MALANGVOICE – Ratusan massa demonstrasi mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menguasai gedung DPRD Kota Malang, Kamis sore (13/12). Mereka kecewa karena tak ditemui anggota dewan satupun.
Massa memaksa masuk gedung dewan yang dijaga ketat aparat dari Polres Malang Kota sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka lantas berorasi di lobi gedung. Tak puas, massa lantas mendesak untuk masuk lebih dalam lagi, persisnya ke ruang rapat paripurna yang berada di lantai tiga.
Sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan Korps seragam cokelat yang dikomandoi Kabag Ops Kompol Sutantyo tersebut. Namun, kesigapan aparat kepolisian mampu meredam massa aksi. Mereka kemudian mengakhiri demonstrasi dengan damai sekitar pukul 15.30 WIB.
Sebelum berhasil menerobos masuk, massa HMI Cabang Malang ini terlebih dahulu berunjuk rasa di luar gedung dewan sembari membakar ban bekas.
“Ini bukan akhir, bakal ada aksi jilid tiga , DPRD harus mau menemui kami yang juga perwakilan masyarakat,” kata Koordinator Lapangan HMI Cabang Malang, Marjan Helek.
Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, aksi kali ini merupakan aksi kedua kalinya. Aksi pertama mereka gelar, Senin lalu (10/12). Namun, senada aksi sekarang, mereka tidak ditemui satupun anggota dewan.
“Aksi pertama kami memperingati hari HAM dan Hari Anti Korupsi Internasional. Kami menuntut agar pemerintah menuntaskan segala aksus HAM berat di masa lalu. Kami juga menyerukan kekecewaan atas tindakan represif aparat terhadap aksi kawan -kawan di daerah lain,” sambung dia.
Marjan Helek melanjutkan, aksi kali ini bertajuk Kado Akhir Tahun Buat Jokowi.
Setahun terakhir, menurutnya, menjadi catatan buruk dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diwarnai begitu banyak upaya pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat. Aparat kepolisian secara terstruktur menjadi sangat represif terhadap warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum.
“Sebut saja repfesifitas aparat dalam menyikapi aksi menolak PP Pengupahan yang berujung dengan kriminalisasi 23 buruh, propaganda pemerintah untuk menghalangi mogok nasional, dan yang terakhir adalah penangkapan 306 pemuda-pemudi Papua dalam aksi ekspresi identitas Papua di Jakarta,” urainya.
Presiden Joko Widodo yang sempat digadang-gadang sebagai harapan baru, menurutnya, justru kini menjadi
bagian dari terkuburnya keadilan bagi warga Negara.
“Melalui momentum ini pula Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang menuntut kepada Pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban Negara untuk memenuhi, menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, dan kami mengecam keras kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.