MALANGVOICE – Penyelewengan dana menjadi perhatian serius segala pihak agar tidak terjadi. Terlebih dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah daerah.
Karena itu, Badan Standarisasi Nasional (BSN) merekomendasi agar menggunakan ISO 20400:2017 sebagai standar internasional pertama dalam pengadaan berkelanjutan.
Selain rekomendasi penggunaan ISO 20400:2017 BSN juga memperkuatnya dengan merekomendasikan SNI ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Hal itu disampaikan Kepala BSN, Bambang Prasetya dalam forum bertajuk Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development di Nusa Dua – Bali, Selasa (08/05). Sekjen ISO, Sergio Mujica dan seluruh stake holder ikut membahas rencana strategis ISO 2016-2020 tersebut.
Dalam pemaparannya, Bambang Prasetya, menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa yang memiliki dampak terhadap sosial, ekonomi hingga lingkungan.
Dijelaskan, sebagai standar internasional ISO 20400:2017 mencantumkan berbagai prinsip yang harus dijunjung organisasi termasuk di dalamnya yakni akuntabilitas, transparansi, serta fokus pada inovasi dan perbaikan.
“Standarisasi ditujukan agar dalam pengadaan barang dan jasa bisa menghindari praktik penyalahgunaan dan praktik korupsi,” ujarnya.
Menurut Bambang Prasetya, keterkaitan antara penggunaan dua standarisasi itu sangat penting sehingga proses pengadaan barang dan jasa di Pemda bisa berlangsung secara transparan, akuntable dan jauh dari praktik korupsi.
Selain terkait dengan pengadaan barang, forum tersebut juga membahas tentang pentingnya standarisasi barang dan jasa dalam dunia usaha. Dijelaskan Kepala BSN, pertemuan yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, pemegang kebijakan ini cukup strategis, karena pada era perdagangan bebas ini peran masyarakat yang sadar akan penggunaan barang dan jasa yang aman dan berkualitas menempati posisi cukup penting
“Kualitas barang dan jasa yang melalui lintas negara tetap menjadi kriteria utama dalam bertransaksi. Salah satu poin terpenting dalam perdagangan antar negara adalah adanya kesamaan standar, kesamaan bahasa, dan kesamaan aturan, sehingga setiap produk barang atau jasa yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi masyarakat di negara tersebut, juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat,” tambahnya.
Salah satu poin pembahasan dalam forum tersebut, lanjut Bambang adalah melakukan harmonisasi dengan standar internasional. BSN membentuk membentuk National Mirror Committee (NMC) yang bertugas mengkoordinasikan partipasi stakeholder dalam ISO guna memperjuangkan kepentingan Indonesia sehingga hasilnya dapat maksimal.
“Kami berharap nanti kebijakan ISO dapat mendukung penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya,” lanjutnya.
Kehadiran Sekjen ISO dalam forum tersebut, lanjut Bambang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para peserta mengenai kondisi standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya, serta memfasilitasi peserta forum dalam menambah pengetahuan mengenai peran peserta dalam menambah pengetahuan mengenai peran standar, baik itu di nasional maupun internasional.
“Kegiatan ini kita harapkan partisipasi stakeholder di dalam proses standardisasi dapat lebih meningkat sehingga tujuan akhir yang kita targetkan yaitu peningkatan daya saing bangsa bisa terwujud,” imbuh Bambang.
Keterlibatan pemangku kepentingan termasuk di dalamnya pemerintah, dalam standardisasi untuk peningkatan Daya Saing Bangsa disampaikan oleh Sekjen ISO, Sergio Mujica. Menurutnya forum yang diselenggarakan oleh BSN ini sejalan dengan penyelenggaraan Sidang International ISO/POLCO (International Organization for Standardization/ Committee on Consumer Policy) ke-40.
“Kami memiliki hubungan yang erat dengan organisasi perdagangan dunia yang mengakui bahwa standar internasional ISO mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan global, ” ujar Sergio saat mengenalkan ISO kepada para peserta.
Ia menjelaskan bahwa pilar utama dari strategi ISO adalah mengembangkan standar kualitas tinggi melalui keanggotaan ISO. Sergio pun menekankan bahwa kekuatan inti ISO adalah keanggotaannya, yang mana 75 persen anggota ISO merupakan negara berkembang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setiyanto, mengatakan forum ini cukup penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan mutu produk para pelaku usaha di Kota Malang.
Menurutnya, standarisasi ini penting dalam kaitan untuk menguasai pasar dan market sebuah produk. “Hasil dari forum ini cukup penting mengingat saat ini era perdagangan bebas, sehingga produk-produk kita harus mampu menjaga mutu dan kualitas. Salah satu tolok ukurnya adalah standarisasi ini,” tutup Wahyu Setiyanto. (Der/Ery)