MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, berupaya keras menekan angka penyebaran Covid-19 dengan mendirikan safe house di masing-masing kecamatan.
Bahkan upaya menekan penyebaran Covid-19 yang fluktuatif tersebut, hingga di kelompok masyarakat terkecil, dari lingkup RT, RW dan tingkat desa.
Hal itu, langsung ditanggapi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Sodiqul Amin. Dia meminta Pemkab Malang untuk dapat merealisasikan fasilitas kesehatan tingkat pertama di tingkat desa.
“Safe house itu bisa menjadi embrio fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama di desa. Karena sejak pandemi ini pelayanan kesehatan kan sudah dilakukan di desa-desa. Petugas Puskesmas juga ke desa-desa untuk memantau perkembangan kesehatan warga,” ucapnya, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (13/7).
Politikus asal partai Nasional Demokrasi (Nasdem) ini menjelaskan, jika kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga diharapkan setelah pandemi ini berakhir, pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih bisa didapat walaupun di tingkat desa.
“Jadi pandemi ini, paling tidak bisa mengingatkan kita bahwa, kesehatan itu juga menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat. Paling tidak ini bisa menjadi awal untuk dapat merealisasikan pelayanan kesehatan di tingkat desa,” jelasnya.
Untuk penganggarannya, lanjut Sodiqul, saat ini masih difasilitasi oleh Dana Desa (DD), namun tidak menutup kemungkinan kedepannya rencana tersebut dapat lebih difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
“Jika rencana faskes di tingkat desa ini bisa terealisasi, maka kedepannya mungkin bisa lebih dikoordinasikan di jajaran di atasnya, atau bisa dianggarkan melalui APBDes, atau mekanisme lain. Artinya, ini sangat bagus untuk jadi awal,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang H.M Sanusi mengatakan, Pemkab Malang sangat mendukung usulan tersebut, namun ada beberapa hal yang perlu di kaji terlebih dahulu.
“Kebutuhan dan ketersediaan dalam kesehatan itu tidak sama dengan yang lainnya, terutama tenaga kesehatannya, kita mampu gak, sementara tenaga kesehatan kita masih kurang,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Sanusi, dalam proses pendirian klinik tersebut diperlukan adanya ketersediaan tenaga kesehatan (Nakes), anggaran dan peralatannya yang nilainya sangat mahal.
“Urusan klinik maupun apa itu ada prosedurnya untuk pelaksanaannya, kita ngikuti aturan saja,” pungkasnya.(end)
