MALANGVOICE- Anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyoroti kurangnya perhatian Pemerintah Kota Malang terhadap pelaku UMKM.
Anggota dari Fraksi PKS itu menyatakan, kuranganya perhatian ke sektor UMKM dikarenakan anggaran yang minim. Terutama di
Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Menurut Bayu, alokasi anggaran untuk sektor UMKM pada tahun 2023 masih berada di angka Rp6 miliar. Namun, pada tahun 2024, anggaran ini turun menjadi sekitar Rp4,8 miliar, dan pada tahun 2025 yang diajukan di rencana anggaran APBD hanya sekitar Rp1,39 miliar.
“Dari besaran angka tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Malang kurang memperhatikan sektor UMKM, bahkan bisa dikatakan tidak ada perhatian yang serius,” ungkap Haji Bayu.
Ia menekankan di tengah deflasi yang mempengaruhi sektor UMKM dengan pasar yang lesu, pemerintah seharusnya bisa mendukung para pelaku UMKM melalui program-program seperti pendampingan, pembinaan, pemasaran, hingga bantuan permodalan.
“Kami di DPRD Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota, dalam hal ini Diskopindag, bisa lebih serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor usaha mikro,” lanjutnya.
Lebih lanjut, DPRD berharap agar anggaran di sektor mikro ini bisa dirasionalisasikan kembali dan ditingkatkan dalam APBD 2025 mendatang, minimal kembali pada angka Rp6 miliar seperti di tahun 2023.
Hal ini, menurut Bayu, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam mengawal, membangkitkan, dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat terus berkembang di tengah tantangan ekonomi.(der)
