Sistem Zonasi Memberatkan, Sanusi: Tahun Depan Tidak Diberlakukan Lagi

Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Doc. Kantor)

MALANGVOICE – Plt Bupati Malang, Sanusi mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, pada tahun depan kemungkinan tidak akan diberlakukan lagi.

Sebab, sistem zonasi ini dirasa sangat memberatkan. Dikatakannya, di Kabupaten Malang banyak terdapat pondok pesantren. Bahkan, banyak santri yang berasal dari luar kota hingga luar pulau.

“Jangankan zonasi, full day saja dari semua daerah nggak melaksanakan. Kalau santri mau sekolah di negeri ya pasti sulit karena zonasi,” ujarnya saat ditemui di FKUB, Kamis (27/6).

Dengan demikian, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu. Rencananya, Kabupaten Malang akan meminta dispensasi untuk tidak memberlakukan sistem zonasi SD dan SMP maupun SMA.

“Masih kami rapatkan dengan DPRD. Kalau sudah disepakati oleh Bupati dan Dewan, lanjutnya akan kami ajukan ke Kemendikbud. Ini karena ada pomdok pesantren, ditambah masyarakat banyak bekerja di Kota Malang,” tandasnya. (Hmz/ulm)

Mobilitas Warga Malang Utara Diperketat Selama 14 Hari

AKBP Hendri Umar
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D)

MALANGVOICE – Menekan angka penularan Covid-19 di wilayah Malang utara, khususnya Kecamatan Singosari dan Lawang, Polres Malang akan memperketat mobilitas warga dengan mendirikan Posko Check Point.

Pengetatan mobilitas warga tersebut akan mulai dilakukan pada Senin (15/6) hingga Minggu (28/6) atau selama 14 hari.

Wakil Komandan (Wadan) Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan, pendirian posko check point dinilai sangat penting, lantaran di Singosari dan Lawang penambahan angka penularan Covid-19 sangat tinggi.

“Lawang dan Singosari akan kami buatkan cek poin, terutama di daerah-daerah yang menjadi zona merah. Seperti di Desa Banjararum, di sini ada 10 sampai 11 orang yang telah dinyatakan positif Covid-19,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kapolres Malang ini.

Sedangkan, lanjut Hendri, di wilayah Tumapel Singosari juga tak kalah penting dijadikan tempat cek poin guna menekan mobilitas masyarakat, agar dapat menekan angka penularan COVID-19 di wilayah Malang Utara, khususnya Kecamatan Singosari dan Lawang.

“Tumapel ini merupakan pintu masuk ke desa Tunjungtirto, kelampok, candirenggo dan pagentan. Di area itu 9 orang juga yang dinyatakan positif. Nanti di tempat itu dibuatkan cek poin,” jelas Hendri.

Sementara itu, Kapolsek Singosari AKP Farid Fathoni mengatakan saat ini dirinya tengah melaksanakan tahap masa sosialisasi penerapan cek poin selama tiga hari.

“Selama tiga hari ini kami terus lakukan sosialisasi terlebih dahulu, resminya pekan depan,” katanya.

Untuk posko Check Point di Singosari, lanjut Farid, akan dipusatkan di jalan pintu masuk Desa Banjararum dan Jalan Raya Tumapel.

“Setiap posko cek poin personelnya berjumlah 15 orang. Anggotanya terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan, PMI, BPBD dan pemerintah desa,” tukasnya.

Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Malang Bertambah Terus, Bupati Ajukan PSBB

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Malang kini bertambah lagi menjadi 27 kasus.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang total kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 27, dengan rinciannya, 6 orang dinyatakan sembuh, 3 orang telah meninggal dunia, dan sisanya 18 saat ini masih dalam perawatan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang HM Sanusi langsung menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang untuk mematangkan konsep dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kita sudah memasuki perencanaan PSBB dengan Malang Raya, ini mematangkan konsep untuk peraturan Bupati tentang pelaksanaan PSBB yang nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Malang dan Kota Batu,” ungkapnya, saat ditemui usai memimpin rapat koordinasi Forkopimda dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Sabtu (25/4).

Menurut Sanusi, pemberlakuan PSBB tersebut, nantinya akan melibatkan dua daerah lain yang ada di sekitar Malang Raya, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota Pasuruan.

“Dua daerah tersebut diharapkan bisa dilibatkan bersama menjadi satu kesatuan untuk menunjang pelaksanaan PSBB di provinsi Jatim. Karena setiap hari jumlah pasien terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 selalu bertambah,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, saat ini wilayah Malang Raya sudah memenuhi kriteria sebagai daerah yang perlu diberlakukan PSBB.

