MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo, mengatakan ada sekitar Rp 120 triliun investasi yang masuk ke Jawa Timur. Dari jumlah itu, yang terealisasi baru Rp 20 triliun saja.
“Ini artinya ada sebuah hambatan besar, dan ini seringkali bermuara pada aspek perizinan, kendala pembebasan lahan, hambatan amdal serta problem pajak/retribusi (utamanya PBB) yang membebani, ” kata Soekarwo.
Dikatakan, selama ini pilihan investasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, merupakan pilihan antara pertumbuhan atau pemerataan kesejahteraan dalam bentuk pengentasan kemiskinan.
“Pengusaha (investor) tidak bisa dipaksakan untuk diarahkan pada dimensi pemerataan. Ideologi pengusaha adalah growth dan cenderung melakukan efisiensi, yang artinya juga meminimalisir biaya operasional SDM,” bebernya.
Karena itu, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo menjelaskan, dalam kapitalisme nasional tidak bisa membebani pengusaha dengan tugas pemerataan. “Pemerintah daerah harus melakukan upaya pemerataan termasuk mensinergikan 2 ideologi dimaksud,” paparnya.
Dalam mewujudkan itu, strategi yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dengan cara menguatkan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemda. Peran BPR ditekankan pada tugas memberikan perkreditan UMKM yang murah, sehingga akan tumbuh kembang sektor UMKM yang kuat sekaligus mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.
“Dengan demikian swasta bisa lebih terkonsentrasi untuk melakukan efisiensi dan percepatan pertumbuhan,” pungkasnya.-