MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hingga saat ini masih membahas pendistribusian sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan, SILPA APBD Kabupaten Malang tahun 2020 yang mencapai Rp300 miliar itu hingga saat ini masih dalam pembahasan pendistribusiannya sesuai regulasi.
“Regulasinya itu dari pemerintah pusat, karena SILPA di dalamnya itu ada kewenangan wajib yang harus dialokasikan kembali,” katanya.
“SILPA kami (Pemkab Malang) secara angka memang besar, tapi itu tidak bersifat umum, seperti dana alokasi umum, bersifat mengikat,” ungkap Tomie, Senin (23/8).
Menurut Tomie, SILPA ratusan miliar itu akan dialokasikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai membutuhkan serapan anggaran operasional.
Baca juga: Dewan Minta SILPA Perdin Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
“Jadi masih belum bisa dipastikan OPD mana saja yang akan mendapatkannya,” jelas Tomie
Lanjut Tomie, dana SILPA tersebut akan didistribusikan ke OPD yang memiliki urgensi tinggi, dan direncanakan untuk menambah anggaran belanja tak terduga (BTT).
“SILPA itu langsung dikembalikan ke OPD yang ada tadi itu. Sudah terbagi pos-posnya, dan sisanya untuk menutupi prediksi yang itu tadi,” terang Tomie.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang ini menjelaskan, berdasarkan catatan yang diterimanya, penyumbang SILPA terbanyak tersebut dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang.
“OPD yang banyak SILPA-nya itu di Dindik, itu karena dampak Covid-19. Bukan dalam posisi salah mendesain, dan merencanakan,” tutupnya.(end)
