PG Kebonagung Terbakar, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 1,5 Miliar

kebakaran di PG Kebonagung. (Istimewa)
kebakaran di PG Kebonagung. (Istimewa)

MALANGVOICE – Alat pendingin milik Pabrik Gula (PG) Kebonagung terbakar, kejadian berada dibagian belakang PG Kebonagung, Pakisaji, Jumat (2/3) malam.

“Kejadiannya sekitar pukul 23.00 WIB,” ujar Kasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Bidang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang Nurul Kusnaini, Sabtu (3/3).

Sebanyak 5 Unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar pendingin PG Kebonagung, dengan rincian, 3 unit Damkar dari Kabupaten Malang, dibantu 2 unit Damkar dari Pemkot Malang.

Mereka melakukan pemadaman di bagian belakang PG Kebonagung, dan pada pukul 00.40 WIB, si jago merah baru bisa dipadamkan.

“Kami masih belum tahu penyebab kebakaran,” tandasnya.

Dalam kejadian kebakaran tersebut PG Kebonagung menelan kerugian material sebesar Rp 1,5 miliar. Beruntung tidak ada korban jiwa. (Der/Ery)

BNN Kota Malang

Waspada Gempa dan Tsunami, Pesisir Pantai Malang Selatan Bakal Dipasangi EWS

Sekretaris BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setiyono. (Toski D)
Sekretaris BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setiyono. (Toski D)

MALANGVOICE – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, bakal memasang alat Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini di wilayah pesisir Pantai Malang Selatan untuk mengantisipasi bencana gempa bumi.

Sekretaris BPBD Kabupaten Malang Bagyo Setiyono mengantakan, EWS dibutuhkan untuk peringatan gempa bumi sekaligus tsunami.

“Pantai Malang Selatan sebagai salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim) yang berpotensi terjadinya gelombang tsunami. Maka, kami akan ajukan anggaran ke pemerintah untuk pengadaan alat EWS, yang dipasang di pesisir pantai,” ungkap pria yang akrab di sapa Walet.

Namun, lanjut Walet, sebelum memiliki alat EWS tersebut, pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada warga yang bermukim di pesisir Pantai Malang Selatan, agar membuat alat sederhana yakni berupa Gelas Warning System (GWS), yaitu yang terbuat dari gelas berisi kelereng yang ditempatkan dibawah lampu, atau Omplong Warning System (OWS) yaitu kaleng kosong berisi kelereng.

“GWS dan OWS tersebut berfungsi untuk mendeteksi jika terjadi gempa bumi. Ketika goyangannya lebih keras, maka kelereng tersebut mengeluarkan suara keras. Dengan begitu, warga segera keluar rumah untuk mencari tempat berlindung atau menjauh dari bibir pantai,” jelasnya.

Sebab, tambah Bagyo, wilayah Malang Selatan lebih sering digoyang gempa, namun gempa yang terjadi itu tidak berpotensi tsunami. Meski tidak berpotensi tsunami, tapi pihaknya terus memantau dan terus meningkatkan sosialisasi kepada warga Kabupaten Malang yang bermukim di wilayah pesisir pantai untuk mengantisipasi adanya korban ketika terjadi gempa bumi.

“Saat ini, kami masih menghitung anggaran yang diperlukan untuk pengadaan EWS. Alat tersebut nantinya akan kami pasang di beberapa titik di wilayah Malang Selatan,” tandasnya. (Der/Ulm)

BNN Kota Malang

Sam HC Tidak Ingin Ada Dua Matahari di Malang Jejeg

Heri Cahyono atau biasa dipanggil Sam HC. (Toski D).
Heri Cahyono atau biasa dipanggil Sam HC. (Toski D).

MALANGVOICE – Bakal Calon Bupati Malang yang melalui jalur independen dengan jargon Malang Jejeg, Heri Cahyono sebut kriteria calon pendamping dalam Pilkada 2020 Kabupaten Malang, harus bersifat kebalikan dengan sifatnya.

