Malang Jejeg Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Kpu
Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini. (Toski D)

MALANGVOICE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menyatakan Malang Jejeg yang mengusung bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati Malang, Heri Cahyono (Sam HC)-Gunadi Handoko dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 mendatang.

Hal ini diketahui usai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan Bapaslon dari jalur perseorangan atau independen yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jumat (21/8).

Dalam rapat pleno yang berjalan alot tersebut berlangsung mulai pukul 13.00 WIB, dan baru dapat diumumkan sekitar pukul 23.30 WIB, lantaran diwarnai dengan 5 kali skorsing.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini mengatakan, Bapaslon dari jalur perseorangan atau independen ini dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar.

“Dari hasil rekapnya yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 115 ribu sekian. Karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang sebanyak 129.796, maka bakal calon perseorangan Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, tidak memenuhi syarat,” ucap Anis, saat ditemui usai rapat pleno, Jumat (21/8).

Akan tetapi, lanjut Anis, dengan hasil tersebut Malang Jejeg tidak menerima keputusan tersebut, mereka dapat menempuh jalur hukum.

“Ini hasil rekap tapi hasil belum selesai bagi mereka. Mereka bisa menggunakan hak-nya untuk mengajukan sengketa, dan prosesnya bisa dilakukan, atau ditujukan ke Bawaslu,” pungkasnya.(der)

Pelaksanaan Pemutihan Pajak Hari Pertama Masih Sepi

Poster Pemberitahuan adanya pemutihan pajak. (istimewa)
Poster Pemberitahuan adanya pemutihan pajak. (istimewa)

MALANGVOICE – Pemutihan atau pembebasan biaya balik nama serta pembebasan denda, karena keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor mulai berlaku pada Senin (23/9).

Administrator Pelaksana (Adpel) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Talangagung Kepanjen, Sugito mengantakan, pemutihan pembebasan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di hari pertama saat ini masih sepi.

“Di hari pertama ini animo masyarakat masih kurang. Biasanya nanti memasuki pekan ke dua baru ada peningkatan, seperti tahun kemarin juga sepi, makanya untuk minggu pertama ini kami gunakan untuk sosialisasi,” ungkapnya.

Pelaksanaan pemutihan PKB ini, lanjut Sugito, diberlakukan mulai Senin 23 September 2019 hingga Sabtu, 14 Desember 2019.

“Sekitar 4 bulan ke depan, para pemilik kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 bisa menikmati pembebasan denda pajak atau sanksi administratif keterlambatan pembayaran PKB dan bea balik nama,” jelasnya.

Untuk itu, tambah Sugito, diimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan kesempatan ini. Karena ada fasilitas pembebasan denda, yang diakibatkan telat bayar pajak, dan bebas Biaya Balik Nama (BBN).

“Namun untuk nilai pokok PKB yang terhutang tetap harus dibayarkan, begitu juga biaya administrasi lainnya dalam proses mutasi kendaraan atau lainnya,” pungkasnya. (Der/Ulm)

Kluster Malang Utara Ditengarai Tingkat Kedisiplinan Warga Kurang

PJ Sekda Pemkab Malang, Wahyu Hidayat
PJ Sekda Pemkab Malang, Wahyu Hidayat. (Toski D)

MALANGVOICE – Munculnya kluster Malang Utara, ditengarai adanya perilaku warga yang berada di Kecamatan Singosari, Lawang, dan Karangploso kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Pelaksana Jabatan (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan penambahan jumlah pasien positif Covid-19 disebabkan lantaran ketidakdisiplinan warga di tiga kecamatan tersebut.

“Selama masa transisi New Normal, banyak warga di tiga Kecamatan itu yang tidak disiplin,” ungkapnya, saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Selasa (9/6).

Bahkan, lanjut Wahyu, ketika mereka diberi arahan oleh petugas, banyak yang tidak patuh, dan tidak menggubrisnya

“Mereka diberitau tidak menggubris, dan masih ditemukannya banyak kerumunan di sana,” jelasnya.

