MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana mengubah Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa wilayah khusus di Kecamatan Kepanjen.
Perubahan tersebut dilakukan agar lahan hijau yang pemanfaatannya kurang optimal pemanfaatannya, bisa dialihkan menjadi sebuah bangunan. Hal itu dilakukan untuk menunjang penetapan ibu kota Kabupaten Malang di Kepanjen, agar lebih representatif dan mempunyai banyak fasilitas baru.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) kabupaten Malang, Budiar Anwar mengatakan, RTRW tersebut menjadi kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK). Jika perubahan itu dilakukan, DTPHP pasti dilibatkan meski hingga saat ini belum ada eksekusi.
“Jika ada perubahan tata ruang, pasti kami akan diajak berbicara, mungkin terkait lahan hijau atau sebagainya. Bukan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi sebagai tim,” ucapnya, Selasa (6/7).
Baca juga: Matangkan Ibukota Kabupaten Malang, Dewan Ubah RTRW Lahan Hijau di Kepanjen
Meski demikian Budiar mengaku belum bisa berkomentar, rencana perubahan RTRW ini tepat atau tidak di Kecamatan Kepanjen.
“Masih belum bisa diketahui tanpa ada kajian. Menjawab masalah itu harus dengan kajian mendalam tentang fungsi lahan hijau yang ada di sana,” jelasnya.
Menurut Budiar, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang (LP2B), telah ditetapkan bahwa luasan lahan LP2B yang harus dimiliki Kabupaten Malang seluas 45.888,23 hektare, agar kebutuhan pangan masyarakat tetap bisa terpenuhi.
Meski dilakukan alih fungsi, masih banyak lahan aktif yang bisa dipergunakan sebagai pengganti.
“Luas lahan aktif di Kabupaten Malang memang masih sangat banyak. Kalau satu lahan tergeser oleh pembangunan, masih banyak lehan lain yang bisa digunakan untuk wilayah pertanian. Lahan pertanian yang banyak untuk tanaman pangan itu ada di Kecamatan Sumberpucung, Dampit, dan beberapa daerah lainnya,” ujarnya.(end)
