MALANGVOICE – Pemkot Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) menggelontorkan dana Rp3,7 miliar untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2023.
Total ada 185 warga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan program tersebut.
Pada tahun 2023 ini, Pemkot menyalurkan bantuan untuk bedah rumah RTLH di 26 kelurahan di Kota Malang. Kepada masing-masing warga dialokasikan anggaran sebesar Rp20 juta. Adapun rincian warga penerima manfaat berdasarkan domisilinya adalah 40 warga Klojen, 30 warga Blimbing, 12 warga Kedungkandang, 23 warga Lowokwaru. Sementara itu di Sukun tercatat mendapatkan kuota paling banyak dalam bantuan periode ini, yakni 80 warga.
Baca Juga: KPU dan Bawaslu Kota Batu Terima Kucuran Dana Hibah Pemilu
RAPBD 2024 Diharapkan Membuka Ruang Gerak Pertumbuhan Ekonomi
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan, proyek pelaksanaan bedah rumah ini sejak tanggal 1 September dan ditargetkan akan selesai selama tiga bulan.
“Targetnya satu rumah akan dikerjakan sekitar 2-3 minggu. Untuk keseluruhan rumah total 185 ini targetnya tanggal 30 November sudah selesai semua,” kata Dandung.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang, Indira Sri Wahyuni, mengatakan, pada program RTLH tersedia sebesar Rp20 juta. Dengan rincian Rp 17,5 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang
“Nah, biasanya dengan kondisi seperti itu tidak cukup, makanya harus ada bentuk swadaya. Lalu swadaya ditentukan dari mana? Kan di RAB itu, rumah kondisi seperti itu dibutuhkan seperti apa, dan penerima manfaat itu harus bersedia bertanda tangan,” jelas Indira.
Bantuan seperti ini dikatakan Indira banyak dinanti masyarakat. Termasuk salah satu mendukung Kota Malang menjadi tidak kumuh lagi.
Indira menjelaskan sejauh ini tercatat ada sekitar kurang lebih 1.485 rumah yang masuk dalam rekap tidak layak huni dari jumlah total 1.500 rumah tidak layak huni.
“Sebenarnya masih banyak yg tidak layak huni. Dan harapan kami dari Pemkot Malang, supaya tidak kumuh lagi. Intinya kami memberikan stimulan itu. Jadi sebenarnya sangat urgent, bahkan masyarakat banyak yang menunggu,” tandas Indira.(der)