Bahkan, tambah Wahyu, disana ada PDP ataupun pasien positif Covid-19 yang masih terpantau mencoba keluar rumah. Untuk itu ini Forkopimda Kabupaten Malang fokus untuk memilih Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di tiga kecamatan itu.

“Dari hasil evaluasi tadi malam dan supaya tidak menyebar lagi. Kami akan fokuskan peraturan physical distancing di sana dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL),” tukasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang terdapat ada 103 total pasien positif terpapar Covid-19, 61 pasien positif Covid-19 tersebut berasal dari tiga kecamatan tersebut.(der)

Selesaikan Penghitungan Suara, Pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno Unggul

Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko. (Toski D)
Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko. (Toski D)

MALANGVOICE – KPU Kabupaten telah menyelesaikan penghitungan hasil pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2018. Hasilnya pasangan nomor urut 2 Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno unggul dengan meraih 615.959 suara atau 51,33 persen dari pasangan nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang meraih 574.070 suara atau 48,67 persen.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko mengatakan pihaknya telah menyelesaikan penghitungan suara dari 1.233.228 suara yang masuk di 4.178 TPS yang ada di Kabupaten Malang.

“Hasil penghitungan ini tidak jauh beda dengan hasil penghitungan cepat yang berdasarkan C1,” ungkap Santoko.

Hasil tersebut, lanjut Santoko, sudah melalui serangkaian rapat pleno, baik di tingkat kecamatan, maupun di KPU yang digelar pada Kamis (5/7) kemarin.

“Rapat pleno ini sifatnya terbuka, ini sebagai bentuk transparansi KPU. Hasil resmi ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU kabupaten, dan tidak ada kendala,” tandasnya.(Der/Aka)

Santri Sindir Zaman Millenial Lewat Puisi

KH. Abdullah Syam , Pendiri Pesantren Rakyat saat menyampaikan orasi budaya. (istimewa)

MALANGVOICEAku terseret-seret zaman millennial
Telpon pintarku tiada henti merantai tangan
Hangat kebersamaan mendadak sunyi
Ramai-ramai kita menunduk pada layar
Gelombang kata-kata tanpa makna
membludak dari mulut cuma-cuma
Pendapat berhamburan tanpa nalar
Budaya tak menghidupkan jiwa
Anak muda mengkritik tanpa membaca
Guru berteori tanpa menginjak bumi
Tren menjadi konsumsi sehari-hari
Arus menggerus akar tradisi
Hidup tak berguna tak apa asal kaya
Kekayaan maha segala-galanya
Kekayaan menjadi puncak cita-cita
Kekayaan harkat dan martabat manusia.

Kalimat di atas merupakan penggalan bait puisi yang membetot perhatian karya Yasin Arif, Pendiri Sabda Perubahan. Puisi yang dibacakan penuh dengan penghayatan ini berjudul Zaman Terkutuk. Karya itu dibacakan dalam gelaran bertajuk Lingsir Wengi di Pesantren Al Amin, Sukosari, Kabupaten Malang, Jum’at malam (27/10) lalu.

Selain pembacaan puisi, agenda bertemakan Nracak Jejak Wali atau menapaki jejak Wali ini juga diisi berbagai kegiatan, tidak hanya kesenian. Salah satunya Orasi Budaya dari KH. Abdullah Syam, pendiri Pesantren Rakyat. Dalam orasi budayanya, dia lebih banyak menyinggung pentingnya menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Selama anak -anak muda menjaga kebudayaan maka NKRI tidak akan terjajah oleh asing,” tutupnya penuh semangat.(Der/Yei)

Sistem Zonasi Memberatkan, Sanusi: Tahun Depan Tidak Diberlakukan Lagi

Plt Bupati Malang HM Sanusi. (Doc. Kantor)

MALANGVOICE – Plt Bupati Malang, Sanusi mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, pada tahun depan kemungkinan tidak akan diberlakukan lagi.

Sebab, sistem zonasi ini dirasa sangat memberatkan. Dikatakannya, di Kabupaten Malang banyak terdapat pondok pesantren. Bahkan, banyak santri yang berasal dari luar kota hingga luar pulau.

