MALANGVOICE – Pemprov Jawa Timur mengimbau pemerintah daerah dan forkopimda menyeriusi program pembangunan nasional yang jadi prioritas. Tak terkecuali program yang termaktub pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada rapat koordinasi bertemakan “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju” di Convention Hall Grand City, Surabaya (22/11).
“Poin pentingnya (rakor), memberseimbangkan program pusat dan daerah. Maka saya tekankan, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) harus benar-benar terdelivery ke penerima manfaat. Itu password yang harus dipegang kepala daerah hingga sampai camat maupun lurah,” kata Khofifah.
Mantan Menteri Sosial itu menambahkan, fokus pembangunan Jawa Timur, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pembangunan Sumber Daya Manusia. Gubernur Khofifah juga menjelaskan masih terdapat 363 desa tertinggal di Jatim dan masih terdapat 253 rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik.
Maka penguatan infrastruktur dan fasilitasi listrik berbasis rumah tangga menjadi salah satu poin yang diutamakan. Khofifah juga mengingatkan pentingnya proyek jambanisasi.
“Terlebih dari data yang ada TB (Tubercolose) di Jatim masih sangat retan, yang salah satunya dipicu oleh rendahnya sanitasi lingkungan rumah tangga. Maka jambanisasi berbasis rumah tangga dan sanitasi sehat harus kita kuatkan,” urainya.
Gubernur Khofifah juga menyoroti terkait tantangan bidang SDM. Hal ini mengacu parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jawa Timur (IPMnya) yang masih di bawah indeks nasional. Tepatnya, IPM nasional 71,39 sementara Jatim 70,77 (urutan ke 15). Rata rata lama sekolah (RLS) Jatim 7,39 tahun (setara kelas 2 SMP).
Sementara itu, pada kinerja investasi, Khofifah menegaskan pentingnya penguatan industri makanan dan minuman, alas kaki, tekstil dan produk tekstil karena industri tersebut menjadi kekuatan dan unggulan jatim.
“Pada aspek kebijakan, saya tegaskan passwordnya untuk investasi adalah padat karya dan berorientasi ekspor,” pungkasnya.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim, Kementerian Keuangan RI Dede Sumandi menambahkan, dengan telah disahkannya APBN di bulan Oktober, mendorong proses percepatan proses PBJ daerah. DIPA Kota Malang sebesar Rp 5,5 triliun dari total keselurahan DIPA Provinsi Jatim yang sebesar 49,2 triliun. DIPA Jatim posisi ke 3 terbesar di Indonesia, hal itu menunjukkan peranan Jatim yang strategis.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko berkomitmen, bahwa nilai kebermanfaatan bagi masyarakat menjadi perhatian serius Pemkot Malang.
“Saya sepakat dengan semangat harus ter-delivery program pemerintah kepada masyarakat sampai di level yang paling bawah yaitu rumah tangga,” ujarnya.(Hmz/Aka)