Tak Ada Standar Keamanan, Tiga Instansi Buat SOP Tangani Bencana

Keberlangsungan kegiatan penyusunan silabus peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana di destinasi (Foto: istimewa)

MALANGVOICE – Belum adanya Standar Operational Prosedur (SOP) pengamanan saat bencana, United States Agency International Development (USAID) menyusun silabus peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana, Rabu (27/2).

Dalam penyusunannya, USAID bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu dan Dinas Pariwisata Kota Batu serta beberapa pengelola wisata setempat.

Divisi Spesialis Pengurangan Risiko Bencana USAID APIK, Yovianus Toni beniat meningkatkan pengamanan wisatawan di destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Dalam hal ini kaitannya dengan kemungkinan bencana apakah itu banjir, longsor, maupun angin kencang.

“Memang kegiatan juga atas dasar BPBD yang termasuk juga Dinas Pariwisata Kota Batu. Menurut mereka sebagian besar wisata Kota Batu belum mempunyai semacam SOP yang akan kita susun ini,” katanya saat ditemui Mvoice.

Dalam SOP tersebut, dia menyebutkan akan berisi berupa mekanisme apa yang harus pengelola wisata lakukan saat terjadi bencana. Dalam artian, kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi kemungkinan bencana ataupun ketika situasi darurat yang terjadi di lokasi.

Oleh karena itu, Yovianus menyampaikan kegiatan penyusunan itu pihaknya mengumpulkan semua pihak. Hal itu untuk menjalin kesepakatan bersama dalam merumuskan SOP yang bisa dipakai di semua destinasi wisata.

“Karena ini baru dalam penyusunan. Kita akan coba di salah satu destinasi wisata dulu. Kemungkinan Coban Talun. Apalagi, beberapa bulan lalu di sana ada kejadian kecelakaan siswa SD” ungkapnya.

Dalam teknisnya, dia menyebutkan para pengelola wisata akan dipandu dalam pelaksanaan SOP nantinya. Sehingga, jika sewaktu-waktu mendadak ada perubahan iklim. Mereka dengan sigap bisa berbuat apa yang harus dilakukan.

“Hari ini, kita sepakati dulu. Kira-kira, kapan jadwal yang pas para pengelola ini dilatih terus mereka menyusun sebuah SOP. Tapi, kalau percobaan di Coban Talun, maret ini sudah kita coba,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk secara keseluruhannya, dia menyebutkan tidak bisa secepat dan segampang mungkin. Paling tidak, hal itu diharapkan sekitar 2 hingga 3 tahun ke depan bisa berlaku dan berjalan di semua tempat wisata. (Der/Ulm)