“Jangankan zonasi, full day saja dari semua daerah nggak melaksanakan. Kalau santri mau sekolah di negeri ya pasti sulit karena zonasi,” ujarnya saat ditemui di FKUB, Kamis (27/6).

Dengan demikian, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu. Rencananya, Kabupaten Malang akan meminta dispensasi untuk tidak memberlakukan sistem zonasi SD dan SMP maupun SMA.

“Masih kami rapatkan dengan DPRD. Kalau sudah disepakati oleh Bupati dan Dewan, lanjutnya akan kami ajukan ke Kemendikbud. Ini karena ada pomdok pesantren, ditambah masyarakat banyak bekerja di Kota Malang,” tandasnya. (Hmz/ulm)

Direktur RS Prima Husada Tanggapi Tudingan Kapolres Malang

Direktur RS Prima Husada, dr Ahmad Rousdy Noor MMRS, saat berada di Posko Pinere. (Toski D)

MALANGVOICE – Direktur Rumah Sakit (RS) Prima Husada Ahmad Rousdy Noor merespon tudingan Kapolres Malang yang juga sebagai Wakil Ketua Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, AKBP Hendri Umar atas pelayanan RS tersebut dalam penanganan pasien Covid-19 yang diduga telah menjadi klaster baru.

“Saya tidak bisa menjawab, karena tidak mendengar langsung, dan hingga saat ini kami tidak memiliki data soal klaster baru itu,” ungkap pria yang akrab disapa Rousdy, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Sabtu (6/6).

Menurut Rousdy, RS Prima Husada saat ini RS yang meng-cover wilayah Malang utara, dan sudah menangani ratusan pasien Covid-19, sejak ditetapkan sebagai RS rujukan Covid-19 dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Banyak pasien terkonfirmasi positif yang sudah kami tangani, bahkan ada yang rujukan dari Pasuruan,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Rousdy, penyebaran Covid-19 ini sangatlah cepat, ada dua yaitu secara droplet (melalui air liur) dan kontak, memang penyebarannya bisa terjadi di mana saja, baik itu di pasar, perkumpulan pengajian, masjid, mal, atau bahkan rumah sakit.

“Ini kan virus baru yang belum ada obatnya, dan penyebarannya sangat cepat, selama masih ada hubungan interaksi manusia dan ada kerumunan orang, maka kemungkinan terjadi penularan tidak akan pernah hilang,” tandasnya.

Sedangkan, berdasarkan pantauan di RS Prima Husada, tampak para karyawan banyak yang melanggar protokol kesehatan, bahkan wastafel untuk cuci tangan terlihat sangat minim sekali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, AKBP Hendri Umar menyesalkan pelayanan di RS Prima Husada yang dinilai menjadi RS penyebar Covid-19.

Hal itu berdasarkan penelusuran dari Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Malang, jika ada salah satu RS rujukan yang justru menularkan Covid-19 ke orang lain.(der)

Mobilitas Warga Malang Utara Diperketat Selama 14 Hari

AKBP Hendri Umar
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D)

MALANGVOICE – Menekan angka penularan Covid-19 di wilayah Malang utara, khususnya Kecamatan Singosari dan Lawang, Polres Malang akan memperketat mobilitas warga dengan mendirikan Posko Check Point.

Pengetatan mobilitas warga tersebut akan mulai dilakukan pada Senin (15/6) hingga Minggu (28/6) atau selama 14 hari.

Wakil Komandan (Wadan) Satgas New Normal Life Kabupaten Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan, pendirian posko check point dinilai sangat penting, lantaran di Singosari dan Lawang penambahan angka penularan Covid-19 sangat tinggi.

“Lawang dan Singosari akan kami buatkan cek poin, terutama di daerah-daerah yang menjadi zona merah. Seperti di Desa Banjararum, di sini ada 10 sampai 11 orang yang telah dinyatakan positif Covid-19,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kapolres Malang ini.

