Peringatan HKSN dan HDI, Pemkab Malang Salurkan Berbagai Bantuan dan Hadiah

Bupati Malang HM Sanusi saat memberikan bantuan pada Disabilitas. (Toski D).
Bupati Malang HM Sanusi saat memberikan bantuan pada Disabilitas. (Toski D).

MALANGVOICE – Bupati Malang HM Sanusi, bersama istri Hj. Anis Zaida Sanusi, menghadiri peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019 yang bertajuk ‘Kesetiakawanan Sosial Menembus Batas’, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, Kota Makang, Rabu (11/11).

Dikesempatan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyalurkan bantuan ratusan miliar dalam peringatan HKSN dan HDI 2019 baik dari Kementerian Sosial (Kemensos), maupun Pemkab Malang sendiri.

Batuan tersebut diberikan kepada kepada 50 orang, yaitu bantuan jaminan sosial lanjut usia sebanyak 3.252 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing orang mendapatkan uang sebesar Rp 2 juta, dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 95.384 KPM, serta bantua sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 493 KPM, dengan total bantuan sebesar Rp 1 miliar.

Selain itu, juga ada pemberian bantuan kepada para disabilitas yaitu berupa 52 kursi roda, 19 unit alat bantu dengar, 10 unit mesin jahit, 30 unit krek atau menyangga kaki, dan sebanyak 58 orang mendapatkan program asistensi sosial penyandang disabilitas.

Dikesempatan ini, Bupati Malang HM Sanusi dalam amanatnya menyampaikan, peringatan HKSN ini perlu diperingati secara berkelanjutan, mengingat kesetiakawanan adalah nilai dasar yang merupakan jati diri bangsa Indonesia, mereaksikan budaya dan kearifan nasional atau nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal.

“Kesetiakawanan Sosial terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli serta berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia,” ungkapnya.

Dengan begitu, lanjut Sanusi, nilai kesetiakawanan sosial dapat dijadikan modal sosial, yang memiliki posisi strategis untuk menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, saling percaya dan menerima, integrasi dan keterikatan sosial, yang dinyatakan melalui kerelaan proaktif, serta kepedulian untuk berkorban bersama masyarakat yang membutuhkan, dalam kerangka mewujudkan Indonesia Sejahtera Berbudaya Pancasila.

“Saya mengajak para aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang senantiasa menempatkan konsepsi kekamian dan kekitaan secara strategis, agar menjadi proteksi atas konsepsi keakuan yang cenderung menjadi sumber munculnya kesenjangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Nurhasyim mengatakan, dengan digelarnya kegiatan ini, menunjukkan bukti nyata bahwa Pemerintah harus hadir untuk memenuhi dan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.

“Penyadang disabilitas sebagai anak-anak bangsa, tentunya masyarakat juga harus berkontribusi untuk membantu dalam memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas,” pungkasnya.(Hmz/Aka)

IJTI Korda Malang Raya Ajak Masyarakat Perangi Hoax dan Melek Media

Penandatanganan deklarasi anti Hoax. (Toski D)

MALANGVOICE – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang Raya menggelar kegiatan diskusi publik dan Bhakti Sosial dengan PMI Kabupaten Malang, Selasa (8/5).

Kegiatan bertajuk ‘Ayo..Jadi Pelopor Anti Hoax dan Melek Media’ dengan menghadirkan tiga narasumber antara lain Imam Wahyudi (Dewan Pers), Sugeng Winarno (Ketua Aspikom Jatim) dan Nikmah Solikah (Presenter TV One), yang di buka langsung Bupati Malang Rendra Kresna, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jl. KH Agus Salim 7 Kota Malang.

Ketua IJTI Korda Malang Raya, Edy Cahyono, menyampaikan, kegiatan ini digelar adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta media yang semakin menjamur di masyarakat luas.

“Media massa saat ini menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak hanya di daerah perkotaan saja, bahkan menyebar di pedesaan,” ungkap Edi.

Menurut Edy, peran media sangat penting bagi kebijakan pembangunan bangsa serta eksistensi suatu kepemimpinan. Akan tetapi, ada juga yang digunakan orang-orang tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan hingga digunakan untuk berbuat kejahatan.

Kegiatan ini, lanjut Edy, sekaligus sebagai rangkaian peringatan World Press Freedom Day atau hari kebebasan pers se dunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei.

Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna, menyampaikan, kegiatan sosialisasi anti hoax ini harus terus dilakukan sepanjang waktu dan setiap ada kesempatan.

