MALANGVOICE – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang belum menon-aktifkan status Abdurrachman dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan.
Padahal, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Senin (13/1) kemarin telah menetapkan Abdurrachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana kapitasi yang dikucurkan oleh BPJS, sejak tahun 2015 – 2017.
“Kami belum memproses penonaktifan Abdurrachman,” ungkap Kepala BKPSDM Pemkab Malang, Nurman Ramdanysah, saat ditemui awak media di halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang, Jumat (17/1).
Menurut Nurman, pihaknya hingga saat ini masih belum menerima surat resmi atau soft copy dari Kejari tentang penetapan tersangka Abdurrachman.
“Saya masih menunggu surat resmi atau soft copy dari Kejari. Jika sudah menerima, langsung kami proses penonaktifan jabatan Abdurrachman,” jelasnya.
Untuk mempercepat adanya soft copy tentang penetapan tersangka tersebut, lanjut Nurman, pihaknya telah melayangkan surat untuk menanyakan status Abdurrachman.
“Kemarin (Kamis 16/1), kami (BKPSDM, red) telah melayangkan surat ke Kejari. Kami ingin tahu status Abdurrachman secara tertulis, agar Pemkab Malang bisa segera mengambil langkah,” terangnya.
Sekadar diketahui, Senin (13/1) kemarin, Kejari Kabupaten Malang, telah menetapkan Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen, Abdurrachman sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana kapitasi yang dikucurkan oleh BPJS, sejak tahun 2015 – 2017. Dimana total kerugian negara dalam kasus ini adalah sebesar Rp 8,595 miliar.
Hingga kini (Jumat 17/1), keberadaan Abdurrachman masih belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali nomor ponselnya dihubungi tidak ada jawaban. Termasuk ketika dicari di RSUD Kanjuruhan Kepanjen tidak ada.
Di halaman parkir, hanya ada mobil dinas milik dr. Abdurrahman yakni N-55-DP. Tetapi yang bersangkutan tidak ada.
“Sudah seminggu lebih ini, tidak datang ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen,” kata salah satu pegawai.(Hmz/Aka)