MALANGVOICE– Kebijakan menaikkan tarif bea masuk atau tarif resiprokal Presiden AS, Donald Trump dikhawatirkan mengguncang ekonomi global. ‘Trump effect’ juga menimbulkan dampak kompleks pada perekonomian nasional, terutama di sektor ekspor. Lantaran berpotensi menurunkan volume ekspor serta melemahkan daya saing produk-produk dalam negeri untuk mengakses ke pasar Negeri Paman Sam.
Anggota Komisi XI DPR RI F-PDIP dapil Malang Raya, Andreas Eddy Susetyo turut menyikapi kebijakan tarif timbal balik. Ia melihat kebijakan Pemerintah AS condong politis untuk menghegemoni perekonomian global. Pernyataan itu disampaikan saat dialog interaktif bertema ‘Efek Resiprokal AS (Trump Effect) Terhadap Ekonomi Indonesia dan Dampaknya pada Kota Batu’ di Senyum World Hotel Kota Batu. Kegiatan itu dihadiri banyak pelaku dunia usaha dan industri pariwisata di Kota Batu.
M. Badly Ayatullah Bikin Kejutan di Debut Balap Qatar, Nyaris Podium di Asia Talent Cup
Menurut Andreas yang juga menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI ini dampak paling serius jika situasi ‘Trump Effect’ ini berlarut-larut yaitu terjadinya PHK di mana-mana. Lantaran kebijakan tarif resiprokal ini akan berdampak terhadap inflasi global hingga pertumbuhan ekonomi nasional melambat.
“Saat ini, paling dekat bisa dilihat adalah pada dampak perdagangan, investasi dan keuangan karena nilai pertukaran rupiah kita melemah,” ujar Andreas.
Terlepas dari itu, Andreas masih melihat situasi ini sebagai kebijakan politis. Bahwa kebijakan tarif ini adalah upaya Amerika Serikat untuk mengembalikan hegemoni politik mereka. “Kalau berlangsung lama, jika kita berkaca pada 1930 silam, itu gak enak. Semoga segera berakhir,” harap dia.
Jadi, sambung dia, langkah yang tepat bagi Indonesia dalam hal ini adalah menegosiasi, bukan ikut memberlakukan tarif resiprokal.
Di sisi lain, paling penting yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah dengan meningkatkan daya saing produk-produk nasional agar bisa berkompetisi di pasar global. Selaras dengan itu, perlu disertai pula dengan memberikan kemudahan sistem perizinan yang akan berdampak baik pada investasi.
“Yang membuat situasi kita semakin menjadi-jadi sampai saat ini adalah masalah perizinan. Karena kalau investor kan perlu cepet, kalau harus nunggu perizinan sampai 2-3 tahun kan potensinya hilang,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Andreas berharap sudah saatnya semua pemangku kepentingan dan para pelaku usaha dan industri di indonesia duduk bersama merumuskan kebijakan, termasuk di Kota Batu dan Malang Raya ini.
“Jangan sampai kita kalang kabut dengan kebijakan ini. Mudah-mudahan sinergitas Pemkot Batu dan pelaku DUDI, perekonomian di kota batu bisa terjaga,” harapnya.
Sementara, Ketua KADIN Jatim Adik Dwi Putranto menjelaskan harapannya kepada pemerintah untuk menggunakan posisinya untik bernegosiasi. Saat ini, hubungan Indonesia dan AS masih tergolong baik.
“Saran saya kepada pemerintah negoisasinya harus berhasil. Kalau dari sisi pengusaha itu tadi inovasi, adaptasi dan kolaborasi, ini penting. Karena kalau tidak, efek dominonya ke daerah akan serius. Karena Trump Effect ini ngaruhnya ke daya beli masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut, Ketua KADIN Kota Batu Endro Wahyu Wijoyono menambahkan sejumlah hal strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batu. Utamanya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi lokal.
Cara meningkatkan ketahanan ekonomi lokal kata Endro adalah dengan melakukan diversifikasi sektor unggulan. “Jangan hanya bergantung pada pertanian atau pariwisata saja. Dorong juga ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan industri hijau,” jelasnya.
Selain itu juga harus memperkuat UMKM dengan memberikan fasilitas pelatihan, akses modal, dan fasilitasi UMKM untuk kegiatan ekspor atau masuk pasar digital internasional.
Dalam hal ini, Pemkot perlu menggandeng KADIN dan instansi pusat untuk membuka akses pasar global, terutama AS, untuk produk unggulan seperti apel, kerajinan, dan makanan olahan.
Endro juga berharap Pemkot Batu membuat regulasi dan perizinan yang ramah investor, terutama di sektor pertanian modern, pariwisata hijau, dan pengolahan hasil bumi. “Membangun kemitraan dengan investor asing maupun diaspora Indonesia di AS,” kata dia.
Lebih lanjut, hal yang dilakukan adalah dengan mendorong pembangunan infrastruktur digital untuk mempermudah UMKM dan pelaku usaha masuk ke e-commerce global. Hal ini bisa dilakukan dengan kolaborasi antar kementerian atau pihak luar negeri dalam digitalisasi sektor pariwisata dan pertanian.
Sebagai persiapan literasi dan edukasi ekonomi global dengan memfasilitasi seminar dan pelatihan bagi pelaku usaha dan generasi muda agar melek terhadap dampak kebijakan global, perang dagang, atau fluktuasi mata uang.
“Saya kira penting memanfaatkan momen seperti dialog dengan DPR RI ini sebagai platform edukatif berkelanjutan,” ungkapnya.(der)