“Berita hoax ini tidak akan pernah berhenti karena ia akan terus mencari peluang agar masyarakat kemudian bisa teledor, termakan dan melakukan kegiatan yang menjadikan sesuatu tidak bermanfaat. Apalagi sampai tercipta kebencian-kebencian,” jelas Rendra.

Di kesempatan ini, Rendra, mengucapkan terima kasih kepada IJTI dalam mengambil peran dan menjadi bagian dalam mempelopori masyarakat untuk menjadi yang terdepan dalam menolak berita hoax, dan untuk para kepala desa di Kabupaten Malang harus bisa menjadi pelopor anti hoax di wilayahnya masing-masing.

“Mari bersama-sama mengajak masyarakat harus bisa memilah terlebih dahulu berita yang diterimanya. Informasi yang didapat jangan langsung mentah-mentah ditelan namun harus dicek terlebih dahulu kebenarannya,” pungkas Rendra. (Der/Ery)

Silaturahmi Tiga Pilar Bersama Dindik Kabupaten Malang, Antisipasi Aksi Demo Pelajar

Suasana pelaksanaan Silaturahmi Tiga Pilar. (Toski D)
Suasana pelaksanaan Silaturahmi Tiga Pilar. (Toski D)

MALANGVOICE – Antisipasi adanya aksi demo yang diikuti pelajar, Polres Malang menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan di SMA/SMK Sederajat yang bertajuk ‘Silaturahmi Tiga Pilar bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang’, Selasa (1/10).

Acara tersebut, digelar di Gedung Sanika Satyawada, Polres Malang, diikuti Kepala SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Malang, dan dihadiri Bupati Malang HM Sanusi, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, dan Dandim 0818/Kabupaten Malang-Batu, Letkol. Inf. Ferry Muzzawad, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang.

Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan bahaya laten yang mengintai para siswa. Apalagi, saat ini Indonesia sedang marak demo yang rentan ditunggangi.

“Indonesia saat ini sedang banyak unjuk rasa, entah itu isu kebakaran hutan dan lahan, isu papua, dan yang terbaru isu pro kontra terkait RUU,” ungkapnya.

Padahal lanjut Yade, demo yang diadakan kini sudah tidak relevan lagi, karena para pelajar mulai ikut-ikutan berdemo.

“Kan tuntutannya sudah dipenuhi. Mungkin saja teman-teman itu tidak mendapat informasi yang lengkap di media,” jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0818/Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf. Ferry Muzzawad menyebut ada pihak yang sedang mencoba merong-rong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Itu tugas Kepala Sekolah, tugas guru harusnya menyampaikan ke anak didiknya agar tak usah ikut semacam itu,” tandasnya.(Der/Aka)

Polres Malang Lakukan Tes Psikologi Calon Pemegang Senpi

Suasana Pelaksana Tes Psikologi. (Istimewa)
Suasana Pelaksana Tes Psikologi. (Istimewa)

MALANGVOICE – Polres Malang mengadakan tes psikologi bagi anggota yang digelar rutin tahunan di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang. Anggota Polda Jatim turun langsung untuk melakukan tes pada tiap personel polisi.

Kabbag Sumda Polres Malang, Kompol Yuliati, menyampaikan, kegiatan tes psikologi ini bertujuan untuk menguji kondisi kejiwaan serta kecerdasan emosi para anggota polisi. Hal itu digunakan sebagai syarat memegang senjata api.

“Tes bagi anggota Polres Malang ini diikuti 244 personel,” ungkap Kompol Yuliati, di sela-sela kegiatan Psikotes, Kamis (25/1).

Menurut Yuliati, kegiatan tes ini dilaksanakan untuk mengetahui karakter masing-masing personel sebagai calon pemegang Senpi yang diberikan guna mendukung dan menunjang pelaksanaan dinas di lapangan.

“Tes psikologi ini dilaksanakan agar anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Malang dapat menjalankan tugas sesuai dengan prosedur,” lanjutnya.

Bagi anggota yang lolos tes, akan diberi hak untuk menggunakan senpi. Namun diharap adanya senpi tidak disalahgunakan.

“Bagi calon pemegang senpi akan mendapatkan surat rekomendasi Pinjam Pakai Senpi dan setelahnya diharapkan untuk tidak menyalahgunakannya,” pungkasnya.(Der/Aka)

Inventarisir Status Jalan, Pemkab Malang Perjelas Wewenang Pusat dan Daerah

Kadinas PU dan Bina Marga, Romdhoni. (Miski)

MALANGVOICE – Pemkab Malang sedang menginventarisir kondisi jalan yang mencapai 16 ribu kilometer. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas wewenang dan tanggung jawab atas jalan di Kabupaten Malang.

