MALANGVOICE– Ketua DPRD Kota Batu, M. Didik Subiyanto, menegaskan APBD 2026 jangan hanya dianggap sebagai laporan nota keuangan daerah yang berisi angka-angka di atas kertas.
Kebijakan keuangan daerah ini harus menjadi landasan hukum hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Serta ditujukan agar instrumen keuangan daerah membuka ruang gerak perekonomian masyarakat.
Sektor pendapatan daerah APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp926,52 miliar. Sumber tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp345,40 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp581,11 miliar. Sementara, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,016 triliun.
Lapas Kelas I Malang Sukses Panen Raya, Hasil Panen Disalurkan untuk Korban Bencana
Ketua DPRD Kota Batu, M. Didik Subiyanto menegaskan, penggunaan anggaran tersebut harus benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemacetan, keberlanjutan sektor pertanian, hingga mitigasi bencana. APBD 2026 harus berpijak pada kebutuhan riil warga di lapangan. Ia mengingatkan agar belanja daerah tidak habis terserap untuk rutinitas birokrasi semata, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“APBD ini uang rakyat. Maka harus kembali ke rakyat dalam bentuk kemudahan hidup, bukan sekadar laporan serapan anggaran,” tegasnya.
Salah satu fokus utama yang disorot DPRD adalah persoalan kemacetan seiring meningkatnya arus wisatawan ke Kota Batu. Didik mendorong optimalisasi anggaran untuk pelebaran jalan penghubung antar-desa, perbaikan jalan lingkungan, serta pemeliharaan jalur alternatif guna memecah kepadatan lalu lintas, terutama di kawasan wisata.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius. DPRD meminta visi misi mBatu Sae tidak berhenti sebagai jargon, melainkan diterjemahkan dalam program konkret. Di antaranya menjamin distribusi pupuk subsidi tepat sasaran, pemberian bantuan teknologi pertanian berbasis smart farming, hingga perbaikan jaringan irigasi di wilayah produktif seperti Kecamatan Bumiaji.
“Petani adalah tulang punggung Kota Batu. Jangan sampai mereka kesulitan pupuk atau air, sementara anggaran kita sebenarnya ada,” ujar politisi PKB tersebut.
Aspek mitigasi bencana juga masuk dalam daftar prioritas APBD 2026. DPRD menilai alokasi anggaran harus secara logis diarahkan untuk penguatan dinding plengsengan di titik-titik rawan longsor serta normalisasi drainase guna mencegah banjir luapan saat musim penghujan.
Tak kalah penting, DPRD tetap menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting serta menjamin akses layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Didik meminta Dinas Kesehatan bersikap proaktif memastikan tidak ada warga miskin yang tertolak saat membutuhkan layanan medis, baik di RSUD maupun Puskesmas.
“Pelayanan kesehatan itu hak dasar. Tidak boleh ada cerita warga dipingpong atau tidak tertangani karena alasan administrasi,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, DPRD memastikan pengawasan ketat akan dilakukan. Evaluasi berkala menjadi instrumen penting agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak main-main dalam merealisasikan program yang telah disepakati.
“Tantangan Kota Batu ke depan semakin besar sebagai destinasi wisata nasional. Infrastruktur harus siap, lingkungan terjaga dan masyarakatnya berdaya secara ekonomi,” tuturnya.
Senada, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto menyebut pihaknya saat ini tengah melakukan penyelarasan Standar Harga Satuan (SHS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang disusun realistis, akuntabel, dan terhindar dari potensi pemborosan pada pos belanja yang tidak mendesak.
“DPRD berharap, seluruh OPD dapat mengeksekusi program dengan inovasi tinggi dan profesionalisme demi mewujudkan kesejahteraan warga Kota Batu secara merata,” pungkas dia.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman mengungkapkan, APBD 2026 difokuskan pada sejumlah sektor prioritas. Meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kedua, pengembangan UMKM, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ketiga, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan Dan keempat, peningkatan kemandirian fiskal dengan optimalisasi PAD.
”Kami memastikan keselarasan program Kota Batu dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional,” ungkapnya.
Sebab itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan bekerja profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap bentuk pengabdian yang dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
”Kami berharap APBD 2026 menjadi instrumen penting untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Batu,” harapnya.(der)