Sedangkan, lanjut Hendri, di wilayah Tumapel Singosari juga tak kalah penting dijadikan tempat cek poin guna menekan mobilitas masyarakat, agar dapat menekan angka penularan COVID-19 di wilayah Malang Utara, khususnya Kecamatan Singosari dan Lawang.

“Tumapel ini merupakan pintu masuk ke desa Tunjungtirto, kelampok, candirenggo dan pagentan. Di area itu 9 orang juga yang dinyatakan positif. Nanti di tempat itu dibuatkan cek poin,” jelas Hendri.

Sementara itu, Kapolsek Singosari AKP Farid Fathoni mengatakan saat ini dirinya tengah melaksanakan tahap masa sosialisasi penerapan cek poin selama tiga hari.

“Selama tiga hari ini kami terus lakukan sosialisasi terlebih dahulu, resminya pekan depan,” katanya.

Untuk posko Check Point di Singosari, lanjut Farid, akan dipusatkan di jalan pintu masuk Desa Banjararum dan Jalan Raya Tumapel.

“Setiap posko cek poin personelnya berjumlah 15 orang. Anggotanya terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan, PMI, BPBD dan pemerintah desa,” tukasnya.

Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Malang Bertambah Terus, Bupati Ajukan PSBB

Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).
Bupati Malang HM Sanusi. (Toski D).

MALANGVOICE – Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Malang kini bertambah lagi menjadi 27 kasus.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Twitter @JatimPemprov, yang merupakan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Malang total kasus terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 ada 27, dengan rinciannya, 6 orang dinyatakan sembuh, 3 orang telah meninggal dunia, dan sisanya 18 saat ini masih dalam perawatan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang HM Sanusi langsung menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang untuk mematangkan konsep dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Kita sudah memasuki perencanaan PSBB dengan Malang Raya, ini mematangkan konsep untuk peraturan Bupati tentang pelaksanaan PSBB yang nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Malang dan Kota Batu,” ungkapnya, saat ditemui usai memimpin rapat koordinasi Forkopimda dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Sabtu (25/4).

Menurut Sanusi, pemberlakuan PSBB tersebut, nantinya akan melibatkan dua daerah lain yang ada di sekitar Malang Raya, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota Pasuruan.

“Dua daerah tersebut diharapkan bisa dilibatkan bersama menjadi satu kesatuan untuk menunjang pelaksanaan PSBB di provinsi Jatim. Karena setiap hari jumlah pasien terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 selalu bertambah,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, saat ini wilayah Malang Raya sudah memenuhi kriteria sebagai daerah yang perlu diberlakukan PSBB.

“Perkembangannya saat ini, secara signifikan sudah masif, sehingga menurut aturan sudah memenuhi kriteria, Pemkab Malang saat ini sudah pematangan konsep, dan draf aturannya untuk PSBB,” tukasnya.(Der/Aka)

Gubernur Khofifah Tunjuk Bupati Sementara Pengganti Sanusi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Ponpes Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Minggu (14/7). (Aziz Ramadani MVoice)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Ponpes Bahrul Maghfiroh Kota Malang, Minggu (14/7). (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan telah menandatangani seluruh surat cuti yang diajukan oleh bupati atau wali kota yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 atau biasa disebut petahana (incumbent), termasuk Bupati Malang Sanusi.

“Seluruh petahana yang mendaftar pada proses Pilkada Serentak sudah mengajukan surat cuti, dan sudah saya tandatangani,” kata Khofifah, Senin (7/9).

Selain itu, lanjut Gubernur Khofifah, juga telah ditandatangani surat terkait pejabat sementara (Pj) yang akan memimpin masing-masing daerah yang menggelar Pilkada 2020. Namun, Ia enggan membocorkan nama pejabat yang bakal memimpin sementara Kabupaten Malang.

“Tunggu saja saat Pj efektif bertugas,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, cuti dari para kepala daerah berlaku efektif pada 25 September 2020. Secara administrasi, untuk seluruh kepala daerah yang mengajukan cuti sudah disepakati dan disetujui.

“Pj sudah kita putuskan dan ditandatangani. Secara administrasi sudah kita sepakat,” pungkasnya.(der)