Kepala Dinas PU dan Bina Marga, Romdhoni, mengatakan, proses inventarisir masih belum selesai. Hasil sementara, dari 16 ribu lebih, 4.500 kilometer merupakan jalan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk jalan desa sendiri mencapai 7 ribu kilometer.

“Pastinya belum. Karena masih proses inventarisir. Setelah itu, baru kami kaji dan pilah, ini jalan desa, daerah, provinsi dan pusat,” kata dia.

Pembagian jalan ini, kata dia, sebagai komitmen Pemkab Malang dalam menyiapkan jalan-jalan laik digunakan. Pemkab Malang terbatas anggaran, sehingga untuk menghandel semua jalan tidak memungkinkan.

“Kalau sudah ketemu dan dipilah enak. Ini jalan tanggung jawab pusat, provinsi, daerah dan desa. Sehingga nanti sinergitas dalam membangun jalan lebih baik,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan, meski jalan daerah nantinya dicover anggaran pusat. Apabila dipadang jalan itu strategis dan perlu ada peningkatan. Hal sama berlaku bagi jalan desa yang cukup strategis, Pemkab Malang bisa turut mengcover peningkatan jalan.

Untuk pengerjaannya, lanjut Romdhon, bisa dihandel langsung pemerintah pusat atau melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dilaksanakan oleh Pemkab Malang.

Pada tahun ini, tambah dia, Pemkab Malang menganggarkan Rp 300 miliar lebih untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan jalan. Nominal tersebut tidak seberapa dibanding panjang jalan di Kabupaten Malang.

“Kalau sudah ada pembagian jalan nantinya akan meringankan beban daerah,” tandasnya.(Der/Yei)

Bawaslu Kabupaten Malang Ajukan Anggaran APD untuk Pilkada 2020

M Wahyudi. (toski)

MALANGVOICE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang tengah mengajukan anggaran pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ke Bawaslu pusat untuk Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi mengatakan anggaran yang diajukan sekitar Rp170 juta dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kami tidak mengajukan tambahan di luar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD, red). Pemenuhan APD itu sudah dipenuhi oleh APBN. APD ini sementara untuk verifikasi faktual yang harus dilakukan itu kita mengajukan sekitar Rp170 juta untuk masker, face shield, hand sanitizer, suplemen dan sarung tangan sekali pakai. Satu kali tahapan segitu,” ucapnya, saat ditemui awak media di Ruang kerjanya di Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Rabu (24/6).

Menurut Wahyudi, saat ini Bawaslu Kabupaten Malang baru menghitung kebutuhan anggaran APD pada tahapan verifikasi faktual. Sementara untuk keseluruhan hingga akhir tahapan Pilkada, belum diketahui kebutuhan anggaran APD yang diperlukan.

“Karena memang kemarin kita masih diberi konfirmasi untuk kegiatan awal tahapan verifikasi faktual saja. Kalau untuk keseluruhannya masih dihitung, APD butuh sampai penghitungan suara,” jelasnya.

Sebab, tambah Wahyudi, APD tersebut merupakan kebutuhan dasar mengingat pandemi Covid-19 belum usai, agar panitia pengawas yang bertugas di lapangan nantinya bisa terlindungi.

“Kami juga telah mengintruksikan pada teman-teman untuk memenuhi protokol kesehatan agar terlindung dari Covid-19,” tukasnya.(der)

Disnaker Kabupaten Malang Berupaya Ciptakan Iklim Perusahaan Kondusif dengan Bimtek

Pelaksanaan Bimtek di salah satu hotel di Kepanjen. (Istimewa)
Pelaksanaan Bimtek di salah satu hotel di Kepanjen. (Istimewa)

MALANGVOICE – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang terus berupaya menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Itu dilakukan dengan bimbingan teknis (bimtek) di bidang Diseminasi Peraturan Perundangan dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan di Pengadilan.

Pelaksanaan Bimtek di salah satu hotel di Kepanjen. (Istimewa)
Pelaksanaan Bimtek di salah satu hotel di Kepanjen. (Istimewa)

“Bimtek ini agar mencegah adanya perselisihan hubungan Industrial antara pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh. Supaya tercapainya hubungan industrial yang harmonis dan berjalannya dunia ketenagakerjaan secara baik. Serta berkurangnya tingkat perselisihan hubungan industrial yang terjadi,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi (Kasi) Perselisihan Hubungan Industrial, Disnaker Kabupaten Malang, Lilik Faridah, Selasa (25/9).

