2.100 Personel Gabungan Amankan Pilkades Kabupaten Malang

Apel gelar pasukan jelang pengamanan Pilkades serentak.(ist)

MALANGVOICE – Sebanyak 2.100 personel gabungan mengikuti apel gelar pasukan, di Mapolres Malang, Sabtu (29/4).

Terdiri dari 1.270 Polisi, 300 orang TNI, Satpol PP 40 orang, Linmas 490 orang dan 30 orang dari Ormas.

Selain apel pengamanan Pilkades, aparat juga apel persiapan pengamanan May day, tanggal 1 Mei.

Hadir dalam apel, Bupati Malang, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, serta Forkompinda.

Usai apel, aparat gabungan melakukan patroli show off force, sebagai bentuk menunjukkan kesiapan pengamanan di seputar wilayah Kabupaten Malang.

“Ada 49 desa yang melangsungkan Pilkades. Saya harap pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, aman dan damai,” kata Ujung, sapaan Kapolres Malang.

Pihaknya meminta aparat untuk netral dan menjaga kondisi di masyarakat tetap kondusif.

“Kami punya catatan desa yang dinilai rawan. Tapi, semoga saja tidak sampai ada hal-hal yang mengganggu proses demokrasi,” paparnya.

BNN Kota Malang

Banyak Balon Udara Ganggu Rute Penerbangan

Kepala Badan Otoritas Bandara Wilayah III, Dadun Kohar.(Miski)

MALANGVOICE – Aktivitas penerbangan terganggu keberadaan balon udara. Kepala Badan Otoritas Bandara Wilayah III, Dadun Kohar, menyatakan, pihaknya berusaha menekan maraknya balon udara yang diterbangkan masyarakat.

Menurut dia, balon udara bagian dari tradisi dan budaya masyarakat, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat lebaran, masyarakat berlomba-lomba menerbangkan balon udara.

“Ada makna dan filosofi dalam menerbangkan balon udara. Tidak mudah menyadarkan dan mengubah tradisi ini, tapi kami berupaya maksimal,” katanya, beberapa menit lalu.

Pihaknya pun mendapati laporan lebih 30 balon udara terpantau berada di rute penerbangan satu minggu pasca lebaran. Pihaknya hanya berhasil menggagalkan beberapa balon.

“Laporan Airnav sampai sekarang lebih 100 balon udara yang terpantau. Yang tidak, pasti lebih banyak,” ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan harapan, masyarakat mulai sadar akan bahaya dari balon udara. Ulama dan kyai nantinya juga dilibatkan dalam sosialisasi tersebut.

Namun, pihaknya tidak akan diam. Artinya, hobi masyarakat menerbangkan balon udara akan diarahkan ke hal positif. Misal, melombakan balon udara dengan kriteria dan ketentuan yang tidak sampai mengganggu rute penerbangan.

“Selama ini kan belum terkendali dan terpantau. Kalau sudah dikoordinir sama Kemenhub dan Airnav, tentunya memudahkan dalam pengawasan,” tandasnya.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti
BNN Kota Malang

Komisi A Sarankan Tunjangan Perangkat Desa Diberikan Sesuai Kinerja

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.(Miski)
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.(Miski)

MALANGVOICE – Komisi A DPRD Kabupaten Malang, menyarankan agar nantinya tunjangan perangkat desa diberikan sesuai kinerja. Mekanisme tersebut baik untuk memotivasi perangkat desa bekerja lebih maksimal.

Ketua Komisi A, Didik Gatot Subroto, mengatakan, selama ini tunjangan perangkat desa berupa tanah bengkok. Luasan tanah masing-masing perangkat desa pun tak sama.

Selain itu, solusi tersebut sebagai upaya untuk memberikan tunjangan secara adil. Bagi perangkat desa yang ingin mendapatkan tunjangan utuh, sebaiknya bekerja secara maksimal.

“Jadi pengelolaannya ditangani pemerintah desa. Tunjangan diberikan sesuai kerjanya. Ada kriteria penilaian yang harus dibuat desa. Semacam reward dan punishment,” kata dia, Rabu (2/8).

Sebab, hadirnya Perbup nomor 24 tahun 2017 tentang tanah desa, sebagai turunan PP nomor 47 tahun 2016.

Nantinya, semua tanah desa dimasukkan dalam APBDes, kecuali tanah bengkok yang diberikan sebagai tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya.

“Sebelum ada gaji, kan tanah bengkok sebagai gajinya. Sekarang diubah, Kades dan perangkat digaji, tapi juga dapat tunjangan, berupa tanah bengkok untuk dikelola,” ungkapnya.

