MALANGVOICE – Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Wawan Sobari mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mempercepat proses pansel.
Pasalnya, kekosongan jabatan yang saat ini ditempati Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) kebanyakan OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“Saya lebih menyoroti di dinas-dinas yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Tentu sangat berpengaruh, apalagi dalam konteks pengambilan keputusan,” ucapnya Wawan saat dihubungi Mvoice, Ahad (12/6).
Menurut Wawan, saat ini Kota Malang sangat membutuhkan percepatan untuk penanganan infrastruktur dan jalan rusak, juga berlubang.
“Saya pikir proses lelang jabatan harus dipercepat. Jadi jangan sampai kosong berkepanjangan, karena berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik,” jelasnya.
Lanjut Wawan, ketiadaan kepala dinas dan digantikan Plt tersebut jelas tidak bisa melakukan proses lelang paket pekerjaan proyek.
“Jika kosong berkepanjangan, maka tender untuk proyek perbaikan jalan tidak bisa dilakukan. Berdasarkan UU Pemerintahan, Plt itu tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil oleh kepala Dinas. Plt itu kan pelaksana tugas, bukan pejabatnya,” terangnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, tujuh jabatan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang mengalami kekosongan.
Ketujuh OPD tersebut, antara lain Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (Diskopindag), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang (DPUPRPKP) dan Inspektorat.
Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Malang (Dishub), Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan).(end)