“Yang jelas calon pendamping saya minimal di bawah saya. Jangan Ada Dua Matahari di Malang Jejeg,” ungkap pria yang akrab disapa Sam HC, saat ditemui awak media usai Konvensi Bakal Calon Wakil Bupati Malang Jejeg, Rabu (15/1).

Menurut Sam HC, jika bakal calon Wakil Bupati Malang Jejeg atau pendampingnya haruslah memiliki keunggulan lain.

“Jika wakil saya sifstnya sama kayak saya, Akan ada dua matahari nantinya (akan ada dua kepemimpinan), itu yang tidak baik. Jadi harus berkebalikan dengan sifat saya. 180° agar tidak menjadi ‘ban serep’,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Sam HC, dengan adanya konvensi Bakal Calon Wakil Bupati ini, diharapkan bisa memilih dari 11 peserta yang tidak bersifat agresif dan memiliki kepribadian leadership yang cukup tinggi, agar bisa saling melengkapi.

“Saya menginginkan wakilnya juga bisa bekerja bersama untuk mengurai masalah di Kabupaten Malang yang cukup banyak. Misal kalau ada 10 tugas, 6 itu saya garap dan 4 itu digarap sama wakil nanti. Jadi tidak semuanya saya,” jelasnya.

Selain itu, tambah Sam HC, dirinya juga menginginkan wakilnya nanti juga memiliki kemampuan manajerial yang baik. Apalagi memiliki integritas tinggi, dan takut sama Tuhan.

“Tapi kalau ada yang sama dari segi keilmuan ya gak papa. Terutama keilmuan manajerial. Yang penting bukan sifat ya. Saya ingin menata Kabupaten Malang ini dengan pemanajemen dengan baik,” tukasnya.

BNN Kota Malang

Banser Pengawal HM Sanusi Terancam Dipecat

Para anggota Banser saat foto bersama di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. (Toski D)
Para anggota Banser saat foto bersama di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. (Toski D)

MALANGVOICE – Kehadiran sejumlah orang yang memakai seragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mengawal HM Sanusi saat menghadiri rapat internal partai di kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Rabu (4/3) sore, mendapat kecaman dari sejumlah tokoh NU dan PKB.

“Ini tidak bisa dibenarkan. Kami sangat kecewa apabila lembaga Ansor dan Banser dibawa ke ranah politik secara tak beradab,” ungkap H Mujib Idris, Instruktur Nasional Banser Kabupaten Malang, saat ditemui awak media, Jumat (6/3).

Menurut Mujib, kehadiran Banser di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut dianggap telah melenceng dari marwah lembaga Banser dan NU Kabupaten Malang, dianggap telah mencederai nama lembaga, karena Banser tidak boleh memihak calon manapun.

“Jika ingin mendukung atau membantu salah satu calon, tinggalkan platform Banser. Jangan memakai platform Banser untuk memenuhi sahwat politik,” ucapnya.

Sebab, lanjut Mujib, penggunaan uniform (seragam) Banser tidak pada tempatnya bisa dikenakan sangsi dikeluarkan dan dicabut keanggotaannya dari Banser.

“Kalau mau berpolitik, silahkan secara pribadi, Jangan bawa nama NU, Banser, dan Ansor. Apalagi pakai uniform Banser. Silahkan keluar, kami akan lapor masalah ini dan bisa kita cabut keanggotaannya,” tegasnya.

Dalam pengawalan tersebut, tambah Mujib, seharusnya pengurus Ansor bijak dan menyadarinya. Jika ingin mendukung salah satu calon lepas semua atribut Ansor dan Banser.

“Kalau mendukung salah satu pihak ya silahkan mundur dari Ansor. Silahkan keluar, kalau cuma cari kekayaan dunia saja dan bukan demi martabat Ansor. Karena Ansor dan Banser ini ada AD/ART nya. Jangan pakai uniform Banser. Silahkan minta pengawalan secara pribadi ke calon yang di dukung,” tukasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Khofifah Sebut Malang Berpeluang Masuk Masa Transisi New Normal Life

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (berjilbab putih) saat berada di Balai Desa Sitirejo, Wagir (Toski D)

MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, usai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya, berpeluang masuk masa transisi new normal life.

