MALANGVOICE – Wali Kota Malang, HM Anton, mulai pesimis tiga mega proyek masing-masing Islamic Centre, Jembatan Kedung Kandang dan Gorong-gorong Jalan Tidar – Kalimetro terealisasi tahun ini.
Ia mengaku memiliki pemahaman yang sama dengan DPRD yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan proyek dengan total anggaran Rp 76 miliar itu.
“Kalau melihat dalam konteks waktu, tidak memungkinkan direalisasi tahun ini, jadi bisa digeser,” kata Anton, beberapa menit lalu.
Dikatakan jyga, semua mega proyek yang ada di beberapa daerah sudah menjadi pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan harus ada konsultasi dengan beberapa pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ke depan harus ada kepastian terkait proyek itu,” imbuhnya.
Pemkot Malang dalam hal ini akan membuat surat kepada pihak kepolisian, BPK dan juga KPK karena dari tiga proyek itu, Jembatan Kedung Kandang memiliki asas manfaat yang cukup besar karena berkaitan dengan kepentingan publik.
“Karena ada azas manfaat itu, kita harus bikin surat agar ada kepastian tersebut,” tukasnya.
Anton juga heran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas aset terkait Islamic Centre. Waktu pembahasan bersama, baik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekertaris Daerah dan pihak lain yang menegaskan bahwa aset itu tidak bermasalah.
“Waktu itu masih Sekda yang sebelumnya, dia bilang tanah aset itu sedang dalam proses sertifikasi,” ungkapnya.
Ia berharap pada momen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini ada jalan keluar terhadap tiga mega proyek itu.
