MALANGVOICE – Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu akan melakukan pemeringkatan kepada ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batu.
Pemeringkatan diberlakukan pada Oktober nanti untuk mengukur kapasitas dan kecakapan kinerja aparatur.
Kepala BKPSDM Kota Batu, M. Nur Adhim mengatakan, para ASN diklasifikasikan berdasarkan hasil nilai rapor. Nilai tersebut baru diketahui setelah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai. Sehingga, pihaknya akan melibatkan lembaga pendidikan untuk mengukur kompetensi pegawai.
Ia mengatakan, sistem rapor untuk klasifikasi penilaian pegawaian menggunakan metode nine box atau disebut talent pool. Nama-nama pegawai dengan nilai terendah atau tidak potensial dimasukkan dalam kotak nomor 1, 2 dan 4.
Baca juga : Kota Batu Tahun ini Tak Buka Seleksi CPNS
Selanjutnya, untuk kotak nomor 3, 5 dan 6 diisi nama-nama pegawai potensial. Kategori pegawai nilai tertinggi atau potensial sekali dimasukkan kotak 7, 8 dan 9.
“Total ada 9 kotak mengklasifikasi pegawai sesuai nilai rapor. Sehingga bisa diketahui kapasitas pegawai sesuai kebidangannya,” terang mantan Kasatpol PP Kota Batu itu.
Sebelum diberlakukan pemeringkatan, lanjut Adhim, para pegawai terlebih dulu diberi pelatihan sebagai bekal awal. Pemateri pelatihan terdiri dari pejabat internal BKPSDM, kepala OPD sesuai bidang materi, KASN, BKN dan unsur profesional. Dalam sepekan pelatihan digelar dua kali.
Baca juga : Wali Kota Batu Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kebijakan Penghapusan Pegawai Honorer
“Jadi nanti pegawai yang potensial akan dikembangkan jadi lebih baik, yang sudah baik akan diarahkan. Lalu yang memiliki nilai rendah akan diberi materi-materi hingga bimbingan konseling. Ini untuk mewujudkan kinerja ASN yang lebih baik,” tegasnya.
Baca juga : Bentuk Asesmen Center, BKPSDM Kota Batu Ajukan Tambahan 5 Tenaga Asesor ke Pemprov
Selain itu Adhim menambahkan, penilaian kinerja pegawai juga melibatkan dua asesor yang dimiliki Pemkot Batu. Jumlah dirasa timpang jika melihat rasio jumlah pegawai yang mencapai ribuan. Karena, paling tidak butuh tujuh asesor dalam melakukan pengukuran komptensi kepada 25 pegawai.
“Maka, kami minta bantuan ke Pemprov Jatim penambahan lima asesor,” ujar dia.(der)