Bahkan, pihaknya masih menemukan tanah yang menjadi hak perangkat desa, tapi disewakan oleh Kades nya.

Pihaknya meminta setiap Kades agar mencatat dan memasukkan dalam APBDes.

“Harapan kami, pelayanan di desa semakin baik. Masyarakat terlayani secara maksimal,” paparnya.

Sebelumnya, santer beredar adanya peraturan tersebut akan menghilangkan jatah tanah bengkok bagi Kades dan perangkat desa.

Namun, hadirnya PP nomor 47 tahun 2017 melegakan seluruh Kades dan perangkat desa di Kabupaten Malang. Artinya, Kades dan perangkat desa diberi hak mengelola tanah bengkok.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria
BNN Kota Malang

Polsek Bulu Lawang Ciduk Pelaku Judi Togel

Pelaku judi togel saat diamankan di Polsek Bulu Lawang, Polres Malang.(istimewa)
Pelaku judi togel saat diamankan di Polsek Bulu Lawang, Polres Malang.(istimewa)

MALANGVOICE – Seorang pelaku judi togel, Fauzi, warga Dusun Bulu Pitu, Gondanglegi, Kabupaten Malang, dibekuk Unit Reskrim Polsek Bulu Lawang.

Pria 50 tahun ini diamankan dari sebuah warung di Dusun Ganden, Desa Sukonolo. Pelaku menerima tombokan atau pasang nomor togel dari pembeli. Selanjutnya pembeli diberi secarik kertas yang berisi nomor tombokan.

Barang bukti pelaku judi togel
Barang bukti pelaku judi togel

Panit Reskrim Polsek Bulu Lawang, Iptu Rony Margas, mengatakan, pelaku merupakan pemain baru. Penangkapan bermula dari informasi dari masyarakat. Dari tangan pelaku, pihaknya menyita barang bukti berupa dua kertas bertuliskan nomor togel, satu bolpoin, dan uang tunai Rp 35 ribu.

“Pelaku sudah kami amankan. Dari pengakuannya, baru pertama kali melakukan praktik ini,” katanya, beberapa menit lalu.

Pihaknya tidak memungkiri judi togel masih marak di masyarakat. Meski begitu, polisi terus melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, supaya bersama-sama memberantas penyakit ini.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria
BNN Kota Malang

Suhu Politik Memanas, Anton: Banyak Calon Makin Baik

Wali Kota Malang yang juga Ketua DPC PKB, HM Anton. (Miski)
Wali Kota Malang yang juga Ketua DPC PKB, HM Anton. (Miski)

MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, menyambut baik antusiasme berbagai pihak menyongsong Pilwali Malang, 2018 mendatang. Kendati masih ada rentang setahun sebelum digelar, namun suasana politik sudah mulai memanas.

“Semakin banyak calon lebih baik. Kalau perlu, ada enam calon nantinya,” katanya, di Balai Kota Malang, Jumat (7/7).

Anton yang juga ketua DPC PKB Kota Malang ini memastikan diri kembali maju. Namun, rekom yang turun dari DPP PKB baru secara lisan, belum diputuskan secara tertulis.

Diakuinya, tingginya antusiasme akan memberi dampak positif. Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan ada upaya semua elemen untuk terlibat dalam perubahan Kota Malang.

Meski begitu, Anton belum memastikan siapa yang akan menjadi pasangannya. Semula beredar, Anton menginginkan duet dengan Rektor Universitas Brawijaya, M Bisri. Memiliki latar belakang akademisi, Bisri, kata Anton, cocok memimpin Kota Malang. Namun, Bisri mengaku tetap fokus di bidangnya.

Anton juga belum melakukan komunikasi dengan partai lain. “Namanya politik, tiap detik bisa berubah. Tunggu pas injury time saja,” pungkas dia.

Sebelumnya, Bambang GW-Chairil Anwar menyatakan maju di Pilwali Malang. Selain dua nama ini, Sutiaji, Arif Wicaksono lebih dulu memastikan diri melalui PDIP. Keduanya saat ini masih menunggu keputusan di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yunus Zakaria
BNN Kota Malang

BKSDA Malang Sita Empat Ekor Kadal yang Dilindungi di Pasar Splendid

Petugas BKSDA Jawa Timur mengamankan empat ekor kadal panama lidah biru dari seorang penjual.(istimewa)

MALANGVOICE – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Malang, menyita empat ekor kadal Panama lidah biru dari seorang penjual, di Pasar splendid, Jumat (7/7) kemarin. Empat kadal tersebut merupakan satwa yang dilindungi.