“Perkembangannya saat ini, secara signifikan sudah masif, sehingga menurut aturan sudah memenuhi kriteria, Pemkab Malang saat ini sudah pematangan konsep, dan draf aturannya untuk PSBB,” tukasnya.(Der/Aka)

Gubernur Khofifah Tunjuk Bupati Sementara Pengganti Sanusi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Ponpes Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Minggu (14/7). (Aziz Ramadani MVoice)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Ponpes Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Minggu (14/7). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan telah menandatangani seluruh surat cuti yang diajukan oleh bupati atau wali kota yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 atau biasa disebut petahana (incumbent), termasuk Bupati Malang Sanusi.

“Seluruh petahana yang mendaftar pada proses Pilkada Serentak sudah mengajukan surat cuti, dan sudah saya tandatangani,” kata Khofifah, Senin (7/9).

Selain itu, lanjut Gubernur Khofifah, juga telah ditandatangani surat terkait pejabat sementara (Pj) yang akan memimpin masing-masing daerah yang menggelar Pilkada 2020. Namun, Ia enggan membocorkan nama pejabat yang bakal memimpin sementara Kabupaten Malang.

“Tunggu saja saat Pj efektif bertugas,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, cuti dari para kepala daerah berlaku efektif pada 25 September 2020. Secara administrasi, untuk seluruh kepala daerah yang mengajukan cuti sudah disepakati dan disetujui.

“Pj sudah kita putuskan dan ditandatangani. Secara administrasi sudah kita sepakat,” pungkasnya.(der)

Penambahan Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Malang Didominasi Pendatang dari Zona Merah

Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Istimewa).
Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Istimewa).

MALANGVOICE – Penambahan jumlah Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Malang didominasi adanya kedatangan warga dari daerah zona merah.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Arbani Mukti Wibowo, penambahan jumlah pasien terkonfirmasi terpapar Covid-19 selain adanya kedatangan warga dari daerah lain yang berasal dari zona merah, juga diakibatkan peningkatan status dari ODP (Orang Dalam Pantauan) menjadi terkonfirmasi akibat interaksi dengan pasien yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19.

“Setelah kami pelacakan (tracing, red) banyak warga yang kontak dengan orang terkonfirmasi yang sudah meninggal dunia,” tegasnya.

Sebagai informasi, update data terakhir yang berhasil dihimpun melalui laman website satgascovid19.malangkab.go.id pada 7 Mei 2020 sekitar pukul 21.40 WIB, ODR (orang dalam risiko) di Kabupaten Malang ada 2.567 orang.

Sedangkan, ODP (orang dalam pantauan) 370 orang, dengan rincian 53 orang dalam pantauan, 14 orang dalam perawatan, dan 3 orang dalam observasi, 297 orang dinyatakan sembuh, serta 3 orang meninggal dunia.

Sementara, PDP (pasien dalam pengawasan) 231 pasien. Rinciannya, yaitu, 57 orang dalam perawatan di Rumah Sakit (RS), 31 orang menjalani perawatan di rumah, 10 orang dirawat dalam gedung observasi, 99 orang sembuh, dan 16 orang meninggal dunia.

Akan tetapi, untuk total akumulatif konfirmasi positif covid-19 berjumlah 42 orang, komposisinya, 3 pasien dirawat, 14 melakukan isolasi rumah, 4 pasien dalam observasi, dan 12 pasien berhasil sembuh, serta 8 pasien meninggal dunia.(Der/Aka)

Angka Perceraian di Kabupaten Malang Didominasi Faktor Istri Gugat Cerai

Ilustrasi (Istimewa)

MALANGVOICE – Kabupaten Malang bisa dikatakan sebagai daerah Janda, pasalnya di triwulan pertama di tahun 2019, sudah mencapai angka ribuan berkas gugat cerai yang masuk dalam Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang.

Panitera Muda hukum PA Kabupaten Malang, Widodo Suparjiyanto mengatakan, pada triwulan pertama, angka gugat cerai yang masuk ada sebanyak 2.677 berkas, namun untuk pengajuan gugatan cerai mencapai 1.485 berkas Pengajuan. Dari 1.485 laporan perkara tersebut, ada 1.124 berkas yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

“Pada triwulan pertama tahun ini (Januari – Maret) sudah ada 1.485 laporan perkara gugat cerai yang diterima pengadilan agama Kabupaten Malang. Angka tersebut dengan rincian, untuk bulan Januari terdapat 711 berkas, Februari 379 berkas dan Maret mencapai 395 berkas,” ungkapnya.

