MALANGVOICE – Koordinator warga yang sekaligus saksi dalam sengketa perselisihan harga pembebasan lahan tol Malang-Pandaan, Endi Sampurna, di hadapan majelis hakim menegaskan, selama ini tidak ada musyarawah antara warga dan pemerintah.
“Bahkan pada saat hearing dengan DPRD, pihak BPN berbeda pandangan mengenai musyawarah. BPN berpandangan musyawarah tidak perlu ada feed back dengan masyarakat,” kata Endi Sampurna, saat memberikan kesaksian di depan pengadilan, beberapa menit lalu.
Dijelaskan pula, warga sudah mengirimkan beberapa surat, baik kepada Pemkot Malang maupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan ada balasan agar Panitia Pembebasan Tanah (P2T) segera menghitung ulang harga tanah.
“Tapi hingga saat ini tidak ada hal itu (penghitungan ulang), karena memang tidak pernah ada musyarawah sama sekali dengan warga,” tukasnya.