MALANGVOICE- Polresta Malang Kota menggelar Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Semeru 2024, di Stadion Gajayana, Kamis (15/8). Operasi ini sebagai upaya pengamanan jelang Pilkada serentak 2024.
Kapolresta Malang Kota, Kombespol Budi Hermanto mengatakan total ada 600 personel yang dilibatkan dalam Ops Mantap Praja Semeru. Personel gabungan terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga relawan.
Buher sapaan akrab Budi Hermanto menjelaskan, untuk mendukung kesuksesan Pilkada serentak 2024 ini perlu sinergisitas antar semua pihak termasuk masyarakat.
Baca Juga: Optimalkan Serapan Anggaran agar Daya Beli Masyarakat Meningkat
PKB Kota Malang Sepakat Dukung Muhaimin Iskandar di Muktamar VI
“Kami semua menyadari bahwa situasi politik dan keamanan yang dinamis memerlukan kesiapan dan kewaspadaan tinggi, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah melakukan pemetaan menyeluruh melalui indeks potensi kerawanan pilkada,” ujarnya.
Operasi Mantap Praja Semeru 2024 berlangsung selama 135 hari, yakni mulai 19 agustus sampai dengan 31 Desember 2024.
Pola proses pengamanan Pilkada 2024 tidak berbeda seperti yang dilakukan saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif, pada 14 Februari 2024.
“Langkah ini dilaksanakan untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa diatas kepentingan kelompok. Tujuannya mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu sara, politik identitas, propaganda, dan black campaign pada pelaksanaan pilkada di wilayah Jawa Timur,” kata lulusan Akpol 2000.
Sementara pengamanan terkait penyelenggara Pilkada juga akan dilakukan. Kabagops Polresta Malang Kota AKP Sutomo menjelaskan, pengamanan akan melekat kepada KPU dan Bawaslu setelah penetapan nomor urut pasangan calon untuk Pilkada 2024.
“Setelah penetapan pasangan calon sesuai undian nomor yang dilaksanakan KPU kami langsung melekat,” kata Sutomo.
Sutomo menambahkan nantinya petugas gabungan akan dikerahkan di beberapa tempat strategis seperti kantor KPU dan Bawaslu selama 24 jam. Upaya tersebut untuk mencegah munculnya potensi gangguan dalam seluruh tahapan pelaksanaan masa pemilihan kepala daerah.
“Soal pemilihan sudah kami antisipasi bersama rekan-rekan KPU,” tandasnya.(Der)