“Saya akan membuka peluang masa transisi new normal life, usai menyelenggarakan PSBB dengan baik,” ungkap Khofifah, saat meninjau Kampung Tangguh di Desa Sitirejo, Wagir, Rabu (27/5).

Menurut Khofifah, pelaksanaan PSBB Malang Raya akan berakhir pada tanggal 30 Mei mendatang, dan nantinya akan dilakukan rapat untuk membahas evaluasi pelaksanaannya.

“Setelah ini kami baru akan rapat optimasi dari pelaksanaan PSBB Malang Raya, dan kemungkinan menuju transisi new Normal Life,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Khofifah, kepastian ditentukan masa transisi new normal life tersebut akan ditentukan dalam rapat tersebut, dasarnya dari hasil PSBB Malang Raya.

“Kepastiannya nunggu hasil rapat tersebut, Malang Raya ini berpeluang masa transisi tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan saat ini Kabupaten Malang sudah siap menjalani masa transisi dari PSBB ke new normal life.

“Kami siap menjalani transisi new normal life. Sedangkan implementasinya ya seperti pada penerapan PSBB dan physical Distancing,” ulasannya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, dirinya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk tetap mengimplementasikan dengan menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjalankan pola hidup bersih serta sehat.

“Kami siap mendukung apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jatim termasuk nantinya kemungkinan transisi dari PSBB Malang Raya ke new normal life,” tukasnya.(der)

BNN Kota Malang

Partai Demokrat Ambil Keputusan Dukung SanDi

Paslon SanDi. (Istimewa)

MALANGVOICE – Partai Demokrat memastikan memberikan dukungannya ke pasangan bakal calon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, calon Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, saat ini dukungan partai politik (Parpol) untuk dirinya yang berpasangan dengan Didik Gatot Subroto sudah ada empat partai yang siap mendukungnya dalam kontestasi Pilkada mendatang, ke-empat parpol tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Demokrat.

“Ya, saat ini partai yang positif mengusung kami yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, dan PPP. Partai Gerindra masih menunggu finalisasi. Kalau komunikasi ke kami (PDI Perjuangan) sudah bagus,” tegasnya, saat ditemui awak media, Selasa (30/6).

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, kemarin sore (Senin 29/6) telah memutuskan untuk mengusung pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati SanDi dalam Pilkada Kabupaten Malang mendatang.

“Kemarin, sore DPP Partai Demokrat memanggil DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya untuk memberikan rekomendasi partai,” ucapnya, saat dihubungi, Selasa (30/6).

Menurut Joshua, partainya mengambil keputusan untuk mendukung Paslon SanDi atas dasar pertimbangan realistis, karena pasangan SanDi dinilai punya visi misi yang kuat untuk Kabupaten Malang.

“Dari zaman Pak Rendra (Mantan Bupati Malang, Rendra Kresna) kan Pak Sanusi sudah jelas visi misinya. Nah, kami menilai saat ini Pak Sanusi berpasangan dengan Pak Didik tentu mempunyai visi misi yang hampir sama. Kan tidak munkin bertentangan dengan visi misi yang dulu,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Joshua, atas pertimbangan survey, dimana di berbagai hasil survey Sanusi-Didik cukup kuat dibanding dengan bakal calon yang lain.

“Hasil Survey SanDi selama ini masih kuat dibanding calon lain,” tukasnya.(der)

BNN Kota Malang

Positif Covid-19 di Kabupaten Malang Bertambah Lagi

Ilustrasi Positif Corona
Ilustrasi Positif Corona (Ak/RawPx)

MALANGVOICE – Pasien positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Malang kini bertambah menjadi 11 kasus.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang juga sebagai Juru bicara Satgas Gugus Covid-19 Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz membenarkan bila ada tambahan satu orang yang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penambahan jumlah itu dari hasil swab di laboratorium Jakarta.

“Berarti hasil laboratorium dari Jakarta sudah turun. Berarti saat ini, dari sepuluh kasus, sekarang menjadi sebelas kasus. Hasil laboratorium itu turunnya dari pusat, provinsi, baru ke Kabupaten Malang. Prosedurnya begitu,” ucapnya.

