MALANGVOICE – Menjelang penerimaan mahasiswa baru, Wali Kota Malang Sutiaji menyarankan seluruh perguruan tinggi di wilayahnya, menerapkan skema online atau daring. Hal ini merespon masih tingginya risiko penularan COVID-19 atau virus Corona.
“Rekomendasi pada sore ini menyarankan daring atau dengan portofolio karena kita sedang darurat,” kata Wali Kota Sutiaji pada rapat koordinasi bersama rektor dan akademisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Malang di ruang sidang Balai Kota Malang, Kamis (11/6/2020).
Ia melanjutkan, Kota Malang masih belum aman, saat ini data jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota Malang ada 277 orang dan yang meninggal 21 orang. Orang Dalam Pantauan (ODP) ada 933 orang, sedangkan Orang Dalam Resiko (ODR) ada 2330 orang dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 498 orang untuk data per 10 Juni 2020.
Gambaran kondisi tersebut di atas diberikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji dalam rakor untuk menjadi perhatian dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2020.
” Kondisi new normal ini memang tidak ideal seperti pada tahun-tahun sebelum pandemi covid-19. Kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru merupakan hal yang penting untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), Prof Dyah Sawitri menyampaikan bahwa PTS mempunyai konsep yang sama dan berkomitmen agar tidak merugikan masyarakat Kota Malang.
“Untuk rekrutmen mahasiswa baru ada tata cara sendiri di masing-masing kampus, salah satunya adalah online,” Ujar Prof Dyah yang juga menjabat Rektor Universitas Gajayana Malang ini.
Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Malang, Prof. M. Bisri menambahkan, bahwa dalam penerimaan mahasiswa baru dalam kondisi pandemi ini sifatnya darurat.
“Memang penerimaan mahasiswa baru itu kalo SMM PTN(Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di kelola pusat Jakarta, SBM PTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) sifatnya juga dikelola pusat oleh karena itu mengimbau saja dari sini. Atas dasar dari rapat ini, diimbau pelaksanaannya tidak mendatangkan calon mahasiswa,” ujar Prof Bisri.
“SBMPTN memang dari kantor pusat, tetapi mestinya bisa. Karena kita ini akan menerima baru, bahkan kalo UB dan UM itu memilih karena yang mendaftar sudah puluhan ribu,” imbuhnya.(der)