MALANGVOICE– Pemkot Batu tengah merajut dalam membangun ekosistem kesehatan yang prima. Sehingga setiap warganya dapat mengakses layanan medis tanpa rasa cemas.
Tujuan itu ini selaras dengan semangat visi Mbatu SAE yang digagas pasangan kepala daerah Nurochman-Heli Suyanto. Pastinya optimalisasi layanan kesehatan bertumpu pada satu pilar utama yakni program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selama tahun 2025 lalu, hampir seluruh warga Kota Batu, tepatnya 99 persen, sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Angka ini bagaikan hampir mencapai puncak gunung, menujukkan cakupan kesehatan semesta (universal coverage) nyaris tergenggam. Namun, di balik pencapaian itu, ada suatu ganjalan yang harus dipecahkan. Lantaran masih ada sekitar 19 persen penduduk yang terdaftar tetapi kartu JKN-nya tak aktif.
Perencanaan Layanan Kesehatan yang Tepat Kunci Turunkan Angka Stunting
Persoalan itu kini menjadi perhatian serius Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja. Sebab, status non-aktif bisa menjadi penghambat dalam perjalanan seseorang saat paling membutuhkan pertolongan medis. “Secara kepesertaan kita sudah hampir universal, tetapi pekerjaan rumah kita adalah memastikan status kepesertaan masyarakat tetap aktif,” ujarnya saat sosialisasi Strategi Optimalisasi Kepesertaan Aktif JKN di Kota Batu.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu pun mulai memilah data kepesertaan warga. Dari total peserta aktif, komposisinya beragam. Ada warga yang iurannya ditanggung APBN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan), ada yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda), hingga mereka yang mandiri membayar iuran. Namun dari data itu, sebuah ironi terungkap, masih ada sekitar 54.805 jiwa dari golongan ekonomi mampu (desil 6–10) yang justru mendapat bantuan iuran dari pemerintah pusat maupun daerah.
Di sisi lain, sekitar 9.685 jiwa dari golongan kurang mampu (desil 1–5) justru belum terdaftar aktif di segmen kepesertaan mana pun. Sebuah ketimpangan yang harus segera diluruskan. Lalu segmen PBPU BP Pemda atau peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah mencapai 86.406 jiwa atau sekitar 38,18 persen. Rinciannya, 27.924 jiwa berasal dari kelompok desil 1–5 dan 53.691 jiwa dari desil 6–10.
Di segmen pekerja formal, kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) yang aktif tercatat 26.549 jiwa atau 11,73 persen, sedangkan PPU Penyelenggara Negara (PPU PN) mencapai 17.568 jiwa atau 7,76 persen. Adapun untuk segmen PBPU Mandiri atau peserta yang membayar iuran secara mandiri, jumlah peserta aktif mencapai 20.619 jiwa atau sekitar 9,11 persen. Sedangkan kategori Bukan Pekerja (BP) tercatat 3.970 jiwa atau sekitar 1,75 persen.
Untuk menjawab tantangan ini, Pemkot Batu tak tinggal diam dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2026, sebuah kompas baru untuk memvalidasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran. “Ini bukan sekadar aturan, ini fondasi agar mereka yang berhak mendapatkan perlindungan kesehatan benar-benar terakomodasi,” tegas Cak Nur, sapaan akrabnya.
Komitmen ini juga terlihat dari alokasi anggaran yang tak main-main untuk mendukung kepesertaan JKN. Pada 2024, jumlah peserta PBPU BP Pemda mencapai 96.648 jiwa per bulan dengan realisasi anggaran sekitar Rp4,2 miliar per bulan. Kemudian pada 2025, jumlahnya menjadi 88.771 jiwa per bulan dengan realisasi anggaran sekitar Rp3 miliar per bulan. Sementara pada 2026, jumlah peserta yang ditanggung pemda tercatat sekitar 85.728 jiwa dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar per bulan.
Wali Kota Batu, Nurochman menegaskan, bahwa keberhasilan program JKN membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Mulai dari camat, kepala desa, lurah hingga media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah Kota Batu ingin membangun ekosistem kesehatan yang kuat sebagai bagian dari visi Batu SAE. Karena itu akses pelayanan kesehatan harus semakin merata dan masyarakat juga didorong lebih aktif menjaga kesehatan,” ujar Nurochman.
Cak Nur juga menyoroti kondisi sejumlah Posyandu di lapangan yang masih kekurangan alat kesehatan. Bahkan ada yang masih menggunakan peralatan pinjaman.
“Pemerintah hadir untuk memastikan fasilitas kesehatan dasar, khususnya di Posyandu desa dan kelurahan, dapat terpenuhi secara merata. Kami berkomitmen melengkapi peralatan di seluruh titik layanan tersebut,” tegasnya.
Salah satu terobosan yang sedang dijalankan adalah penempatan dokter di Pondok Bersalin Desa (Polindes). Saat ini, sebanyak 18 dokter telah ditempatkan untuk melayani 18 desa dari total sekitar 24 desa dan kelurahan di Kota Batu.
Langkah tersebut menjadi perubahan penting karena sebelumnya sebagian besar Polindes hanya dilayani tenaga kesehatan non-dokter. Kini masyarakat dapat mengakses layanan dokter di Polindes minimal tiga hari dalam seminggu.
Ke depan, Polindes juga direncanakan akan dikembangkan menjadi fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap dengan tambahan tenaga medis dan peralatan. Tujuannya untuk mengurangi beban pelayanan di Puskesmas.
Bagi masyarakat yang kesulitan datang ke fasilitas kesehatan, Pemkot Batu juga menjalankan program layanan kunjungan rumah (home care) yang dioperasikan oleh Puskesmas.
Program ini bahkan terintegrasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah lain, termasuk dinas sosial. Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan warga kurang mampu atau masyarakat yang membutuhkan bantuan medis darurat.
Selain pendekatan kuratif, Pemkot Batu juga memperkuat program promotif dan preventif. Salah satunya dengan rencana pembangunan Taman Sehat di desa-desa sebagai ruang publik untuk aktivitas olahraga masyarakat.
“Harapannya masyarakat semakin aktif berolahraga, seperti jalan kaki atau aktivitas fisik lainnya. Karena kesehatan adalah fondasi utama produktivitas,” tandasnya.(der)