MALANGVOICE – Polemik lama soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat. Sejumlah pihak kembali mempertanyakan keabsahan ijazah kepala negara yang tercatat sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM). Salah satu yang menyoroti hal ini adalah pakar telematika, Roy Suryo.
Mantan Menpora ini kembali mempertanyakan ijazah asli Jokowi setelah sebelumnya diungkit pada 2019. Terbaru Roy Suryo dan beberapa orang diberitakan melakukan aksi demo di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 April 2025. Dalam aksinya, mereka meminta klarifikasi terkait isu tersebut.
Namun, aksi Roy Suryo dinilai bisa memperkeruh suasana. Eks Ketua Komisi III DPR RI, Pieter C. Zulkifli, menilai langkah Roy Suryo berpotensi menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, apalagi menjelang momentum politik besar ke depan.
Pantau Perkembangan Proyek Infrastruktur di Kota Malang Lewat Aplikasi ‘Si Cakep’
Ia mengatakan, seharusnya elit politik yang sejak awal punya agenda gaduh di Tanah Air perlu dikritisi.
“Kita perlu kepastian hukum, bukan narasi gaduh yang terus diputar ulang. Edukasi publik itu penting agar masyarakat tidak dijadikan alat permainan politik oleh segelintir elite yang gemar membuat suasana gaduh,” kata Pieter usai bertemu Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, Selasa (22/4).
Menanggapi kegaduhan itu, Pieter bersiap mengambil langkah hukum. Namun begitu pihaknya masih akan mendalami delik hukum yang akan dilayangkan ke Roy Suryo.
“Kalau itu sedang didalami, kita tunggu arah mainnya. Ya secepatnya, kalau sekarang no comment dulu,” jelasnya.
Dengan kegaduhan yang terus diulang-ulang ini Pieter berharap masyarakat bisa mendapat edukasi dan tidak dijadikan komoditi kelompok elit untuk tujuan tertentu.
“Poinnya masyarakat itu harus dapatkan edukasi yang baik. Jadi harus mendapatkan perhatian agar tidak terus dihasut sekolompok orang, yang rugi tetep rakyat,” tegasnya.
Pieter menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan menjauhi narasi yang tidak berdasar. Ia berharap masyarakat bisa membedakan antara kritik yang konstruktif dan manuver politik yang mengganggu.(der)