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo berpesan agar di setiap perusahaan membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, yang diharapkan bisa berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan.

“Saya berharap setiap perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan di internal perusahaan dan menggunakan mediator,” ujar Laki-laki yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang

Sebab, lanjut Kusmantoro, jika permasalahan industrial hingga dibawa ke Pengadilan bisa memakan waktu panjang.

“Jangan dibawa pengadilan, karena akan memakan banyak waktu, tenaga dan biaya. Saya pernah mengalami masalah hubungan industrial dan dibawa ke pengadilan. Butuh waktu empat tahun untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.(Der/Aka)

Patuhi PSBB, Kapolres Malang Larang Takbir Keliling

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D).
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Toski D).

MALANGVOICE – Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar melarang masyarakat melakukan takbir keliling dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Sebab, kegiatan takbir keliling dinilai cukup rawan terjadinya penularan Covid-19. Pasalnya, dalam kegiatan itu dapat dipastikan akan banyak warga yang berkumpul atau berkerumun.

“Saya imbau padahal masyarakat agar tidak melakukan takbir keliling. Itu karena pasti berkerumun dalam jumlah besar, rawan penyeberan,” ucap Hendri, Jumat (22/5).

Menurut Hendri, agar tidak terjadi takbir keliling, dirinya telah mengintruksikan Polsek jajaran untuk memperketat keamanan pada malam takbir nanti.

“Kami sudah siapkan pengamanan, seandainya masih ada yang ngeyel, kita akan bubarkan. Seluruh Polsek sudah saya suruh monitor,” jelasnya.

Selain takbir keliling, lanjut Hendri, dirinya juga mengimbau agar masyarakat meniadakan kegiatan halal bihalal, untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Halal bihalal sudah jelas ditiadakan, sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah. Kami hanya bisa memberikan himbauan,” tandasnya.

Sebagai informasi, imbauan untuk tidak melakukan kegiatan halal bihalal dan takbir keliling telah di serukan oleh Bupati Malang HM Sanusi pada Rabu (20/5) kemarin.(Der/Aka)

Target Retribusi Parkir Dishub Kabupaten Malang Naik 100 Persen Lebih

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi. (Istimewa).

MALANGVOICE – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang targetkan pendapatan retribusi parkir naik 100 persen dari tahun 2018. Target pendapatan retribusi parkir tersebut optimistis tercapai meskipun tidak ada kenaikan tarif parkir.

Kepala Dishub Kabupaten Malang, Hafi Lutfi mengatakan, di tahun 2018 lalu pendapatan retribusi parkir mencapai Rp 2.369.212.521 dari target Rp 2.365.000.000. Untuk tahun 2019 ini pendapatan dari retribusi parkir ditargetkan mencapai sekitar Rp 6.311.960.000.

“Dari jumlah tersebut, target untuk restribusi parkir kami ditargetkan naik 100 persen lebih,” ungkapnya.

Lutfi menjelaskan, pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir dinilai memiliki potensi cukup besar. Hal itu seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan dan semakin berkembangnya keramaian di pusat-pusat perbelanjaan masyarakat.

“Untuk itu, kami optimis target pendapatan dari retribusi parkir bisa tercapai tahun ini,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Lutfi, pihaknya sudah menata sedemikian rupa mekanisme dan prosedur pengawasan parkir dengan sistem elektronik parkir setor langsung atau disingkat E-Parsel untuk menyumbang peningkatan pendapatan retribusi parkir.

“Penerapan program tersebut sudah dilakukan pada awal Januari lalu,” tandasnya.(Der/Aka)

Mahasiswa hingga IRT Sudah Jadi Agen Qurban, Apakah Anda Selanjutnya?

Agen Qurban-ACT. (Istimewa)

MALANGVOICE – Bagi Ainur Rohmah, menjadi Agen Qurban tak melulu soal berapa pemasukan yang bakal ia dapat. Lebih luas daripada itu, ia cenderung memikirkan bagaimana ia bisa maksimalkan potensi kedermawanan masyarakat yang dapat menjadi solusi di masa pandemi ini.

Ainur Rohmah (46) berharap meski masa pandemi masih menghantui menjelang Iduladha, hati para dermawan tidak turut dilanda ‘pandemi’ untuk menunaikan kurbannya tahun ini.