Polisi Hutan BKSDA Malang, Imam Pujiono, mengatakan, pemilik kadal, Syaiful Rohman menyerahkan satwa secara sukarela setelah sebelumnya mendapat sosialisasi. Setiap ekor dijual kisaran Rp 150 ribu.

“Sebagai penjual sejak 2012 lalu. Ia (Syaiful) berjanji tidak mengulangi dan membuat surat pernyataan,” katanya. Selain menjual kadal, Warga Tambaksari, Kabupaten Malang itu juga menjual berbagai jenis reptil.

Dikatakan, belum tahu pasti empat satwa dilindungi tersebut akan dititipkan ke mana.”Belum tahu, pimpinan yang akan menentukan. Biasanya dimasukkan ke tempat penampungan,” ungkap dia.

BKSDA, tambah dia, rutin menggelar sosialisasi ke tiap pasar burung. Tujuannya untuk mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi. Sesuai undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

“Sementara memaksimalkan pembinaan. Supaya jumlah penjual satwa dilindungi berkurang,” tandasnya.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti
BNN Kota Malang

Oala, Anggaran Pemkab Malang Defisit Rp 103 Miliar

Suasana rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.(Miski)

MALANGVOICE – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban APBD 2016 disahkan, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (10/7). Rapat itu dihadiri Wakil Bupati Malang, Sanusi, beserta segenap pejabat SKPD dan Ketua DPRD bersama anggota.

Pembahasan Paripurna kalo ini menunjukkan, pendapatan daerah di tahun 2016 mencapai Rp 3,439 triliun. Di sisi lain, belanja daerah mencapai angka lebih besar, yakni Rp 3,543 triliun.

Artinya, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 103 miliar. Padahal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 217 miliar. Dewan pun memberi catatan terhadap APBD 2016 yang diselaraskan dengan hasil audit BPK-RI.

Beberapa pos anggaran dan dana hibah belum terealisasi dikarenakan adanya perubahan regulasi, pendapatan, pajak daerah, retribusi, penyertaan modal ke BUMD. Selebihnya, pendapatan lain-lain pemasukannya dinilai kurang optimal.

“Perlu ditingkatkan lagi di tahun berikutnya, sehingga tercapai sesuai target,” kata Juru Bicara DPRD. Wakil Bupati, Sanusi, mengakui, disahkannya Perda Pertanggungjawaban APBD nantinya akan dilanjutkan ke provinsi guna mendapat masukan dan saran.

“Ini menjadi evaluasi kami di tahun mendatang. Kami harapkan kerjasamanya,” katanya. Selain pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2016, DPRD juga mengusulkan Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD.


Reporter: Miski
Editor: Muhammad Choirul Anwar
Publisher: Yuliani Eka Indriastuti
BNN Kota Malang

Warga Keluhkan Kemacetan di Depan Pabrik Gula Krebet

Kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan sekitar PT Krebet, Bululawang.(ist)
Kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan sekitar PT Krebet, Bululawang.(ist)

MALANGVOICE – Warga pengguna jalan mengeluhkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Bululawang atau di depan Pabrik Gula Krebet.

Hampir setiap hari terjadi kemacetan di sekitar PT Krebet. Parahnya, tidak ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas.

“Ini belum masa panen sudah macet seperti ini. Saya rasakan setiap hari, baik saat berangkat maupun pulang kerja,” kata salah satu pengendara, Abdul Fatah, melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (10/7).

Menurut dia, kemacetan semakin parah ketika musim panen tebu tiba. Puluhan truk yang ke luar-masuk pabrik menjadi biang kemacetan. Baik dari arah Malang-Gondanglegi dan Malang-Turen serta sebaliknya.

Fatah mendesak pemerintah agar segera mencarikan solusi. Sekaligus menegur pihak pabrik agar segera mengambil tindakan.

Kalau perlu, lanjut dia, keberadaan pabrik gula plat merah ini pun patut dievaluasi. Bahkan, ia berinisiatif mengadukan kondisi ini ke wakil rakyat.

“Bukan hanya saya saja yang dirugikan. Warga lain pasti demikian. Tidak hanya hari ini, tapi sudah berlangsung tahunan,” ungkapnya kesal.

Pengendara lain, menyebut, seharusnya pihak pabrik menyediakan kantong parkir sebagai tempat transit sementara, sebelum truk bermuatan tebu masuk ke pabrik.

“Sebaiknya segera dicarikan solusi. Bagaimanapun kami juga punya hak atas jalan,” ungkapnya.


Reporter: Miski
Editor: Deny Rahmawan
Publisher: Yunus Zakaria
BNN Kota Malang