MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton turut aktif dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di CEO Sudirman Suite Building Jakarta.
Dalam rapat antarwali kota itu, akhirnya menghasilkan beberapa catatan permasalahan yang seringkali dihadapi daerah. Salah satunya adalah terkait kriminalisasi kebijakan kepala daerah
“Dari sekian catatan, yang sangat krusial dan segera kami konsultasikan ke Mendagri adalah terkait dengan “kriminalisasi” kebijakan Kepala Daerah,” Kata HM Anton, yang juga merupakan salah satu Dewan Pengawas Apeksi.
Ditambahkan Anton, meskipun sudah ada imbauan atau edaran Presiden untuk melarang kriminalisasi kebijakan,daerah merasa belum nyaman karena belum ada petunjuk secara teknis baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden, sehingga itu dianggap hal yang mendesak.
Rencananya, Agustus hingga September ini, para pengurus Apeksi akan roadshow ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk mengonsultasikan hal ini. Tidak menutup kemungkinan aspirasi beberapa daerah yang merasa tetap terkriminalisasi juga akan disampaikan agar ada langkah konkret dalam tegurannya.
“Faktanya di daerah masih banyak SKPD yang merasa tidak dapat menjalankan program dengan cepat dan segera karena muncul kekhawatiran itu,” imbuh Ketua DPP Apeksi, Airin Rachmi Diany, yang juga Wali Kota Tangerang Selatan.
Airin menjelaskan, para Kepala Daerah khususnya jajaran wali kota se Indonesia siap mengamankan perintah Presiden Jokowi pada saat Rakernas Tim Percepatan Inflasi Daerah (TPID) untuk mempercepat proses serapan APBD. Namun langkah itu harus dilindungi dengan sebuah aturan yang mampu mendorong kerja cepat pelaksanaannya.
