MALANGVOICE– Pemerintah pusat menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk menjamin pemenuhan gizi bagi para pelajar. Alih-alih mendapat asupan bergizi, program ini justru menimbulkan memantik sejumlah masalah. Seperti yang terjadi di dua sekolah di Kota Batu, yakni di SMAN 1 Kota Batu dan SMPN 1 Kota Batu.
Pada tahap uji program MBG di Kota Batu dilaporkan belasan pelajar di sekolah tersebut muntah-muntah usai menyantap menu makanan yang dibagikan. Lantaran menu makanan yang diberikan tidak layak konsumsi seperti kurang matang hingga basi. Alhasil kedua sekolah itu meminta agar program ini dihentikan untuk sementara waktu.
Cegah Kebocoran, DPRD Desak Pemkot Malang Gunakan E-Retribusi Pasar
“Iya benar dihentikan dulu, karena ada sayur basi, ikan masih merah (mentah), ompreng berbau, serta pengiriman sering terlambat. Anak-anak jadi enggan makan,” ujar Kepala SMAN 1 Kota Batu, Anto Dwi Cahyono.
Ia juga mendengar informasi kejadian serupa terjadi di SMPN 1 Kota Batu. Bahkan, di sekolah itu belasan siswa mengalami gejala keracunan ringan. Menurut Anto, persoalan ini tak boleh dianggap sepele. Ia menilai kualitas bahan makanan harus benar-benar dijaga. Insiden ini menjadi pengingat bahwa kualitas distribusi dan pengawasan tidak boleh longgar.
“Informasinya ada yang keracunan, tapi tidak sampai dirawat di rumah sakit. Katanya ada belasan anak muntah-muntah. Maka saya harap pengawasan saat memasak juga harus ketat, jangan asal-asalan. Kalau tidak, yang rugi anak-anak,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala SMPN 1 Kota Batu, Tatik Ismiati. Ia membenarkan program MBG dihentikan sementara. Namun, ia belum bisa memastikan sampai kapan penghentian berlangsung.
“Semua sudah clear dan sudah terselesaikan oleh pihak yang terkait,” ujar Tatik.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, tak menampik adanya masalah tersebut. Ia mengakui program MBG di Kota Batu memang masih dalam tahap trial (uji coba). Karena itu, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat apabila program ini belum berjalan maksimal. Ke depan, pasti akan kami evaluasi agar MBG lebih baik lagi,” ujar Heli.
Heli menegaskan, selain evaluasi, perbaikan sistem akan dilakukan. Mulai dari standar bahan baku, higienitas dapur, hingga waktu distribusi makanan. Ia juga berjanji turun langsung ke dapur penyedia makanan MBG (SPPG) untuk memastikan kualitas dan kesiapan.
“Kami bersama Forkopimda akan terus mengawal agar program ini benar-benar layak konsumsi. Karena ini program nasional, pemerintah daerah wajib mengawalnya secara ketat,” tegasnya.
Lebih jauh, Heli menyebut sebenarnya regulasi terkait MBG sudah cukup detail. Misalnya, pemotongan daging wajib dilakukan di rumah potong hewan (RPH) dan makanan harus datang dalam kondisi hangat. Dalam peraturan, sebenarnya makanan tidak boleh sampai dingin. Karena itu jarak dapur ke sekolah maksimal 15 menit perjalanan,” jelasnya.
Saat ini, baru beberapa sekolah di Kota Batu yang mendapatkan jatah MBG. Itu karena dapur produksi yang sudah beroperasi juga masih terbatas. Namun, Heli memastikan jumlah dapur yang siap naik produksi semakin banyak.
“Yang beroperasi memang masih sedikit. Tapi yang sudah persiapan cukup banyak. Jadi ke depan akan lebih banyak sekolah menerima,” katanya.(der)