MALANGVOICE – Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Malang, Luthfi J Kurniawan, menilai, Pemkot Malang kurang responsif dalam hal layanan publik. Hal itu diungkapkan dalam Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun Malang Raya 2016, Rabu (28/12), di Rumah Makan Joglo Dau, Jalan Ijen.
Dia menyebut, mayoritas kebijakan yang tertuang lebih banyak terkait pendapatan daerah, bukan hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Pemkot dan DPRD Kota Malang dianggap lebih banyak mengatur tentang pendapat daerah
Selain itu, Lutfi menambahkan, kinerja aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga belum memuaskan. Hal itu tercermin dari banyaknya kasus dugaan korupsi yang tak kunjung tuntas.
Pria yang juga aktif di Malang Corruption Watch (MCW) itu menyebut, ada 37 aduan ke MCW selama 2016 dari warga Malang Raya. “Aduan itu didominasi sektor pendidikan dan kesehatan. Umumnya masalah pungutan liar banyak dikeluhkan,” tandasnya.
Hal senada dipaparkan Pakar Tata Kota, Ibnu Sasongko. Dikatakannya, menjelaskan, pemerataan pendidikan di Kota Malang belum terealisasi. Dalam acara ini, hadir pula pembicara lain, yakni Pengamat Sosial Agama, Ahmad Barizi, serta diikuti Wakil Wali Kota, Sutiaji.