Selain ada tambahan jumlah pasien positif terpapar Covid-19, lanjut Anis, juga ada penambahan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Untuk ODP bertambah 10 orang, dan PDP bertambah 8 orang,” Jelasnya.

Untuk hari ini (Jumat 10/4), tambah Anis, jumlah ODP di Kabupaten Malang menjadi 201 orang yang sebelumnya ada 191 orang, sedangkan untuk PDP bertambah menjadi 79 orang dari 71 orang.

“Untuk ODP, sebelumnya tidak ada yang meninggal dunia, sekarang ada 1 orang,” tukasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang total kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 11, dengan rinciannya, 4 orang dinyatakan sembuh, 1 orang telah meninggal dunia, dan sisanya (6) saat ini masih dalam perawatan

Kemudian, warga yang berstatus ODP dari 191 kini menjadi 201 orang, dengan rincian 140 orang dalam pantauan, 12 orang dalam perawatan, dan 48 orang dinyatakan sembuh, serta 1 orang meninggal dunia.

Sedangkan, untuk warga yang berstatus PDP juga bertambah, dari 71 orang, kini menjadi 79 orang, rinciannya, 34 orang dalam perawatan di Rumah Sakit (RS), 8 orang dirawat di rumah, 36 orang sembuh, dan 1 orang meninggal dunia.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Mutasi ‘Ilegal’ Ala Sanusi Berbuntut Panjang

Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH. M.Hum. (Toski D)
Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah SH. M.Hum. (Toski D)

MALANGVOICE – Buntut dari mutasi, rotasi, dan promosi terhadap terhadap 248 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan Plt Bupati Malang, HM Sanusi pada akhir Mei 2019 lalu kini semakin panjang.

Pasalnya, banyak kalangan yang menolak mutasi tersebut, bahkan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, sempat melakukan penolakan mutasi tersebut dengan melakukan petisi dan menandatangani kain spanduk.

Ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan, Kepanjen tersebut menolak mutasi pejabat ASN yang di dalamnya juga merotasi Direktur RSUD Kanjuruhan dari Mahendrajaya ke Abdulrachman yang diangkat sebagai direktur baru RSUD Kanjuruhan.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdhansyah angkat bicara.

Menurut Nurman, aksi mereka yang meminta Mahendrajaya untuk dipertahankan sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan hingga hingga tahun 2020 boleh-boleh saja, asalkan tidak melanggar peraturan ASN.

“Aksi mereka itu boleh-boleh saja ya (menolak direktur baru), tapi jangan sampai ada yang melanggar ketentuan kepegawaian ya, misalnya sampai demo mogok kerja bahkan sampai merusak. Nanti persoalannya bisa lain itu, bisa membawa mereka terkena sanksi,” ungkapnya.

Namun, lanjut Nurman, keputusan merotasi jabatan ASN yang digelar beberapa waktu lalu, sudah melalui kajian beserta pertimbangan terlebih dahulu. Karena itu, sangat disesalkan bila keputusan yang dikeluarkan justru mendapat penolakan dari pegawai atau karyawan RSUD.

“Munculnya pro dan kontra (mutasi) merupakan hal yang lumrah, kami sebelum melakukannya (mutasi) tentunya sudah melalui banyak pertimbangan ya. Jangan sampai ada yang melakukan tindakan-tindakan yang diluar peraturan kepegawaian. Jadi, saya ingatkan supaya mereka (karyawan RSUD) tetap bertugas, bersikap profesional,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Malang, M Zuhdy Achmadi menyayangkan adanya mutasi tersebut, karena masih belum ada izin tertulis dari Mendagri, sehingga terindikasi melanggar PP nomer 49 tahun 2008 dan PP nomer 11 Tahun 2017.

“Sebenarnya permasalahan ini (mutasi) tidak perlu terjadi dan harus dibatalkan. Karena, berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 18 April 2019 dan surat dari gubernur Jatim tertanggal 13 Mei 2019, sudah jelas bahwa permohonan pelantikan belum bisa disetujui oleh menteri dalam negeri, artinya Plt Bupati Malang tidak boleh melakukan mutasi,” ungkap pria yang akrab disapa Didik.

