MALANGVOICE- Aksi unjuk rasa digelar di depan gedung DPRD Kota Malang. Ratusan massa dari gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat itu mengawal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Massa menggunakan atribut serba hitam itu berjalan kaki menuju depan DPRD Kota Malang, Kamis (22/8) siang dengan membentangkan spanduk dan poster terkait keputusan MK yang disahkan pada Selasa (20/8).
Koordinator aksi lapangan, Noval Rembo menyatakan aksi demo ini merupakan bentuk pernyataan keresahan masyarakat.
Baca Juga: Cak Nur-Mas Heli Bakal Mendaftar sebagai Paslon Pilkada ke KPU Batu pada 28 Agustus
Polinema Targetkan 80 Persen Alumni Terserap Lapangan Kerja Tahun 2024
“Walaupun ada penundaan pada sidang di DPR RI tetapi kami di Malang tetap mengawal putusan MK, besok akan ada gelombang lebih besar,” ujarnya.
Ia berpesan para peserta aksi ini untuk menjaga semangat dan pandangannya hingga demokrasi di Indonesia benar benar berjalan dengan baik.
“Kami harus membersamai karena DPR hari ini tidak memandang masyarakat sebagai yang mereka wakili dan hanya mewakili kepentingan mereka sendiri,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa ini kemudian ditemui Ketua DPRD Kota Malang Made Riandiana Kartika dan anggota Arif Wahyudi.
Made mengatakan siap menampung aspirasi masyarakat terutama tuntutan dari massa aksi siang tadi.
“Tuntutannya adalah kebijakan pusat, saya meyakini massa aksi yang bergerak sekarang sudah paham betul sumber masalahnya bukan di DPRD kota Kabupaten atau provinsi tapi di pusat DPR RI. Sekarang gelombang masyarakat di pusat juga lebih besar kecuali ada kebijakan-kebijakan dari DPRD kota Malang yang dianggap selama ini tidak pro rakyat tidak memihak pada masyarakat kami menyadari kami sama sekali percaya masyarakat Kota Malang ini sangat dewasa dalam berpolitik,” kata Made.
Aksi ini berjalan dengan lancar dengan pengawalan kepolisian dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB.(der)