Infografis (Ulum)

Dari jumlah tersebut, lanjut Widodo, kasus perceraian yang mendominasi dari semua laporan yang ditangani PA Kabupaten Malang, dengan jumlah sebanyak 23 perkara dari 31 perkara. Artinya, jika dari 30 kategori yang ditangani PA Kabupaten Malang, hanya berjumlah 1.192.

“Gugat cerai biasanya didominasi karena permasalahan ekonomi, yang berujung perselisihan dan hadirnya orang ketiga. Dalam hal ini kebanyakan pihak istri yang dilayangkan gugatan cerai pada suami,” jelasnya.

Akan tetapi, tambah Widodo, jumlah pada triwulan pertama ditahun ini dan tahun lalu sedikit mengalami penurunan, pasalnya di triwulan pertama tahun 2018 mencapai mencapai 1.257 kasus, sedangkan pada triwulan pertama tahun ini mencapai 1.485 kasus.

“Tahun lalu dari jumlah total 8.524 laporan yang kami tangani, sebanyak 4.664 berkas diantaranya merupakan perkara gugat cerai dengan rincian, di bulan Januari sebanyak 506 berkas, Februari 376, Maret 375, April 408, Mei 329, Juni 165, Juli 572, Agustus 443, September 424, Oktober 516, November 354, dan Desember 196,” tandasnya. (Hmz/Ulm)

PG Kebonagung Terbakar, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 1,5 Miliar

kebakaran di PG Kebonagung. (Istimewa)
kebakaran di PG Kebonagung. (Istimewa)

MALANGVOICE – Alat pendingin milik Pabrik Gula (PG) Kebonagung terbakar, kejadian berada dibagian belakang PG Kebonagung, Pakisaji, Jumat (2/3) malam.

“Kejadiannya sekitar pukul 23.00 WIB,” ujar Kasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Bidang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Nurul Kusnaini, Sabtu (3/3).

Sebanyak 5 Unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar pendingin PG Kebonagung, dengan rincian, 3 unit Damkar dari Kabupaten Malang, dibantu 2 unit Damkar dari Pemkot Malang.

Mereka melakukan pemadaman di bagian belakang PG Kebonagung, dan pada pukul 00.40 WIB, si jago merah baru bisa dipadamkan.

“Kami masih belum tahu penyebab kebakaran,” tandasnya.

Dalam kejadian kebakaran tersebut PG Kebonagung menelan kerugian material sebesar Rp 1,5 miliar. Beruntung tidak ada korban jiwa. (Der/Ery)

Sam HC Tidak Ingin Ada Dua Matahari di Malang Jejeg

Heri Cahyono atau biasa dipanggil Sam HC. (Toski D).
Heri Cahyono atau biasa dipanggil Sam HC. (Toski D).

MALANGVOICE – Bakal Calon Bupati Malang yang melalui jalur independen dengan jargon Malang Jejeg, Heri Cahyono sebut kriteria calon pendamping dalam Pilkada 2020 Kabupaten Malang, harus bersifat kebalikan dengan sifatnya.

“Yang jelas calon pendamping saya minimal di bawah saya. Jangan Ada Dua Matahari di Malang Jejeg,” ungkap pria yang akrab disapa Sam HC, saat ditemui awak media usai Konvensi Bakal Calon Wakil Bupati Malang Jejeg, Rabu (15/1).

Menurut Sam HC, jika bakal calon Wakil Bupati Malang Jejeg atau pendampingnya haruslah memiliki keunggulan lain.

“Jika wakil saya sifstnya sama kayak saya, Akan ada dua matahari nantinya (akan ada dua kepemimpinan), itu yang tidak baik. Jadi harus berkebalikan dengan sifat saya. 180° agar tidak menjadi ‘ban serep’,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Sam HC, dengan adanya konvensi Bakal Calon Wakil Bupati ini, diharapkan bisa memilih dari 11 peserta yang tidak bersifat agresif dan memiliki kepribadian leadership yang cukup tinggi, agar bisa saling melengkapi.

“Saya menginginkan wakilnya juga bisa bekerja bersama untuk mengurai masalah di Kabupaten Malang yang cukup banyak. Misal kalau ada 10 tugas, 6 itu saya garap dan 4 itu digarap sama wakil nanti. Jadi tidak semuanya saya,” jelasnya.

Selain itu, tambah Sam HC, dirinya juga menginginkan wakilnya nanti juga memiliki kemampuan manajerial yang baik. Apalagi memiliki integritas tinggi, dan takut sama Tuhan.