Akan tetapi, lanjut Didik, jika pihak Pemkab Malang masih bersikukuh untuk tetap mengesahkan mutasi tersebut, maka pihaknya akan menempuh jalan lain untuk membatalkannya.

“Jika berdasarkan aturan yang ada (PP 49 tahun 2008) seorang Plt Bupati tidak diperbolehkan melakukan mutasi jabatan. Tapi, jika masih ngotot, saya akan melanjutkan ke ranah selanjutnya. Karena, jika dibiarkan dapat menjadi preseden buruk di Pemkab Malang,” tegasnya.(Der/Aka)

BNN Kota Malang

Pemkab Malang Minta Pemprov Istirahatkan RS Prima Husada

Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).
Kadinkes Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo. (Toski D).

MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meminta ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk mengistirahatkan Rumah Sakit (RS) Prima Husada Singosari.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Malang, Arbani Mukti Wibowo mengatakan, dirinya akan mengirimkan surat ke Pemprov Jatim untuk mengistirahatkan RS Prima Husada.

“Saat ini surat masih saya koreksi keredaksionalnya, insyaallah nanti sore sudah saya kirim,” ucapnya, saat di temui di area Pasar Lawang, Kamis (11/6).

Menurut Arbani, pembuatan surat tersebut berdasarkan intruksi Bupati Malang HM Sanusi, agar dapat meminimalisir penyeberan Covid-19 di wilayah Malang utara.

“Itu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Malang Utara,” tandasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Tim Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, RS Prima Husada ditengarai merupakan salah satu RS rujukan yang menjadi tempat Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang.

Hal itu berdasarkan hasil Tracing yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dan Kabupaten Malang, dimana pada Senin (9/6) kemarin, di Kabupaten Malang mengalami peningkatan sebanyak 10 orang, dari 10 orang tersebut, setelah di lakukan Tracing, 5 orang diketahui pernah mengunjungi RS Prima Husada.(der)

BNN Kota Malang

Satu Korban Dugaan Penyekapan Sempat Jadi Primadona Desa

Proses evakuasi para korban penyekapan. (Istimewa).
Proses evakuasi para korban penyekapan. (Istimewa).

MALANGVOICE – Salah satu korban penyekapan yang dilakukan Artimunah (64) warga Dusun Purworejo, Banjarejo, Pakis, yang tak lain ibu kandung korban, sempat menjadi primadona desa.

Berdasarkan informasi beberapa warga, anak pertama dari Artimunah yang bernama Asminiwati (45), dulu semasa masih sekolah di bangku SMA merupakan salah satu primadona desa.

“Anak pertama pelaku yang bernama Asminiwati (45) dulunya merupakan primadona desa,” ucap Camat Pakis, Agus Harianto, saat ditemui, Sabtu (4/1).

Menurut Agus, jika berdasarkan laporan dari beberapa warga sekitar rumah pelaku, dan perangkat desa, para korban tersebut semuanya lulusan SMA.

“Semasa sekolah, para korban tersebut tergolong orang yang pintar,” jelasnya.

Memang, lanjut Agus, anak pertama pelaku ini sempat bekerja di Batam, dan beberapa kota besar lainnya.

“Asminiwati anak pertama ini dulu pernah bekerja di Batam, Malang, dan Surabaya. Dialah yang bisa diajak komunikasi,” ulasnya.

Namun, ketika ditanya soal adanya aliran yang menyimpang, atau adanya seseorang guru spiritual yang menyuruh Artimunah untuk melakukan penyekapan, Agus tidak bisa menjelaskan apa-apa.

“Yang saya tahu, tidak ada guru spiritual atau aliran menyimpang. Kemungkinan saja, Artimunah melakukan penyekapan usai suaminya meninggal, hanya kemungkinan loh,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolsek Pakis, AKP Sutiyo mengatakan, kasus ini saat ini sudah ditangani oleh Polres Malang.

“Untuk berkembang selanjutnya, silakan hubungi Polres Malang. Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Malang,” tukasnya. (Der/ulm)

BNN Kota Malang