MALANGVOICE – Dewan membantah jika pengadaan mobil pimpinan merupakan inisiatif DPRD Kota Malang notabene hasil PAW (pergantian antar waktu). Pihak legislatif pun siap menindaklanjuti penolakan pengadaan mobil bersumber APBD sekitar Rp 5,8 miliar tersebut.
Seperti diberitakan, terjadi penolakan pengadaan empat unit mobil pimpinan dewan oleh masyarakat bersama Malang Corruption Watch (MCW). Betapa tidak, pengadaan itu dinilai tidak ada urgensinya dan cenderung pemborosan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Fransisca Rahayu Budiwiarti mengaku bahwa anggaran tersebut telah diusulkan sejak Februari 2018 lalu. Persisnya melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Nah, saat itu, pihaknya belum menjadi anggota dewan.
Seperti diketahui sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang termasuk para pimpinan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu. Jabatan puluhan anggota dewan yang terjerat korupsi tersebut telah digantikan oleh anggota PAW, September 2018.
“Jadi tolong dipahami, ini bukan kami yang meminta. Kami juga baru tahu ada pengadaan mobil dalam naskah APBD yang sudah matang,” kata Fransiska.
Fransisca menjelaskan setelah ditelusuri, anggaran sebesar Rp 5,8 miliar digunakan untuk pengadaan satu mobil Toyota Hybrid, tiga Toyota Camry dan satu mobil Hiace. Namun setelah dihitung kembali, untuk membeli lima mobil tersebut hanya dibutuhkan dana sebesar Rp 3,1 miliar saja.
(Lihat info grafis)
“Sisanya sekitar Rp 2,6 miliar dari jumlah dana yang dianggarkan. Uang sisa tersebut akan dimasukkan ke SILPA. Mobil ini belum masuk masa lelang,” pungkasnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan ke lima mobil dinas itu tidak diperuntukkan untuk pimpinan DPRD Kota Malang yang menjabat saat ini. Melainkan untuk pimpinan dewan yang terpilih setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.
“Kalau saya pribadi ya cukup mobil yang sudah ada tidak masalah. Monggo dipelajari dan disikapi bersama. Apalagi belum proses lelang,” tutup perempuan berhijab ini.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto. Ia menyambut positif aksi penolakan terhadap pengadaan mobil pimpinan dewan. Pihaknya berkomitmen untuk mencermati sejauh mana urgensi pengadaan tersebut.
“Kami akan cermati. Pengadaan ini pun belum lelang. Kami sangat terbuka terhadap kritikan dan akan menindaklanjuti penolakan ini,” tutup Politisi PDI Perjuangan ini.(Der/Aka)