MALANGVOICE – KPK resmi menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka, Senin (3/9). Tepatnya atas kasus suap pembahasan APBD Perubahan Tahun 2015 Pemkot Malang.
Sebelumnya, KPK telah memproses sejumlah 18 dewan dan kini telah menjadi terdakwa, termasuk Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono.
Sejumlah 22 anggota dewan yang baru diresmikan tersangka itu diantaranya; Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Choeroel Anwar (Golkar), Moh Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDIP), Syamsul Fajrih (PPP), Choirul Amri (PKS), Teguh Mulyono (PDIP).
Kemudian Imam Ghozali (Hanura), Letkol Purn Suparno (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Tutuk Haryani (PDIP), Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDIP), Priatmoko (PDIP), Diana Yanti (PDIP), Sugiarto (PKS).
“Kasus ini menunjukkan korupsi dilakukan massal. Yakni antara kepala daerah dan DPRD. Seharusnya legislatif berfungsi sebagai pengawas, mengawasi kepala daerah. Tapi malah bersama-sama korupsi, memperkaya diri sendiri atau kelompoknya,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memimpin konferensi pers di Gedung Merah Putih Kantor KPK, beberapa saat lalu.
Basaria menambahkan, dengan pengembangan kasus ini hingga total menyebabkan 41 tersangka dari unsur legislatif. Diharapkan menjadi contoh atau pelajaran untuk pemerintah daerah lainnya.
“Kasus ini sangat kami sesalkan. Semoga menjadi pelajaran bagi daerah lainya. Agar tidak terjadi hal serupa,” ujar perempuan juga pernah menjabat Kapusprovos Divpropam Mabes Polri ini.
“Sementara itu saja yang dapat kami sampaikan,” tutup Basari.
Penyidik telah memenuhi sejumlah barang bukti yang mengindikasikan 22 anggota dewan tersebut menerima fee atau suap dari mantan Wali Kota Malang M Anton mulai Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta.