MALANGVOICE – datangi DPRD Kota Malang, Kamis (27/12). Bukan untuk operasi tangkap tangan (OTT), melainkan penyuluhan atau sosialisasi.
Tim yang digawangi Satgas Penyelidikan dan Penyidikan Saber Pungli AKP Budi Winarto itu geber sosialisasi tentang peraturan dan dasar hukum yang mengatur soal pungutan liar (pungli).
Budi Winarto mengungkapkan, tahun ini, pihaknya fokus sosialisasi kepada pegawai pemerintahan dan juga masyarkat terkait pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Baru tahun berikutnya dilakukan aksi penindakan tegas apabila ditemukan indikasi praktik tersebut.
“Pungli harus ditiadakan. Tahun ini, masih sosialisasi. Tahun 2019 nanti kami akan melakukan langkah yang lebih represif, ” kata Budi ditemui awak media usai kegiatan.
Sosialisasi kali ini, lanjut dia, tidak ada penekanan khusus kepada seluruh anggota dewan.
“Kami berkonsentrasi terhadap pelayanan yang bersifat umum kepada masyarakat,” sambung dia.
Momentum itu juga dimanfaatkannya agar anggota dewan tidak lagi terjerumus kasus korupsi. Pihaknya berharap, para anggota dewan memiiki pemahaman baru dan mengubah pandangan dalam pengambilan keputusan. Anggota dewan juga agar tidak sembarangan dalam mengambil keputusan.
“Jangan asal mendengar, tapi juga harus dikaji. Jangan asal buat regulasi, tapi juga harus ada riset dengan pakar. Dewan dan eksekutif bukan hanya-
hanya legislator, tapi juga lembaga kontrol,” ujar pria juga menjabat Kasat Intelkam Polres Malang Kota ini. (Hmz/Ulm)