“Tapi kalau ada yang sama dari segi keilmuan ya gak papa. Terutama keilmuan manajerial. Yang penting bukan sifat ya. Saya ingin menata Kabupaten Malang ini dengan pemanajemen dengan baik,” tukasnya.

Waspada Gempa dan Tsunami, Pesisir Pantai Malang Selatan Bakal Dipasangi EWS

Sekretaris BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setiyono. (Toski D)
Sekretaris BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setiyono. (Toski D)

MALANGVOICE – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, bakal memasang alat Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini di wilayah pesisir Pantai Malang Selatan untuk mengantisipasi bencana gempa bumi.

Sekretaris BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setiyono mengantakan, EWS dibutuhkan untuk peringatan gempa bumi sekaligus tsunami.

“Pantai Malang Selatan sebagai salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim) yang berpotensi terjadinya gelombang tsunami. Maka, kami akan ajukan anggaran ke pemerintah untuk pengadaan alat EWS, yang dipasang di pesisir pantai,” ungkap pria yang akrab di sapa Walet.

Namun, lanjut Walet, sebelum memiliki alat EWS tersebut, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada warga yang bermukim di pesisir Pantai Malang Selatan, agar membuat alat sederhana yakni berupa Gelas Warning System (GWS), yaitu yang terbuat dari gelas berisi kelereng yang ditempatkan dibawah lampu, atau Omplong Warning System (OWS) yaitu kaleng kosong berisi kelereng.

“GWS dan OWS tersebut berfungsi untuk mendeteksi jika terjadi gempa bumi. Ketika goyangannya lebih keras, maka kelereng tersebut mengeluarkan suara keras. Dengan begitu, warga segera keluar rumah untuk mencari tempat berlindung atau menjauh dari bibir pantai,” jelasnya.

Sebab, tambah Bagyo, wilayah Malang Selatan lebih sering digoyang gempa, namun gempa yang terjadi itu tidak berpotensi tsunami. Meski tidak berpotensi tsunami, tapi pihaknya terus memantau dan terus meningkatkan sosialisasi kepada warga Kabupaten Malang yang bermukim di wilayah pesisir pantai untuk mengantisipasi adanya korban ketika terjadi gempa bumi.

“Saat ini, kami masih menghitung anggaran yang diperlukan untuk pengadaan EWS. Alat tersebut nantinya akan kami pasang di beberapa titik di wilayah Malang Selatan,” tandasnya. (Der/Ulm)

Banser Pengawal HM Sanusi Terancam Dipecat

Para anggota Banser saat foto bersama di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. (Toski D)
Para anggota Banser saat foto bersama di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. (Toski D)

MALANGVOICE – Kehadiran sejumlah orang yang memakai seragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mengawal HM Sanusi saat menghadiri rapat internal partai di kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Rabu (4/3) sore, mendapat kecaman dari sejumlah tokoh NU dan PKB.

“Ini tidak bisa dibenarkan. Kami sangat kecewa apabila lembaga Ansor dan Banser dibawa ke ranah politik secara tak beradab,” ungkap H Mujib Idris, Instruktur Nasional Banser Kabupaten Malang, saat ditemui awak media, Jumat (6/3).

Menurut Mujib, kehadiran Banser di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut dianggap telah melenceng dari marwah lembaga Banser dan NU Kabupaten Malang, dianggap telah mencederai nama lembaga, karena Banser tidak boleh memihak calon manapun.

“Jika ingin mendukung atau membantu salah satu calon, tinggalkan platform Banser. Jangan memakai platform Banser untuk memenuhi sahwat politik,” ucapnya.

Sebab, lanjut Mujib, penggunaan uniform (seragam) Banser tidak pada tempatnya bisa dikenakan sangsi dikeluarkan dan dicabut keanggotaannya dari Banser.

“Kalau mau berpolitik, silahkan secara pribadi, Jangan bawa nama NU, Banser, dan Ansor. Apalagi pakai uniform Banser. Silahkan keluar, kami akan lapor masalah ini dan bisa kita cabut keanggotaannya,” tegasnya.

Dalam pengawalan tersebut, tambah Mujib, seharusnya pengurus Ansor bijak dan menyadarinya. Jika ingin mendukung salah satu calon lepas semua atribut Ansor dan Banser.

“Kalau mendukung salah satu pihak ya silahkan mundur dari Ansor. Silahkan keluar, kalau cuma cari kekayaan dunia saja dan bukan demi martabat Ansor. Karena Ansor dan Banser ini ada AD/ART nya. Jangan pakai uniform Banser. Silahkan minta pengawalan secara pribadi ke calon yang di dukung,” tukasnya.(Der/Aka)