MALANGVOICE – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menekankan perlunya percepatan digitalisasi retribusi pasar untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Pesan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Diskopindag Kota Malang, Selasa (2/12).
Bayu menyebut sistem manual yang dipakai selama ini rawan kebocoran. Digitalisasi dinilai mampu membuat pendataan lebih akurat dan pengawasan lebih jelas. Apalagi dana transfer dari pusat sedang turun drastis.
“TKD kita turun lebih dari Rp 300 miliar. Maka PAD harus diperkuat, tidak bisa terus bergantung pada TKD,” ujarnya.
Rapat tersebut menindaklanjuti kesepakatan roadmap digitalisasi manajemen pasar rakyat yang dirumuskan bersama Asisten II, Diskopindag, Bappeda, BKAD, dan Kominfo. Tahap awal dijadwalkan Februari sampai April 2026 dengan penyusunan sistem manajemen pasar digital, lalu dilanjutkan pembangunan aplikasi E Pasar.
Aplikasi itu akan memuat data pedagang, kios, jenis usaha, lokasi, hingga komoditas. Database terintegrasi tersebut jadi fondasi penerapan e retribusi.
“E retribusi adalah langkah kedua setelah aplikasi selesai. Database ini kunci supaya kami punya satu data pedoman. Kalau datanya satu, pembahasan dan pengawasan akan jauh lebih jelas,” kata Bayu.
Ia menegaskan digitalisasi bukan hanya soal menaikkan pendapatan, tetapi juga soal keadilan dan transparansi. Ketika pembayaran dilakukan secara digital, pedagang berharap layanan pemerintah ikut meningkat. DPRD, katanya, akan mengawal penuh proyek ini.
“Target kami sistem manajemen pasar rampung pertengahan 2026. Setelah itu e retribusi harus berjalan. Anggaran Kominfo juga kami dorong ke sana. Paling lambat 2027 harus sudah implementasi,” tambahnya.
Target retribusi pasar pada APBD 2026 dipatok Rp 8,7 miliar. Namun Bayu menilai potensi riil seharusnya bisa dua kali lipat. Meski begitu, ia enggan menaikkan target sebelum sistem digital berjalan.
“Kalau masih manual, ya merah lagi. Database dulu yang harus kuat. Kalau tidak, tiap tahun kita hanya debat kusir soal target,” tegasnya.
Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mendukung penuh rencana tersebut. Ia menyebut seluruh dari 26 pasar di Kota Malang akan masuk dalam pendataan lengkap untuk kebutuhan digitalisasi.
“Nanti semuanya masuk database, by name, by address, by jualan. Layout pasar juga masuk. Jadi potensi tiap pasar bisa terlihat jelas di sistem,” katanya.
Digitalisasi itu berbasis aplikasi dan kini masih dalam tahap pengumpulan data. Selain manajemen pasar yang serba digital, pembayaran retribusi juga akan beralih ke sistem digital. Pedagang disiapkan memakai metode pembayaran nontunai.
“Ini langkah besar untuk semua pasar di Kota Malang. Arahnya sudah jelas ke e retribusi dan ke smart city. Harapannya PAD dari sektor pasar ikut naik,” ujar Eko.(der)