Nur, sapaannya, merasa bahagia setelah tahu Global Qurban – ACT membuka kesempatan ke masyarakat umum untuk menjadi Agen Qurban. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mendaftar.

“Selagi ada usia, harus bermanfaat untuk banyak orang. Meski hanya jadi perantara kebaikan, itu suatu kebahagiaan,” begitu ungkapan Ainur Rohmah, warga yang tinggal di Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi saat ditanya alasannya bergabung menjadi Agen Qurban.

Sehari-hari Nur mengelola usaha jasa cuci pakaian. Dirinya mendapat informasi terkait Agen Qurban ini melalui media sosial ACT Bekasi. Menurutnya, menjadi bagian Agen Qurban sama dengan memfasilitasi orang lain untuk menyalurkan kebaikannya. Pasalnya, hewan kurban yang disalurkan Global Qurban akan disembelih dan dagingnya didistribusikan ke masyarakat prasejahtera di tepian negeri, luar negeri, dan warga terdampak bencana.

“Bukan soal dagingnya, bagi saya, keberkahan yang ada pada hewan kurban itu amat tinggi nilainya. Makanya saya sangat senang bisa menjadi bagian dari aksi kebaikan ini,” ungkap Nur.

Nur menuturkan, setiap hari demi menjaring para dermawan yang ingin menunaikan kurban, ia mengunjungi masjid-masjid di kompleks perumahan di sekitar tempat tinggalnya. Ia pun rutin setiap hari mengagendakan kunjungan ke dua masjid seusai menyelesaikan pekerjaan rumahnya.

Nur juga turut bersyukur dengan apresiasi yang diberikan Global Qurban – ACT di setiap transaksi kurban yang diusahakannya. Bagi Nur, berapa pun apresiasi yang diberikan dari keagenan ini merupakan rezeki dari Allah yang harus diterima dan disyukuri.

Iduladha tahun ini, Nur berharap dapat memberikan kebahagiaan yang luas bagi mereka yang jauh dari kata “sejahtera”. Mengingat, tahun 2020 sangat istimewa dengan hadirnya pandemi Covid-19.

Tidak hanya Nur saja, Ikhsanudin Wiyono, atau akrab disapa Ikhsan, juga bergabung menjadi Agen Qurban. Ikhsan adalah salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Timur. Ia tinggal bersama ibu yang sehari-hari berjualan ayam goreng dan ayahnya sudah meninggal dua tahun silam. Menjadi Agen Qurban di Global Qurban – ACT sebagai langkahnya mandiri secara ekonomi.

Menjadi Agen Qurban dijalani Ikhsan bukan hanya semata-mata ingin mencari pendapatan tambahan tetapi juga pesan dari sang ayah untuk menjadi anak yang bisa meringankan beban keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Ikhsan yakin, dengan menjadi Agen Qurban, selain bisa menambah penghasilan di tengah pandemi seperti sekarang ini, ia juga bisa mengambil peran dalam meluaskan kebaikan melalui daging kurban yang Global Qurban – ACT salurkan ke berbagai penjuru negeri hingga luar negeri yang sedang dirundung krisis kemanusiaan.

Sebagai Agen Qurban, Ikhsan rutin mengajak teman-teman yang ada di kontak aplikasi perpesanan WhatsApp-nya. Anak terakhir dari empat bersaudara ini pun mengajak teman yang ada di akun Instagramnya melalui poster yang dipasang pada cerita Instagram.

Berbagai respons didapatkannya, ada yang menanyakan terkait hewan kurban, tapi tak sedikit juga temannya yang juga ingin menjadi Agen Qurban.

Sejak pekan pertama Juni, Ikhsan resmi menjadi Agen Qurban. Ia mengaku cukup mudah saat mendaftar. Syaratnya pun tak ada yang menyulitkan dan berharap profesi barunya ini bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan meringankan beban orang tuanya.

“Harapannya, dengan menjadi Agen Qurban bisa membanggakan orang tua karena bisa terlibat dalam bagian aksi kemanusiaan Global Qurban – ACT,” tutupnya.

Hingga saat ini, kesempatan menjadi Agen Qurban masih terbuka. Masyarakat yang ingin bergabung bisa mendaftarkan diri langsung di website Global Qurban.

https://globalqurban.com/register_agent/malang. Saat ini masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Agen Qurban terus bertambah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Misalnya saja mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja informal, dan sejumlah profesional yang saat ini terdampak pandemi.