MALANGVOICE – Pemerintah Kota Malang menyosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 sebagai pedoman pengurusan pencatatan sipil. Sosialisasi secara virtual itu dihadiri seluruh Ketua RW dan RT se-Kota Malang.
Sosialisasi ini dibagi menjadi dua gelombang selama dua hari, yang diikuti ketua RT dan ketua RW berjumlah 600 orang lebih.
“Hari ini kita kumpul bersama-sama untuk memulai dan menginventarisir serta memodifikasi dan mengakomodasi sebuah kepentingan bersama, maka basic data dan data adalah sangat penting,” ujarnya, Rabu (4/11).
Ia menambahkan, bahwa kependudukan menjadi alat pertama untuk mengetahui daerah asal seseorang.
“Fungsi dari identitas, bagaimana pola pencatatan ketika melahirkan, bagaimana pola pencatatan ketika kematian, dan bagaimana pola pergeseran keluar masuknya penduduk dari wilayah satu ke wilayah yang lain,” urainya.
Selain itu, maksud dan tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai upaya pemantasan prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dengan berbasis customer base.
Senada Wali Kota Sutiaji, Plt Direktur Pencatatan Sipil Christina Lilik Sudarijati menerangkan bahwa dirinya memberikan apresiasi yang begitu besar terkait peran RT hingga kecamatan yang telah membangun database kependudukan.
“Sekarang kita waktunya meningkatkan layanan dengan cara percepatan pemberian dokumen kependudukan dalam hal ini adalah dokumen pencatatan sipil,” kata Lilik.
Diselenggarakannya sosialisasi ini pemerintah berharap agar ketua RT dan ketua RW yang hadir dapat mensosialisasikan kembali pada warganya. Selain itu ketua RT dan Ketua RW dianggap paling mengerti karakteristik warganya dan sebagai key opinion leader di lingkungannya.
“Sehingga besar harapan suaranya didengar oleh masyarakat,” pungkasnya.(der)