MALANGVOICE – Sejumlah massa mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (25/9). Mereka menuntut penegakkan reforma agraria.
Dalam aksinya, massa menggelar orasi dan membawa sejumlah poster berisi tuntutan mereka. Juru bicara aksi, Syahrul Ardiansyah menyatakan, pihaknya mendesak pemerintah agar menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di sejumlah daerah.
“Konflik agraria masih banyak terjadi, ini merugikan rakyat kecil dan petani, seperti yang terjadi di kawasan Pegunungan Kendeng Rembang, Jawa Tengah. Selain itu, contoh lain misalnya di Kulon Progo, Papua, dan Aceh, bahkan di Kabupaten Malang juga terjadi,” sebutnya.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, kebanyakan konflik agraria tidak disikapi dengan bijak. Aparat berwenang, lanjut dia, justru berpihak kepada korporasi yang dinilai ‘mencaplok’ tanah petani.
“Peran negara saat ini seperti feodal, mengisap produksi tani melalui kebijakan-kebijakan,” lanjutnya. Karena itu, dia mendesak penghentian privatisasi dan liberalisasi pertanahan di era Jokowi – JK ini.
“Kami juga menolak keterlibatan militer di ranah sipil. Ini kerap kali mengkebiri kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi bagi rakyat,” pungkasnya.(Coi/Yei)