MALANGVOICE – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa meminta Pemerintah segera mengambil langkah tegas menyikapi kelangkaan minyak goreng (migor) yang terjadi di Kabupaten Malang, baik yang kemasan atau migor curah.
“Pemerintah harus bisa memastikan kiriman minyak goreng kemasan maupun minyak curah bersubsidi, saat ini barangnya (minyak goreng) juga langka. Apalagi minyak goreng curah bersubsidi. Banyak yang kosong di pasar-pasar tradisional,” ucap pria yang akrab disapa Gus Top, Jumat (18/3).
Gus Top menyatakan Pemkab Malang harus melakukan pengawasan distribusi minyak goreng di Kabupaten Malang dengan ketat, terutama minyak goreng curah bersubsidi.
“Harus bisa dikawal dan diawasi secara ketat, agar tidak ada penyelewengan di lapangan. kasihan rakyat. Seharusnya Pemkab Malang lebih tanggap dan lebih melakukan langkah nyata dan kongkrit supaya jalur distribusinya lancar. Sehingga ketersediaannya di pasar-pasar tradisional bener-benar ada,” jelasnya.
Gus Top menjelaskan, kelangkaan migor yang terjadi saat ini dimungkinkan ada permasalahan pada pendistribusian dari supplier di Kota Surabaya.
“Saya pernah mendatangi salah satu distributor di Kabupaten Malang, dan mengaku jika belum mendapatkan kiriman minyak goreng dari distributor di Surabaya,” terangnya.
Melihat kondisi seperti itu, Gus Top menyimpulkan, ada kendala pendistribusian dari supplier di Kota Surabaya Dengan begitu, diharapkan Pemkab Malang bisa melakukan langkah kongkret dalam menyikapi hal tersebut.
“Seharusnya Pemkab tanggap, dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, untuk memastikan distribusi dari supplier minyak goreng di Kota Surabaya yang mendistribusikan ke wilayah Malang bisa lancar,” tegasnya
“Migor saat ini sangat dinanti masyarakat, terutama migor curah subsidi. Pemkab bisa melakukan operasi pasar minyak curah secara serentak di pasar-pasar tradisional,” tutupnya.(der)