MALANGVOICE – Massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu dan Malang Corruption Watch (MCW) menggelar aksi simbolik ditujukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2017-2022, Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso, Selasa (26/12). Dalam momen sehari sebelum resmi dilantik itu, massa mengingatkan bahwa Pemkot Batu sedang tak sehat.
Aksi simbolik dilakukan dengan mengajak partisipasi masyarakat yang melintasi Jalan Gajah Mada atau Alun-Alun Kota Batu. Salah satunya dengan mengajak menuliskan harapan untuk Kota Batu kepemimpinan Wali Kota baru, Dewanti Rumpoko pada selembar kertas, lalu dikaitkan pada pohon. Pohon yang dinamai pohon harapan rencananya diserahkan usai pelantikan, Rabu (27/12) di Balai Kota Among Tani.
Terlepas dari itu, puluhan massa ini bermaksud menunjukkan bahwa kondisi Pemkot Batu sedang tidak sehat. Terlebih sederet kasus korupsi yang diungkap aparat penegak hukum. Paling mengejutkan tidak lain kasus dugaan suap proyek meubelair APBD 2017 yang menjerat Eddy Rumpoko.
”Ditangkapnya ER oleh KPK menjadi jawaban atas dugaan kasus korupsi yang mellibatkan Wali Kota dan sejumlah kasis korupsi lainnya,” kata Koordinator Lapangan Mayedha ditemui MVoice.
Pria juga menjabat Kepala Divisi Korupsi Politik dan Kebijakan Publik MCW ini menambahkan, statement Edi Setiawan tentang menghimpun dana kampanye juga perlu diusut lebih dalam. Sebab, ada sanksi yang mengatur, tepatnya sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.
”Sanksinya pembatalan bila ditemukan ada sumber dana yang tidak jelas asal-usulnya,” lanjut dia.
Dalam aksi mengangkat topik, ‘Politik Dinasti Sumber Korupsi serta Pesan Menjelang Pelantikan Wali Kota Batu’ ini, massa juga mewanti-wanti ancaman pembangunan yang eksploitatif. Tepatnya ada rencana Pemkot Batu melakukan pembangunan berbasis wisata internasional, Universal Studio atau Disney Land di kawasan Bumiaji. Pihaknya mencemaskan kondisi pertanian yang semakin tergerus pembangunan serta mata air yang semakin langka.
”Banyak warga Kota Batu tidak mengetahui ini. Dan telah dibahas dalam proses revisi Perda No.7 Tahun 2011 tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah),” beber Mayedha.
Merespon seluruh catatan tersebut, serta menyambut pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko –Punjul Santoso, ada beberapa poin tuntutan. Diantaranya, mendesak KPK membongkar gurita korupsi di Kota Batu serta dugaan aliran dana yang masuk kampanye kontestan Pilwali Kota Batu 2017, Pemkot Batu dikepemimpinan Dewanti Punjul harus menyelesaikan dan membangun pemerintahan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Mendesak Pemkot Batu meninjau ulang revisi Perda RTRW serta kebijakan startegis lainnya.
”Stop pembangunan yang merusak lingkungan, sosial, budaya dan perekonomian masyarakat,” tutupnya.(Der/Aka)