MALANGVOICE- Anggaran kerjasama pemberitaan media massa membengkak jelang Pilkada Kabupaten Malang, Desember mendatang.
Temuan tersebut tercantum dalam rilis Malang Corruption Watch (MCW) yang diterima MVoice, Selasa (8/9) sore.
Peneliti Anggaran MCW, Ulumuddin Z menyebut, indikasi tersebut sebenarnya mulai terlihat sejak 6 bulan lalu, ketika anggaran APBD dipublikasikan.
“Setelah kami teliti anggaran dalam kurun 5 tahun, 2011-2015. Hasilnya mengalami kenaikan drastis,” katanya.
Rincinya, belanja jasa pemberitaan di mass media tahun 2011 sebesar Rp 484.900.000, 2012 sebesar Rp 605.200.000, 2013 sebesar Rp 2.345.191.000, 2014 sebesar Rp 3.192.971.000 dan tahun 2015 menjadi Rp 4.768.409.000.
Dikatakan, pada tahun 2011 dan 2012 kerja sama pemberitaan yang dikeluarkan tidak terlalu banyak oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabuoaten Malang. 2013-2015 naik signifikan dengan alasan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
“Dana sebesar ini sebenarnya rawan disalahgunakan sebagai media kampanye terselubung, mengingat Pilkada tinggal hitungan hari. Apalagi pemberitaannya lebih condong memunculkan sosok incumbent,” jelasnya.
Sejatinya, pemberitaan hasil pembangunan daerah memang tidak masalah dan diperbolehkan secara undang-undang. Namun, apa tidak sebaiknya anggaran dan program tersebut dihentikan terlebih dahulu.
Ia membandingkan dengan anggaran lain, seperti di Dinas Pendidikan yang hanya mengalokasikan Ro 260.000.000 untuk pendidikan non formal, dan Rp 461.500.000 untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik di tahun 2015.
“Tidak sebanding dan compang malahan, sebaiknya anggaran narsis seperti ini dihentikan ke depannya. Masyarakat tidak terlalu butuh kok,” pungkasnya.-