MALANGVOICE – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, kaget mengetahui ada sebanyak 282 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) di RSUD Lawang belum terima gaji selama enam bulan.
“Saya kaget mengetahui itu, Direktur RSUD Lawang, Dessy Deliyanti menyampaikan langsung dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang, pada Senin (23/8) lalu,” ucap Darmadi, Jumat (27/8).
Menurut Darmadi, anggaran untuk gaji karyawan di RSUD Lawang sudah masuk pada perencanaan belanja tidak langsung.
“Gaji karyawan baik itu yang PNS dan PTT kan ada di perencanaan belanja tidak langsung. Tetapi kenapa hingga 6 bulan mereka tidak terima gaji sebagai haknya,” tegasnya.
Darmadi menjelaskan, dalam rapat TAPD tersebut, Dirut RSUD Lawang menyampaikan pengajuan anggaran, untuk penggajian PTT sebanyak 282 orang dengan nilai sekitar Rp 2,5 miliar.
Pengajuan tersebut minta dicairkan sebanyak 3 kali pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan recofusing tahap 3.
“Waktu itu dia (Direktur RSUD Lawang) mengajukan anggaran untuk gaji, yang kami pertanyakan kemana uang untuk gaji mereka?, dan ternyata dialihkan untuk menjalankan program RSUD,” ulas Darmadi.
Darmadi menerangkan, berdasarkan pengakuan dari Direktur RSUD Lawang, uang gaji tersebut dialihkan untuk menjalankan program-program RSUD Lawang, dan menunggu pencairan klaim BPJS yang mencapai sebesar Rp35 miliar dari pemerintah pusat.
“Direktur RSUD Lawang memilih lebih baik program tetap jalan, dan gaji PTT akan diberi sembari menunggu pencairan klaim BPJS penanganan pasien Covid-19, sudah diverifikasi tinggal tunggu cairnya saja,” terangnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan masyarakat, DPRD Kabupaten Malang, Moch Saiful Efendi, mengaku kaget dan sangat menyayangkannya adanya kasus yang terjadi pada RSUD Lawang tersebut.
“Jika para karyawan itu belum menerima gaji, secara otomatis akan berpengaruh pada kinerja mereka. Tapi, semoga saja mereka tetap sabar dan tetap menjalankan tugasnya sebagai orang yang bertanggungjawab,” katanya.
Saiful menjelaskan, sebenarnya RSUD Lawang itu sudah menjalankan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga mereka mengelola anggaran yang dihasilkan sendiri untuk menjalankan program yang telah direncanakan.
“Tapi, sangat dikhawatirkan kalau program berjalan dan tidak mendapat dukungan dari pelaksananya mustahil program itu bisa sukses,” jelasnya.
Saiful menegaskan, sebenarnya kasus yang dialami oleh RSUD Lawang, juga dialami oleh RSUD Kanjuruhan, namun Kanjuruhan lebih memilih mengalihkan program perawatan untuk gaji sedangkan Lawang tetap menjalankan program perawatan gedung justru mengabaikan gaji bagi karyawannya.
“Itu sangat menyedihkan, sudah mengkorbankan banyak orang, belum lagi keluarga yang ditanggungnya para karyawan itu,” tegasnya.
Sedangkan, Direktur RSUD Lawang, Dessy Deliyanti hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi, meski sudah dihubungi melalui dua nomer telepon selulernya ada nada panggil tapi tidak ada jawaban.(der)