rapat evaluasi di ruang Anusopati, kompleks Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Rabu (10/6) dini hari.

Sementara itu, Wakil Komandan (Wadan) Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, yang juga menjabat sebagai Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar menyebutkan, penambahan Pasien Positif Covid-19 ini semuanya berasal dari wilayah Malang Utara.

“Malam ini bertambah 6, jadi totalnya ada 109 kasus. 6 orang itu semuanya dari Singosari dan Lawang,” tandasnya.

Sebegai informasi, sebelumnya Pemkab Malang bersama Satgas New Normal Life akan memfokuskan untuk menegakkan protokol kesehatan di Klaster Malang Utara, yakni Kecamatan Singosari dan Lawang.

Sementara itu, untuk Pasar Lawang juga menjadi attensi. Kabarnya Muspika Kecamatan Lawang telah bersepakat dengan Paguyuban Pedagang Pasar Lawang untuk tutup sementara jika memang terdapat pasien positif Covid-19 dari 26 pedagang yang mendapat hasil reaktif saat rapid test 4 Juni kemarin.