MALANGVOICE – Legislatif kompak mengkritisi kinerja Pemkot Malang tahun 2019 yang dinahkodai Wali Kota Sutiaji. Paling disorot tentang realisasi target pendapatan daerah (PAD) serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).
Hal itu terungkap pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Selasa (14/7). Fraksi PDI-Perjuangan misalnya, bahwa terjadi ketidakakuratan eksekutif (Pemkot Malang) dalam memproyeksikan realisasi pencapaian target, khususnya pendapatan daerah atau PAD. Hal itu tercermin dari laporan realisasi pendapatan sektor pajak. Dari target Rp 501 miliar, hanya tercapai Rp 460 miliar atau 91 persen.
“Artinya target pajak tidak sesuai komitmen,” kata Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Iwan Mahendra.
Ia menyarankan agar terjadi perbaikan komunikasi kelembagaan, terutama koordinasi dan sinkronisasi terhadap visi – misi wali kota.
“Harus bisa menguatkan komitmen wali kota dan jajarannya untuk perbaikan kinerja secara kolektif,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra yang diwakili Kol (Purn) Joko Hirtono. Selain mengkritisi PAD yang tak mencapai target realisasi, pihaknya juga menyoroti SILPA tahun lalu yang mencapai Rp 740 miliar.
“Perlu kajian menyeluruh tentang program. Baiknya fokus program prioritas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Demikian pula yang disampaikan Gabungan Fraksi Golkar NasDem dan PSI melalui Jose Rizal Joeoef. Bahwa SILPA tahun 2019 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 489 miliar. Merespon itu pihaknya meminta penjelasan rinci oleh Wali Kota Sutiaji.
Fraksi Damai, gabungan Demokrat PAN dan Perindo juga mengharapkan langkah konkret Pemkot Malang mengatasi problem SILPA tersebut.
“SILPA masih sangat tinggi. Langkah apa saja yang dilakukan terkait hal itu,” ujar Eko Hadi Purnomo.(der)